Mendagri Tito Minta Bawaslu Jadi Wasit yang Obyektif dan Netral

oleh
Mendagri, Tito Karnavian.

JAKARTA, REPORTER.ID – Mendagri Tito Karnavian meminta Bawaslu menjadi wasit yang objektif dan netral dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas Pilkada 2020. Tito juga meminta Bawaslu selalu mempertimbangkan situasi luar biasa di lapangan yang membuat KPUD membuat diskresi.

“Kami berharap pada teman-teman Bawaslu semua jajaran karena posisi Bawaslu pada kontestasi Pilkada ini adalah wasit, kami harap bisa jadi wasit yang betul-betul baik, yang objektif, netral, tapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kekhususan situasi, keluarbiasaan situasi yang mungkin membuat teman-teman KPUD menghadapi hal baru yang mungkin melakukan diskresi sesuai sikon di lapangan,” kata Tito, di Bawaslu, kemarin.

Tito menyampaikan bukan berarti Bawaslu harus melakukan toleransi jika ada pelanggaran. Namun, kata Tito, dibutuhkan pendekatan lain misalnya mengambil tindakan administrasi atau mediasi.

“Tidak bermaksud mentolerir kalau terjadi kesalahan, atau pelanggaran. Tapi situasi ini setidaknya bisa menjadi perhitungan ketika mengambil sikap apakah ada laporan sengketa, dugaan pelanggaran apakah bs dilakukan dengan penyelesaian mediasi, atau mengambil tindakan administrasi, atau penegakan hukum dengan melibatkan gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan,” sambungnya.

Selain itu, Tito juga berbicara terkait partisipasi pemilih pada Pilkada yang digelar di masa pandemi. Tito mengatakan justru di Korsel tingkat partisipasi pemilih meningkat.

Tito mengatakan pandemi ini juga akan membuat para calon kepala daerah bersaing untuk menyampaikan gagasannya terkait penanganan Covid-19. Karenanya, momentum Pilkada juga akan menjadi ajang penilaian masyarakat terkait kemampuan para calon petahana dalam penanganan corona.

Sedangkan para calon penantang, kata Tito, dapat menyampaikan kritik dan gagasannya agar penanganan Corona lebih baik.

“Daerah-daerah yang incumbennya bertanding akan benar-benar dinilai masyarakat, mampu atau tidak menangani dan ini akan jadi amunisi bagi kontestan non petahana untuk mengeluarkan gagasan. Termasuk mengeluarkan kritik,” ujarnya.

“Kalau daerahnya jadi merah, kemudian yang positif bertambah, kemudian ada korban maka itu akan menjadi amunisi yang lain. Sementara non petahana bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang banyak yang positif untuk dia bisa dipilih karena mampu menangani Covid-19 dan dampak sosialnya,” sambung Tito.

Sebelumnya Tito Karnavian mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), khususnya yang berada di daerah bisa memaksimalkan dana dari daerah untuk pelaksanaan Pilkada. Tito menyarankan agar KPU dan Bawaslu dapat melakukan penghematan anggaran dalam melakukan Pilkada 2020.

“Prinsip utama adalah kita mau maksimalkan kemampuan daerah untuk biayai tambahan kita juga minta ke KPU dan Bawasu untuk melaksanakan keputusan raker terakhir restrukturisasi atau rasionalisasi,” jelas Tito dalam rapat virtual bersama Komisi II DPR.

Tito memaparkan beberapa anggaran yang bisa dihemat, misalnya kegiatan verifikasi langsung calon perorangan di KPU daerah (KPUD), anggarannya menurut Tito bisa ditekan. Dia menilai tidak semua daerah memiliki calon perorangan.

“Karena tidak semua kegiatan yang disusun dalam anggaran kerja KPUD itu dilaksanakan, contohnya verifikasi calon perorangan yang dianggarkan pos KPUD. Namun tidak semua daerah ada calon perorangan, artinya ada dana nggak terpakai,” ujarnya. ***

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *