Siapa Memeras Pancasila?

oleh
Zaenal Bintang

Oleh: Zainal Bintang*

KEBERADAAN Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), menuai penolakan keras masyarakat. Dianggap memeras Pancasila dan melecehkannya.

Mula-mula disederhanakan menjadi Trisila yaitu; sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu dirampingkan sebagai Ekasila yaitu gotong royong.  Kontan saja  hal itu memantik reaksi keras dari dan terutama kalangan Islam yang mengganggap konsep Ekasila menihilkan frasa Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sukma religiusitas dari Pancasila.

Reaksi keras bermunculan lewat Maklumat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia, GP Anshor, Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri, PP Muhammadiyah dan PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Beserta sejumlah pakar hukum tata negara berhamburan mengemukakan sisi buruknya.

Berdasarkan berita di media mainstream dan online, RUU HIP didukung sepenuhnya tujuh dari sembilan fraksi di DPR sebelum disahkan sebagai inisiatif  Dewan dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020.

Tercatat pada dokumen risalah rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari situs resmi dpr.go.id, Rabu (22/04). Fraksi Partai Demokrat tak ikut dalam pembahasan. Fraksi PKS setuju dengan catatan.

Yang memberi persetujuan adalah F-PDI Perjuangan, F-PG, F-PGerindra, F-PNasdem, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP menerima hasil kerja Panitia Kerja (Panja) dan menyetujui RUU itu diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan RUU HIP menimbulkan keresahan. Terpantul lewat pernyataan keras ormas Islam dan purnawirawan.

Merefleksikan kecemasan masyarakat yang menganggap itu adalah sebuah upaya terstruktur, sistimatis dan masif yang beraroma penyusupan faham komunisme untuk menggergaji Pancasila.

Tanpa menempatkan Tap MPRS  No.XXV/1966 sebagai konsideran,  menggumpalkan kecurigaan yang mendorong konsolidasi nasional kekuatan Pancasila. Serta merta menempatkan PDIP dan Megawati sebagai public enemy (musuh masyarakat).

Pemerintah kelabakan.
Langkah peredaman gelombang ketegangan politik yang meninggi di era pandemi dilakukan pemerintah Melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan menunda pembahasan.

Presiden Jokowi memperkuatnya dengan menegaskan, bahwa pemerintah sama sekali tidak ikut campur terkait RUU HIP. “100 persen adalah inisiatif dari DPR”, ujarnya saat menerima sejumlah purnawirawan TNI dan Polri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2020) seperti tertulis dalam rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Apa yang terjadi di panggung politik Indonesia hari ini? Benturan keras tak terhindarkan antara wakil rakyat formal di Senayan berhadapan  wakil suara rakyat di luar parlemen Senayan, disebabkan adanya upaya pembelokan jalannya sejarah.

Sudah banyak diulas di berbagai forum dan multi media kronologi proses awal lahirnya Pancasila sampai final menjadi konsesus nasional pada 18 Agustus 1945.

Sulit membayangkan setelahnya, bagaimana hubungan antara Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dengan Jokowi sebagai kader yang secara telak mengatakan pemerintah menunda pembahasannya.

Sama sulitnya membayangkan bagaimana hubungan Jokowi dengan parpol koalisi pemerintah yang mendukungnya memenangkan kursi presiden periode kedua?

Sejak terjadi penolakan terbuka terhadap RUU HIP itu, posisi PDIP boleh dikata “babak belur”  dihajar kalangan yang  kurang senang dengan ulah PDIP.

Megawati sebagai simbol kebesaran PDIP melorot menjadi pelengkap penderita yang dibully habis dari segala penjuru. Sesuatu yang dipastikan, hal seburuk ini tidak pernah diduga olehnya.

Perlu mengetahui apa yang melatar belakangi sikap Megawati nekat menabrak tembok tebal.

Diujung kekuasaan Orba (Orde Baru) presiden Soeharto, sebagai anak bawang dunia politik Megawati terangkat ke atas panggung menjadi ikon perlawanan ketidak adilan setelah menjadi korban tindakan represif peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI P (1996).

Berbekal modal luka sejarah itulah kiprah Megawati dan PDIPnya  makin kokoh di era reformasi sebagai fase pembaharuan sistem politik setelah berada selama 32 tahun dibawah  cengkeraman represif Orba.

Mengklaim diri dan partainya sebagai magnitude utama reformasi, Megawati yang mengklaim diri sebagai penerus ajaran Bung Karno agaknya terus “memelihara” ideologi Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis) warisan ayahnya di bawah selimut perjuangan PDIP.

Ajaran Bung Karno diberinya pemahaman sebagai elemen integral kekuatan politik Indonesia yang mampu merangkum faham keagamaan, kebangsaan dan sosialis. Menjadi obsesinya dan menunggu waktu untuk mendeklarasikannya menjadi haluan negara

Pada Pemilu pertama di era refomasi (1999) PDIP keluar sebagai pemenang tapi yang menjadi presiden bukan Megawati. Sementara itu dari pemilu ke pemilu perolehan suara PDIP tidak pernah jeblok. Pada Pilpres 2014lah akhirnya membuka pintu lebar bagi PDIP menjadi orang nomor satu Indonesia. Tapi, faktanya yang menjadi presiden bukan Megawati. Bukan juga Puan Maharani  atau bukan dari trah Bung Karno. Barangkali ini yang dapat menjelaskan mengapa Megawati harus berulang kali menyebut Jokowi adalah petugas partai sebagai ungkapan kekecewaan yang manusiawi sifatnya.

Banyak yang menilai Megawati sedang berpacu dengan waktu untuk menancapkan ajaran Bung Karno lewat kekuasaan politik sebagai pemenang pemilu dan pemimpin pemerintahan. Namun waktunya banyak yang hilang. Sejak menjadi ikon pada Pemilu 1999, dia  tidak pernah menggenggam kekuasaan puncak politik. Megawati pun sangat menyadari pada periode pertama Jokowi (2014 – 2019) ,- setelah sepuluh tahun “berpuasa” kekuasaan, waktunya banyak habis terpakai untuk memastikan rakyat Indonesia mau menerima Jokowi sebagai presiden yang mumpuni. Serta memastikanun minimnya penolakan diinternal partai yang kecewa karena luputnya trah Bung Karno. ***

* Penulis wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *