JAKARTA, REPORTER.ID– Isu aktual yang berkembang pada pagi hari ini :
1. Kapolri Jenderal Idham Azis mengapresiasi jajaran Polda Metro Jaya yang telah menangkap John Kei dkk atas kasus penyerangan di Jakarta Barat dan Kota Tangerang. Idham menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme. “Kuncinya adalah negara tidak boleh kalah dengan preman,” kata Idham, kemarin.
Idham menekankan, Polri tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan ataupun premanisme. Ia minta kasus ini diusut tuntas sampai ke meja hijau. ‘’Kita proses dan kawal kasus ini hingga ke persidangani,’’ tegas mantan Kapolda Metro Jaya ini.
2. Kesaksian Nus Kei Jadi Kunci Terbongkarnya Penyerangan Kelompok John Kei. Polda Metro Jaya telah memeriksa Nus Kei terkait insiden penembakan yang dilakukan oleh kelompok John Kei di rumahnya di Perumahan Green Lake City, Tangerang pada Minggu (21/6/2020) siang kemarin.
Nus Kei dimintai keterangan untuk menggali insiden penyerangan yang terjadi di Green Lake City ataupun di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Keterangan Nus Kei dan saksi-saksi lain inilah yang kemudian mengungkap bahwa John Kei ada di balik penyerangan tersebut. Hal ini pula yang mengantarkan polisi untuk melakukan penangkapan di markas John Kei di wilayah Bekasi pada Minggu (21/6) malamnya.
3. Tertangkapnya John Kei ini merupakan tamparan bagi pemerintah, khususnya Menkumham Yasonna Laoly, karena baru Desember 2019 lalu ia mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lapas Permisan, Nuskambangan, Jateng. John Kei divonis 16 tahun oleh pengadilan karena kasus pembunuhan bosa Sanex Steel, Tan Harry Tantono pada 2013 lalu.
Saat diminta pendapatnya di gedung DPR, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan akan menunggu hasil penyelidikan polisi untuk menentukan tindakan terhadap John Kei yang baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat dari pemerintah.
“Dia masih pembebasan bersyarat, tahun lalu kita keluarkan pembebasan bersyarat. Dia baru berakhir 2025 bebas murni. Tapi karena ada kejadian ini, kita tunggu dulu bagaimana hasil penyelidikan polisinya,” tegas Yasonna.
4. Kapolri Jenderal Idham Aziz meminta jajarannya melakukan deteksi dini terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Idham juga memerintahkan para kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk segera menyusun rencana operasi Mantap Praja.
Arahan Kapolri tersebut tertuang dalam surat telegram nomor 307 tentang Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Guna Dijadikan Pedoman Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020. Idham meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada.
5. Penyidik KPK memeriksa istri eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Tin Zuraida, sebagai saksi 3 tersangka sekaligus yaitu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto terkait kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar. Tin dicecar penyidik soal aset miliknya hingga hubungan dengan seseorang bernama Kardi serta penerimaan uang yang disiapkannya saat penangkapan Nurhadi.
“Penyidik mengkonfirmasi kepada saksi tersebut antara lain mengenai hubungan kedekatan antara saksi dengan Kardi, aset-aset yang dimiliki oleh saksi bersama dengan tersangka NHD (Nurhadi),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.
6. Penyidik KPK juga memeriksa GM Sandiego Hills, Edward Danny Suhenda mengenai dugaan pembelian makam untuk Nurhadi dan isterinya, Tin Zuraida. “Penyidik mengkonfirmasi terkait dugaan adanya pembelian lahan makam yang diperuntukkan bagi TZ (Tin Zuraida) dan tersangka NHD (Nurhadi),” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.
Selain itu, KPK juga memeriksa seorang notaris bernama Rismalena Kasri. Rismalena dimintai konfirmasi penyidik KPK soal aset dan uang yang diduga milik Nurhadi. “Penyidik mengkonfirmasi mengenai kepemilikan aset-aset uang di duga dimiliki tersangka NHD,” sebut Ali Fikri.
7. Ketua KPK Firli Bahuri menyadari posisinya sebagai Ketua KPK menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak. “Namun saya sangat menyayangkan bila ada pihak yang mengkritisi saya dengan membuat keterangan yang tidak sesuai dengan keutuhan fakta. Tetapi itulah perjalanan sebagai pimpinan KPK. Mungkin Odin turun dari Asgard ke Bumi dan menjadi Ketua KPK, tetap juga dikritik,’’ katanya.
Ia menegaskan, dirinya memakai masker ketika berkunjung ke Ogan Komering Ulu (OKU) untuk nyekar ke orang tuanya. Firli malah mengaku membawa tiga jenis masker saat kunjungan tersebut. Perihal foto dirinya yang terlihat tidak memakai masker saat bertemu sejumlah anak kecil, Firli mengaku memang saat itu ia lepas maskernya karena ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama anak-anak kecil tersebut.
8. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewas Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. MAKI menduga Firli tidak mematuhi protokol kesehatan karena saat berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tidak memakai masker.
9. Kemlu ajukan pagu indikatif lebih dari Rp 11 triliun pada rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2021. Usulan itu disampaikan Sekjen Kemlu Cecep Herawan dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, kemarin. Cecep mengatakan, program Kemlu TA 2021 mengalami penyederhanaan, dari 12, menjadi 5 program prioritas Kemlu.
10. Menlu Retno Marsudi merinci data terbaru jumlah WNI anggota jemaah tablig di luar negeri. Saat ini totalnya ada sekitar 1.172 jemaah yang mengikuti tablig akbar di luar negeri. Yang terbanyak di India yakni 751 orang dan tersebar di 12 negara bagian.
Retno memastikan pihaknya terus menjalin komunikasi dalam upaya pemulangan jemaah tablig yang tersebar di sejumlah negara tersebut. Kemlu bekerja sama dengan jemaah tablig yang sudah berhasil kembali ke Indonesia.
11. Anggota kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua, Tendison Enumbi, menyerahkan senjata api jenis pistol merek Baretta dan 5 butir peluru kepada negara, ia juga menyatakan diri kembali ke NKRI. Penyerahan senjata tersebut digelar dalam upacara resmi dipimpin Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda di Alun-alun Kota Baru Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, kemarin.
12. Bareskrim Polri menetapkan 2 tersangka lagi dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) anak buah kapal (ABK) Long Xing 629. Kedua tersangka berasal dari perusahaan penyalur ABK WNI, PT LPB. “Atas nama MK selaku direktur PT LPB, dan atas nama S selaku penerima ABK PT LPB,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
13. Komisi II DPR bersama Kemendagri menyetujui usulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pilkada serentak 2020 di masa pandemi virus Corona. KPU diminta terus bekerja sama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam setiap tahapan pilkada.
14. “Komisi II DPR meminta KPU juga agar terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 guna menjamin kesehatan dan keselamatan penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan tahun 2020,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa, kemarin.
15. Menkum HAM Yasonna Laoly menjelaskan soal bebasnya terpidana kasus korupsi dan pencucian uang, Muhammad Nazaruddin. Yasonna memastikan pemberian remisi kepada Nazaruddin dilakukan sesuai dengan aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Bahwa Saudara Nazaruddin bersedia bekerja sama untuk mengungkap dan membongkar perkara dimaksud, ini surat dari KPK. Sehingga yang bersangkutan, sesuai dengan PP 99, berhak mendapat remisi. Itu ketentuannya demikian, PP 99. Kalau tidak, dia tidak akan membongkar jaringan, tidak akan bekerja sama dengan penegak hukum. Maka, oleh KPK diterbitkan lah surat itu,” kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, kemarin.
16. Bekas Bendahara Demokrat, M. Nazaruddin telah menghirup udara bebas. Namun, status justice collaborator (baca surat KPK yang menyatakan Nazaruddin bersedia bekerjasama untuk mengungkap dan membongkar perkara, red) pada terpidana kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang kini jadi bola panas alias memunculkan kontroversi. Surat KPK yang dikirim ke Lapas Sukaminskin pada tanggal 9 Juni 2014 itu menjadikan hukumannya diperingan.
17. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai pengelolaan kawasan Danau Toba harus menjadi prioritas. Karena selain punya potensi keindahan alam, juga karena keberadaan Danau Toba menjadi penyangga kehidupan masyarakat di delapan kabupaten yakni Simalungun, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan.
“Pada Februari 2020 lalu, saya melihat langsung keindahan Danau Toba. Presiden Jokowi sejak awal masa pemerintahannya di 2014 sudah memberikan perhatian luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Toba. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, meningkat dari Rp 570,64 miliar pada 2019 menjadi Rp 1,016 triliun di tahun 2020,” ujar Bamsoet.
18. Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah sejak TK hingga perguruan tinggi. Tujuannya, agar semakin memperkuat pemahaman generasi muda terhadap ideologi bangsa.
Bamsoet memaparkan, pelajaran PMP adalah salah satu bentuk realisasi TAP MPR No. IV Tahun 1973 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang disempurnakan tahun 1978 dan 1983. Pelajaran tersebut ditiadakan selepas diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
19. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustopa mengkritik Mendagri Tito Karnavian yang menggagas lomba video new normal dengan menggunakan anggaran negara sebesar Rp168 miliar. Saan mengkritik Tito lebih baik fokus dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 daripada lomba video yang habiskan biaya.
“Lebih baik misalnya dana-dana seperti itu ya dialokasikan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat, apalagi Pak Mendagri sekarang kan lagi punya pekerjaan besar yaitu terkait dengan Pilkada di tengah pandemi,” kata Saan Mustofa.
20. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan mengatakan pihaknya mendapati Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sepi peminat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. “Sekarang tidak ada orang tua daftarkan anaknya ke PAUD. Saya tidak tahu kalau di sekolah top, tapi di daerah itu kosong,” ujarnya saat raker dengan Mendikbud Nadiem Makarim, kemarin.
21. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Effendy Saragih menyatakan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah meskipun belum menjalani pemeriksaan. Ia menyebut pertimbangan hakim soal syarat pemeriksaan sebelum penetapan tersangka dalam putusan MK bisa tak diikuti. Hal itu disampaikannya saat menjadi ahli dalam sidang praperadilan perkara yang menjerat eks anggota TNI Ruslan Buton, di PN Jaksel, kemarin.
Sebelumnya kuasa hukum tersangka makar Ruslan Buton, Tonin Tachta Singarimbun, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan perkara yang menjerat kliennya karena belum diperiksa sebelum penetapan status tersangka. Seperti diketahui, Ruslan membuat surat terbuka melalui rekaman video yang berisi pesan meminta Presiden Jokowi mundur.
22. KPK memperpanjang penahanan terhadap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dan menantunya Rezky Herbiyono selama 40 hari , dari 22 Juni hingga 31 Juli 2020. Plt Jubir KPK, Ali Fikri, menyatakan perpanjangan waktu penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu penyelesaian berkas perkara.
23. Menko PMK Muhadjir Effendy meminta seluruh jajarannya memberikan perhatian lebih terhadap ketiga provinsi : Jatim, Sulsesl, dan Kalsel karena penambahan kasus harian positif corona masih cukup signifikan. “Beliau (Presiden) memberikan arahan bagaimana betul-betul supaya segera diatasi, terutama Jawa Timur, dan beberapa arahan tadi akan segera kita tindak lanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan dan tata kelolanya,” kata Muhadjir, kemarin.
24. Komisi II DPR menggelar rapat kerja bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (22/6). Raker tersebut membahas penambahan anggaran tahun 2021 masing-masing lembaga.
Seskab Pramono Anung mengajukan tambahan anggaran Rp 88.500.000.000 dari total pagu indikatif sebesar Rp 300.143.142.000, Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ajukan tambahan anggaran Rp 29.517.322.000, sementara BPIP tidak ajukan penambahan anggaran. Pengajuan penambahan anggaran itu akan dibawa ke rapat Banggar DPR.
25. Mantan Presdir PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno divonis 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dalam siding in absentia di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Sebagai catatan, Honggo kini masih menjadi buron.
26. Komisi III DPR dan Kemenkumham sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dan revisi UU Pemasyarakatan (RUU PAS). Kesepakatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh saat membacakan kesimpulan rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham di gedung DPR, kemarin.
27. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) membuat film animasi untuk menyosialisasikan Pancasila kepada anak-anak. Ia menyarankan BPIP mencontoh pembuatan film animasi anak-anak asal Malaysia, Upin Ipin.
28. Menko Polhukam Mahfud MD meminta penegak hukum mempercepat proses pengadilan guna mencegah terjadinya pelanggaran sasi manusia ( HAM). Hal tersebut diungkapkan Mahfud MD usai rapat dengan para menteri dan lembaga negara guna membahas penegakan hukum di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. “KPK, Kejaksaan, Polri harus mendorong agar proses pengadilan bekerja cepat, tidak menggantung-gantung masalah terlalu lama karena itu menyangkut hak asasi orang,” ujar Mahfud.
29. Pemerintah diminta lebih tegas dalam mengawasi aktivitas pasar tradisional. Hal itu untuk mencegah penularan kasus Covid-19 yang lebih besar di tempat tersebut. Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pasar tradisional yang pedagangnya terinfeksi Covid-19, sebaiknya ditutup untuk sementara waktu.
30. Menteri LHK Siti Nurbaya akan membuka secara bertahap 29 taman nasional dan taman wisata alam (TWA) dalam proyeksi waktu saat ini hingga pertengahan Juli mendatang. Ia juga sedang mengecek kawasan pariwisata di sejumlah daerah lain yang sudah bisa dibuka secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Siti Nurbaya pada konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Siti menuturkan, Taman nasional dan TWA yang sudah bisa dibuka terletak di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Bali. ****
