Kemendikbud Keluarkan Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Bagi Mahasiswa PTN

oleh
Mendikbud, Nadhiem Makarim.

JAKARTA, REPORTER.ID – Mahasiswa yang mempuh pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN) boleh bernafas lega. Pasalnya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan keringanan yaitu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).

Mendikbud Nadiem Makarim dalam raker dengan Komisi X secara virtual, Senin (22/6/2020) menyebutkan, keringanan UKT diatur dalam regulasi baru yakni Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020.

Dalam peraturan itu, mahasiswa PTN di masa pandemi Covid-19 bisa mendapat keringanan, khususnya mereka yang terdampak finansial akibat wabah virus corona.

“Kami telah mengeluarkan Permendikbud nomor 25 tahun 2020, ini yang menberikan ketentuan hukum yang jelas bagi PTN yang menerima mandat mereka melakukan keringanan UKT sesuai kemampuan ekonomi masing-masing,” kata Nadeim.

Nadiem mengatakan, dalam Permendikbud tersebut diatur bahwa mahasiswa tidak wajib membayar UKT, apabila sedang cuti atau tidak mengambil SKS sama sekali.

“Mahasiswa tidak wajib membayar UKT, jika sedang cuti kuliah atau dia tidak mengambil SKS sama sekali, misal dia hanya menunggu kelulusan ini tidak boleh diwajibkan bayar UKT,” tambahnya lagi.

Nadiem juga mengatakan, mahasiswa pada masa akhir semester, hanya membayar UKT paling tinggi 50 persen, apabila mengambil SKS kurang dari 6 SKS.

“Terutama untuk semester 9 bagi S1 dan semester 7 bagi D3,” ujarnya.

Nadiem menegaskan, Permendikbud tersebut sudah dikoordinasikan dengan PTN di seluruh Indonesia dan sudah dijalankan antara lain di UGM, IPB hingga Universitas Negeri Semarang.

“Kami apresisi kami dengan PTN seperti UGM, IPB, UNY, UNS, dan juga Universitas Negeri Semarang yang sudah ambil langkah untuk relaksasi UKT, jadi bukan hanya kebijakan tapi ini kita dorong rektor untuk segera melakukan dalam beberapa opsi yang sudah diberikan ini,” ujarnya.

Sementara untuk perguruan tinggi swasta ( PTS), Nadiem mengatakan, Kemendikbud memberikan bantuan sebesar Rp 1 triliun untuk dana UKT.

“Kami bukan hanya memberikan kebijakan, tapi langsung turun tangan dan merelokasikan bantuan Rp 1 triliun, terutama untuk PTS,” ucapnya.

Nadiem mengatakan, bantuan dana UKT diberikan sebanyak 410.000 mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS), di luar 467.000 mahasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

“Kami bantu sekitar 400.000 mahasiswa yang diluar bidikmisi. Jadi, ini nama-nama tambahan yang terpukul secara ekonomi yang rentan drop out yang kalau terjadi enggak bisa lulus dari angkatan mereka,” pungkasnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *