JAKARTA, REPORTER.ID – KPU belum punya rencana untuk menerapkan e-voting pada Pilkada 2020 karena membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. Meski begitu, KPU sedang merancang sistem rekapitulasi elektronik (e-rekap) untuk dilaksanakan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga ke provinsi.
“KPU dalam waktu ke depan tidak atau belum merancang penggunaan e-voting dalam pemilu di kita, tetapi yang kita rancang adalah rekapitulasi secara elektronik. Itu yang sedang kita desain,” kata komisioner KPU Pramono Ubaid dalam webinar yang disiarkan di YouTube The Habibie Center, Selasa (16/6/2020) kemarin.
Dijelaskan Pramono, yang dimaksud dengan e-rekap adalah proses rekapitulasi yang sebelumnya dilakukan secara berjenjang dari kabupaten ke tingkat provinsi serta ke tingkat nasional itu bisa langsung dikirim dengan sistem elektronik. Jika nantinya ada proses hukum sengketa pilkada tetap dapat dilacak dengan surat suaranya.
“Jadi pemungutan suaranya tetap manual, penghitungan suaranya tetap manual, baru nanti proses rekapitulasinya yang dilakukan selama ini berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan nasional itu yang kita bypass dengan sistem elektronik. Jadi kalau ada persoalan persoalan hukum, masih bisa dilacak surat suaranya,” ujarnya.
Tapi, lanjut Pramono, kalau dengan elektronik (e-voting), kalau ada persoalan-persoalan hukum, memang bisa dilacak dengan melihat log history-nya, tetapi salah satu elemen penting dari pemilunya menjadi hilang, yakni aspek rahasia. Karena, dengan memencet log history-nya, akan ketahuan siapa memilih partai mana atau siapa memilih capres mana.
“Itu salah satu asas penyelenggaraan pemilu paling dasar menjadi hilang. Tapi kalau dengan coblosan manual, itu terjamin sehingga, kalau ada proses hukum, ya tinggal dicek saja surat suaranya kotak suaranya,” katanya.
Pramono mengatakan KPU sedang merancang pelaksanaan e-rekap bersama ITB. Pihaknya beberapa kali melakukan simulasi untuk memastikan sistem tersebut berjalan tanpa kendala dan hasilnya akurat.
“Itu yang sedang kita desain. Kita bekerja sama dengan teman-teman ITB, resmi secara kelembagaan KPU dengan Rektor ITB mendesain ini. Kita sudah lakukan beberapa kali simulasi. Minggu ini kita juga akan melakukan simulasi terkait ini. Kita berkali-kali melakukan simulasi untuk memastikan bahwa sistem ini bisa bekerja secara baik, tidak mengalami kendala secara teknis, hasilnya akurat,” ujarnya.
Namun ia belum dapat memastikan apakah e-rekap akan dilaksanakan di sebagian wilayah atau di seluruh wilayah. Ia hanya menyebut e-rekap dirancang untuk Pilkada 2020. “Kita berkali-kali lakukan simulasi ada yang secara terbuka mengundang media ada yang tertutup. Itu yang sedang kita desain, kita memang sedang menimbang-nimbang apakah rekapitulasi elektronik ini akan kita terapkan di beberapa daerah saja dulu untuk Pilkada 2020 atau di seluruh Indonesia. Nah ini yang masih kita timbang-timbang dulu terus sampai sekarang belum kita putuskan,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar Pilkada Serentak 2020 bisa dilakukan dengan e-voting karena masih dalam pandemi virus Corona atau Covid-19.
Ganjar mengatakan kondisi pandemi Corona membuat segala kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan. Karena itu, menurut Ganjar, pemungutan suara nantinya bisa dilakukan dengan e-voting, sehingga tidak menyebabkan kerumunan.
“Insyaallah kita siap semua. Hanya mungkin yang perlu disiapkan lebih matang adalah SOP yang mesti dilaksanakan hingga coblosan. Syukur-syukur sebenarnya kalau hari ini percaya pada sistem, hari ini saatnya kita e-voting,” kata Ganjar setelah menerima bantuan alat pelindung diri (APD) dari perkumpulan pengusaha bus di kantornya, beberapa waktu lalu.
Ganjar menyadari masih banyak perdebatan soal e-voting. Namun, menurutnya, untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona, akan lebih baik jika semua tahapan Pilkada Serentak 2020 dilakukan melalui daring.
“Meskipun saya tahu perdebatannya akan panjang, cara-cara kampanye yang kemarin diomongkan menarik, tidak lagi kampanye terbuka, akan gunakan medsos akan gunakan cara-cara daring. Ini unik, menarik. Kita akan bantu dan dorong,” jelas Ganjar.
“Beberapa hari ke depan juga diminta bicara tentang berkaitan kesiapan dan cara, harus ada pola baru sehingga tidak ada kerumunan massa kalau siap, kita siap,” kata politisi PDIP ini lagi. ***
