JAKARTA, REPORTER.ID – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengajak seluruh anggota ASEAN menolak rencana Israel mencaplok Tepi Barat Palestina. Dalam pertemuan virtual bersama seluruh anggota ASEAN pada Rabu (24/6), Retno Marsudi mengajak seluruh negara ASEAN menyampaikam sikap tegas menolak rencana Israel tersebut.
“Saya mengajak negara anggota ASEAN untuk bertindak secara kolektif mendukung hak-hak Palestina dan menolak rencana aneksasi oleh Israel,” kata Retno melalui konperensi video, kemarin.
Retno mengatakan, aneksasi yang dilakukan Israel jelas menentang seluruh hukum internasional beserta resolusi PBB. Rencana aneksasi itu juga memundurkan upaya diplomasi yang telah menghasilkan solusi bagi kedua negara (two state solution).
Ia menambahkan, Indonesia juga terus melakukan upaya perbantuan bagi Palestina agar hak mereka dapat terpenuhi. Hal itu dibuktikan dengan dukungan finansial yang diberikan Indonesia kepada United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) untuk pengungsi Palestina.
“Indonesia masih memiliki hati dan komitmen untuk terus berbagi dan mendukung perjuangan palestina termasuk kontribusi finansial kita bagi UNRWA,” ujar Retno Marsudi.
Sebelumnya Menlu Retno Marsudi telah mengirim surat kepada 30 negara sahabat untuk menolak rencana aneksasi atau pengambilan paksa wilayah Tepi Barat (Yudea) oleh Israel. Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah melalui telekonferensi, Rabu (10/6/2020).
“Ibu Menteri Luar negeri telah mengirimkan surat kepada 30 negara sahabat untuk menarik perhatian negara tersebut. Selain itu juga untuk mengambil sikap dan merespons, menolak rencana ankesasi tersebut di antaranya disampaikan surat kepada beberapa Menteri Luar Negeri,” sambung Tengku Faizasyah.
Selain menyurati sejumlah negara sahabat, Menlu Retno Marsudi juga berkomunikasi dengan anggota Organisation of Islamic Cooperation (OIC) terkait rencana aneksasi tersebut. Faizasyah juga menegaskan, Indonesia telah mengecam keras rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
Menurut Faizasyah, rencana tersebut ilegal, betentangan dengam resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan hukum internasional.
“Indonesia dalam beberapa kesempatan sudah ditegaskan oleh Menlu RI yang mengecam keras dan menolak rencana aksi rencana aneksasi di Tepi Barat oleh Israel. Rencana tersebut juga mengancam stabilitas dan keamanan kawasan serta semakin menjauhkan penyelesaian konflik berdasarkan solusi dua negara,” kata Faizasyah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, ingin pemerintahan barunya bisa menegakkan kedaulatan di permukiman Tepi Barat. Dalam pernyataannya, Netanyahu menerangkan mereka harus menerapkan hukum dan menuliskan lagi bab hebat dalam sejarah Zionisme mereka.
“Teritori itu merupakan milik negara Yahudi yang lahir dan tumbuh di sana,” ujar sang PM Israel menyikapi isu permukiman Yahudi di teritori Palestina.
Benjamin Netanyahu mengklaim, langkah pendudukan Tepi Barat bakal semakin mendekatkan mereka dengan perdamauan. Pemerintahan baru Netanyahu, bekerja sama dengan rivalnya, mantan panglima militer Benny Gantz.
Dua politisi yang bersaing sepanjang satu tahun terakhir itu mempunyai kesepakatan, di mana mereka bisa mengajukan lagi isu aneksasi. Langkah tersebut tidak hanya memantik kecaman internasional, termasuk juga dari Tepi Barat, rumah abgi tiga juta orang Palestina. ***
