JAKARTA, REPORTER,ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan apparat penegak hukum supaya bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.
“Kita tahu bahwa 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia, baik disengaja maupun karena kelalaian. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk menyelesaikan masalah ini,” pinta Jokowi dalam ratas antisipasi Karhutla di Istana Merdeka, kemarin.
Ratas tersebut dihadiri antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Jokowi juga meminta para kepala daerah serta pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla. Kepala Negara tidak ingin api membesar baru dilakukan penanganan.
“Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini,” tegas Jokowi.
Di samping itu, perlunya penataan ekosistem gambut untuk mencegah karhutla. Jokowi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjaga tinggi muka air supaya lahan gambut tetap basah.
“Untuk mencegah kebakaran di wilayah gambut, saya minta penataan ekosistem gambut dilakukan secara konsisten. Saya kira LHK, BRG, dan Kementerian PU terus menjaga agar tinggi muka air tanah terus dijaga agar gambut tetap basah dan dengan sekat kanal embung, sumur bor, teknologi lainnya sudah kita lakukan,” jelas Jokowi.
Presiden Jokowi juga meminta pelibatan Babinsa, Bhabinkamtibnas, sampai kepala desa guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jokowi meminta segera dipadamkan jika ditemukan titik api sekecil apapun.
“Kita memiliki infrastruktur pengawasan sampai di tingkat bawah. Gunakan Babinsa, Bhabinkamtibnas, kepala desa, digunakan, karena api kalau masih kecil bisa kita selesaikan, akan lebih efektif, lebih efisien, daripada sudah membesar baru kita pontang-panting,” ujarnya.
Jokowi juga meminta kepala daerah, pejabat TNI dan Polri di daerah untuk cepat tanggap mencegah karhutla.
“Ini juga berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Sekecil mungkin api baru mulai, segera harus kita cepat tanggap. Kemarin saya sudah minta para gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, kapolres, untuk harus cepat tanggap mengenai ini,” kata Jokowi.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jokowi mengatakan 17 persen wilayah Indonesia memasuki kemarau pada April, 38 persen pada Mei, 27 persen pada Juni, dan ada pada Agustus. Selain pelibatan aparat, Jokowi berpesan untuk mengoptimalkan teknologi.
“Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dashboard dan saya lihat kemarin di Riau saya kira sangat bagus memberikan sebuah contoh dan saya sudah melihatnya langsung, itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira, kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu. Saya kira pengawasan akan lebih mudah,” tegas Presiden Jokowi. ***
