JAKARTA, REPORTER.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan, pemerintah memiliki aset berharga yaitu tambang emas sebagai modal untuk keluar dari krisis ekonomi. Karenanya, pemerintah mengamankan BUMN strategis seperti PT Inalum sebagai penghasil komoditas emas. Sebab setiap krisis, emas tetap perkasa karena dianggap investasi yang aman.
“Safe haven setiap krisis adalah emas. Tentu bagi Indonesia lesson learnt-nya adalah copper and gold (tembaga dan emas) tentunya ini yang harus dijaga sehingga harus mengamankan sektor-sektor strategis seperti ini,” kata Airlangga kepada media, Jumat (26/6/2020).
Airlangga mengatakan, selama vaksin virus corona belum ditemukan, pasar dagang masih dibayangi ketidakpastian dan investor akan lari ke safe haven. Tak ayal, emas langganan diborong investor di kala perekonomian global bergejolak. Biasanya, investor mengalihkan asetnya dari instrumen berisiko tinggi seperti saham ke safe haven.
Seperti diketahui, harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menyentuh posisi Rp 963 ribu per gram pada (7/4), padahal di awal tahun, harganya masih di kisaran Rp700 ribu-an.
Airlangga mengatakan, modal lain yang dimiliki Indonesia agar dapat keluar dari krisis ekonomi adalah hubungan baik multilateral dengan negara-negara terdekat, ASEAN.
“Kita harus melihat negara-negara ASEAN sebagai kendaraan kedua Indonesia untuk recovery. Pertama adalah Indonesia sendiri dan kedua adalah ASEAN,” ucapnya.
Airlangga berharap dengan dilebarkannya gerbang dagang ke negara-negara terdekat, Indonesia dapat mendongkrak sisi permintaan yang kini tengah lesu. Selain itu, kerjasama di bidang kesehatan akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Kartu Prakerja
Di bagian lain penjelasannya, Airlangga menjlentrehkan alasan pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja. Salah satunya, karena jumlah pengangguran yang meningkat. Dikemukakan, pemerintah menunda pendaftaran program kartu prakerja karena membludaknya peminat dari kalangan penganggur yang terdampak pandemi covid-19. Total pendaftar sebanyak 10,4 juta orang mengharuskan pemerintah memperbaiki regulasi program terkait.
“Kartu Prakerja masalahnya satu, yakni pengangguran. Karena ada pandemi, desainnya diubah semi bansos. Sistem harus ditata, memperbaiki regulasi yang sebelumnya bukan untuk pandemi tapi disesuaikan menjadi bantuan selama pandemi,” jelasnya.
Airlangga menyebut evaluasi tak dapat dihindari akibat bergesernya target Program Kartu Prakerja dari angkatan kerja lulusan SMU menjadi lulusan SMP dan di bawahnya. Ini dilakukan untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar dapat menerima insentif berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan.
Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan KPK, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pendamping.
Karena tingginya kebutuhan yang ada, maka pemerintah menggodok sistem yang dapat mengakomodasi seluruh pendaftar. Salah satunya yaitu pendaftaran secara langsung (offline), mengingat banyaknya peminat yang tak dapat mengakses secara daring.
“Setelah 3 bulan, permintaan masif, 10,4 juta sehingga data yang dimiliki kementerian yang terverifikasi sebanyak 1,8 juta orang, yang belum terverifikasi 1,2 juta, dan yang mengaku kena PHK dan dirumahkan 10 juta lebih,”imbuhnya.
Dengan diberlakukannya pendaftaran langsung, pelaksana juga dapat melakukan verifikasi langsung yang dinilainya sulit dilakukan secara daring seperti memastikan keaslian dokumentasi. Airlangga menyebut banyak lampiran foto terbaru peserta dan foto KTP yang tidak sesuai.
Sebelumnya, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Panji Winanteya Ruki mengatakan pendaftaran Program Kartu Prakerja gelombang IV menunggu hasil revisi Peraturan Presiden (Perpres) 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Saat ini, Perpres tersebut sudah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kendati demikian ia belum dapat memastikan kapan beleid tersebut bisa dirilis.
“Belum (akan dibuka). Menunggu revisi Perpres dan Permenko oleh Komite,” ujarnya.
Tahan Banting
Menko Airlangga Hartarto mengungkap lima sektor yang ‘tahan banting’ selama pandemi virus corona yaitu industri rokok dan tembakau, industri makanan pokok, industri batubara, industri farmasi dan alat kesehatan, dan industri minyak nabati khususnya minyak sawit.
Menurutnya, kinerja kelima sektor tersebut tidak terpengaruh pandemi covid-19, malah mencetak pertumbuhan ekonomi.
“Ada juga sektor yang tidak terlalu terdampak secara dalam yaitu sektor rokok dan tembakau. Dilihat dari sisi pendapatan, cukai rokok masih baik,” ujarnya.
Dijelaskan, data per 17 Juni 2020 menunjukkan industri rokok dan tembakau mencatat perbaikan pertumbuhan dari minus 5 persen menjadi minus 1 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Sementara, industri makanan pokok tumbuh dari 7 persen menjadi 13 persen.
Selanjutnya, komoditas batubara tercatat tumbuh 25 persen dari 11 persen pada Juni 2019 menjadi 36 persen pada Juni 2020. “Sektor farmasi dan alat kesehatan seperti diketahui kebutuhan tinggi baik domestik atau global, naik 13 persen,” lanjutnya.
Sementara untuk industri minyak nabati yang didominasi minyak sawit berhasil tumbuh 25 persen pada Juni 2020 dari pencapaian 2019 yaitu minus 12 persen. Airlangga menyebut lonjakan disebabkan oleh kebijakan lockdown di Malaysia serta pembukaan izin impor di India.
Menurut Airlangga, sektor-sektor yang mengalami pukulan terberat seperti otomotif dan alat transportasi anjlok 43 persen dan jasa keuangan turun sebesar 36 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Airlangga menyebut antara Mei dan Juni 2020 pihaknya menemukan tren lonjakan di berbagai industri. Dia memprediksi kenaikan seluruh sektor akan berlanjut dalam tatanan normal baru (new normal). ***
