Purnawirawan TNI : Tak Tepat Bila Penafsiran Pancasila Dimuat Dalam UU

oleh
Presiden bertukar pandangan soal Pancasila dan masalah kebangsaan dengan para Purnawirawan TNI-Polri.

JAKARTA, REPORTER.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih atas kunjungan para purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. “Hari ini saya menerima para purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor. Di antaranya adalah Bapak Try Sutrisno, Bapak Saiful Sulun, dan Bapak Soekarno,” kata Presiden, Jumat (19/6/2020).

Para purnawirawan TNI dan Polri itu didampingi oleh Menko Polhukam Prof Mohammad Mahfud MD. Mereka berangkat dari kantor Kemenko Polhukam dan langsung menuju Bogor. Kehadiran para mantan perwira itu bertujuan untuk memberikan masukan kepada Presiden untuk menghadapi persoalan bangsa dan negara saat ini.

“Kami bertukar pendapat, juga menerima masukan tentang masalah-masalah kebangsaan kita,” ujar Jokowi.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan soal materi pertemuan antara para purnawirawan TNI dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (19/6/2020). Kata dia, para purnawirawan TNI menyampaikan pandangannya mengenai Pancasila. Menurut mereka, penafsiran Pancasila tidak tepat bila dimuat dalam undang-undang (UU).

“Soal penafsiran Pancasila, isi Pancasila dan sebagainya itu tidak tepat katanya dimuat di dalam UU. Oleh sebab itu, mereka mengatakan cukuplah kalau perlu kelembagaan kan ada UU Nomor 39 Tahun 2008. Pakai itu saja kalau mau membuat lembaga pembinaan ideologi Pancasila,” kata Mahfud melalui rekaman video usai mendampingi purnawirawan TNI bertemu dengan Presiden Jokowi.

Mahfud menuturkan, para purnawirawan memiliki prinsip yang sama dengan pemerintah mengenai ideologi Pancasila. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, apabila akan ada lembaga pembinaan untuk ideologi negara, harus sesuai dengan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

“Prinsip mereka sama dengan Presiden, dengan kita semua, bahwa, pertama, kalaupun UU tentang kelembagaan pembinaan ideologi negara atau ideologi Pancasila itu ada, maka, satu, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 supaya ditegaskan bahwa itu berlaku,” tuturya.

Mahfud menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara terdiri atas lima butir, yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945. “Kemudian yang kedua, Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari lima sila, yang selama ini yang kita pakai,” tegasnya.

Lebih lanjut Mahfud mengungkapkan pertemuan dengan Jokowi berlangsung penuh keakraban dan dilanjutkan makan siang bersama.

“Nah, itu saja yang mereka sampaikan. Tapi pertemuan berjalan dengan penuh keakraban, dijadwalkan setengah jam sampai lebih satu setengah jam, karena Presiden mengajak terus sekaligus semacam makan siang,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kerja keras pemerintah selama ini. Dia mengajak seluruh masyarakat bersatu dan mendukung pemerintah demi terciptanya kesejahteraan untuk semua.

“Kami menyampaikan, pertama, terima kasih dan apresiasi terhadap pemerintah. Pemerintah telah berupaya banyak membangun negeri. Untuk itu, kita perlu support. Mari kita bersatu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyat. Itu, ya, upaya kami,” tutur Saiful.

Sebelumnya sejumlah purnawirawan TNI menyambangi Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (12/6/2020) untuk membahas sejumlah hal, mulai ancaman terhadap ideologi negara, radikalisme, hingga Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU-HIP). Di antara yang hadir adalah Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, dan Letjen TNI (Purn) Bambang Dharmono.

“Belakangan muncul berbagai ancaman terhadap ideologi negara, fenomena liberalisme, radikalisme, dan lain sebagainya yang perlu diantisipasi dengan sangat baik oleh pemerintah,” kata jubir purnawirawan TNI, Saiful Sulun dalam keterangan tertulisnya saat itu.

Mantan Wakil Ketua MPR ini menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh kepada pemerintah. Dia menilai selama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah bekerja dengan tulus untuk masyarakat.

“Kami mengapresiasi dan mendukung pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, yang dengan tulus dan sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat,” ujar Saiful.

Mewakili purnawirawan yang sebagian besar merupakan anggota Legiun Veteran RI ini, Saiful berharap mereka dapat bertemu dengan Presiden Jokowi. Meski belum berkesempatan untuk bertemu, mereka memakluminya.

“Kami dulu sering bertemu dan berdialog dengan Bapak Presiden. Tapi kami paham betul beliau sekarang sangat sibuk, urusan COVID dan lain-lain, persoalan bangsa, padahal kami rindu untuk bertemu,” ucapnya.

Selain itu, para purnawirawan ini menanyakan tentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP). Mahfud menyampaikan bahwa RUU tersebut merupakan inisiatif DPR.

Mahfud menjelaskan pemerintah juga memberikan perhatian besar dan tengah melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Dia menyebut pemerintah memiliki sikap yang sama dengan para purnawirawan, yakni tidak akan ada tempat untuk ideologi selain Pancasila.

“Sikap pemerintah sama dengan Bapak-bapak sekalian bahwa Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme, dan paham-paham radikal,” jelas Mahfud. ***

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *