JAKARTA, REPORTER.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengaku menerima informasi terkait biaya untuk menjadi kepala daerah setingkat Bupati, mencapai Rp 30 miliar. Makanya, lanjut Tito, tak heran jika ada kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun penegak hukum lainnya.
“Teman-teman menjadi Bupati itu membutuhkan Rp 20 sampai Rp 30 miliar. Wali Kota pasti lebih lagi, bagaimana dengan Gubernur,” ujar Tito Karnavian bericara dalam webinar Nagara Istitut bertema “Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah?”, Sabtu (20/6/2020) kemarin.
Menurut mantan Kapolri itu, rata-rata kepala daerah yang maju degan modal puluhan miliar itu akan berusaha mengembalikan modal selama menjadi kepala daerah.
“Nah karena perlu modal, akibatnya apakah calon kepala daerah betul-betul siap untuk mengabdi, berkorban, mengeluarkan segala biaya modal dan lain-lain dan setelah terpilih betul-betul bebas dari korupsi, dan melupakan uang yang menjadi modal,” katanya.
Beberapa kepala daerah menurut Tito tidak mau merugi mengeluarkan biaya besar namun tak mendapatkan apa-apa. Apalagi, jika kepala daerah hanya mengandalkan gaji dan tunjangan, apakah cukup untuk mengembalikan modal yang mencapai Rp 30 miliar tersebut.
“Takutnya dia tidak mau rugi, untuk mengembalikkan modal. Saya tidak heran kepala daerah kena OTT, atau terlibat korupsi,” pungkas dia.
Selain Mendagri Tito, diskusi diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Calon Gubernur Kalsel Denny Idrayana, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin.
Kemudian, Sekjen PPP Arsul Sani, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dan Sosiolog Imam Prasodjo. Adapun moderator diskusi ialah Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal. ***
