JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono terancam sanksi akibat pernyataannya yang menyebut ‘PKI dimainkan kadrun’. Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra menanti kehadirannya untuk mengklarifikasi statemennya tersebut.
Masalah itu bermula ketika Poyuono berbicara soal isu kebangkitan PKI dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube, Rabu (17/6/2020) kemarin. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI dan ia menjawab tidak ada dan menganggap itu bohong-bohongan saja.
“Nggak ada, cuma isu isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh munculnya itu di era Pak Jokowi aja. Dulu era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ini kan aneh,” kata Poyuono dalam wawancara tersebut.
Poyuono lalu ditanya siapa yang memunculkan isu kebangkitan PKI ini. Dia menyinggung soal ‘kadrun’. Yang pasti, kata dia, ini adalah kadrun, kadrun kadrun ya yang pasti.
“Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau dan selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI,” ujarnya.
Pernyataan Poyuono mengenai isu kebangkitan PKI itu ditanggapi Partai Gerindra melalui juru bicara partai, Habiburokhman. Habiburokhman meminta pernyataan Poyuono soal PKI tidak dikaitkan dengan Gerindra karena pernyataan tersebut tidak mewakili partai.
“Sebagai Jubir Partai Gerindra saya tegaskan bahwa pernyataan dari Arief Poyuono tidak mewakili Partai Gerindra. Apapun dia bilang jangan kaitkan dengan kami,” ujar Habiburokhman di akun Twitter-nya.
Habiburokhman mengaku sudah mengingatkan Poyuono. Dia berharap Poyuono berubah setelah dinasihatinya.
“Saya sih ingatkan Arief Poyuono bahwa garis partai jelas anti-PKI dan kita sangat waspada terhadap kebangkitan PKI. Saya juga sudah nasihati Arief Poyuono agar tidak asal bicara, semoga dia patuh,” kata Habiburokhman.
Akibat penyataan Arief Poyuono soal isu PKI dimainkan ‘kadrun’, tanda pagar atau hashtag #TenggelamkanGerindra menjadi trending topic. Habiburokhman menilai tagar tersebut salah alamat.
“Tagar tenggelamkan Gerindra jelas salah kaprah. Secara logika tagar yang pas itu tenggelamkan Arief Poyuono, dalam artian cabut dukungan politik pada Arief Poyuono,” katanya.
Habiburokhman adalah satu dari lima juru bicara resmi Partai Gerindra. Empat orang lainnya adalah Sugiono, Ahmad Riza Patria, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani.
“Sebagai Jubir Gerindra saya tegaskan bahwa statement Arief Poyuono tidak ada kaitannya dengan Gerindra. Sudah lama beliau tidak diperkenankan mengatasnamakan Gerindra,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Melalui twitternya, Habiburokhman menyampaikan sanksi bagi Poyuono atas pernyataan ‘PKI dimainkan kadrun’ itu tengah diproses internal Majelis Kehormatan DPP Gerindra.
Habiburokhman menjelaskan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Arief Poyuono. Namun tidak ada respons baik. Oleh karena itu, Habiburokhman mengatakan Arief Poyuono akan diproses.
“Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP segera ya,” tegas Habiburokhman.
Namun Poyuono tetap pada pendiriannya yakni isu kebangkitan PKI hoax dan dibuat ‘kadrun’, Poyuono tetap merasa benar dengan pernyataannya.
“Kadrun itu siapa? Saya tanya dulu kan. Kadrun-kadrun itu istilah, nggak ada orang yang mau disebut kadrun. Memang si Habib (Habiburokhman) mau saya sebut kadrun? Memang Gerindra kadrun? Kan bukan,” kata Poyuono saat menjelaskan statemennya.
Poyuono menilai isu bangkitnya PKI diembuskan cuma untuk mengacaukan negara. Dia menegaskan pemerintah saat ini juga menentang PKI.
“Pak Jokowi bukan PKI, Pak Jokowi lawannya PKI,” tegas dia.
Poyuono mengaku heran jika dirinya akan diberi sanksi gara-gara pernyataan ‘PKI dimainkan kadrun’. Dia merasa tidak merugikan Gerindra.
“Sanksi apa? Teguran apa? Memang salah saya apa, saya nggak nyolong, saya tidak merugikan Gerindra, saya nggak nyolong duit partai,” ucap Poyuono blak-blakan. ***
