JAKARTA, REPORTER.ID – Usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar ancaman mau mereshuffle beberapa menterinya saat membuka rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu, isu pergantian menteri makin kencang dan liar. Kini beredar susunan nama-nama menteri baru pada Kabinet Indoneia Maju dalam beberapa versi.
Dari nama-nama yang beredar, muncul nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, Letjen (TNI) Doni Munardo, Komjen Budi Gunawan, Prof Dr. Daeng Muhammad Faqih, Prof. Dr. KH. Heidar Nasir Hal, Prof. Dr. Sutrisno Bachir, Marsekal Hadi Tjahjanto, Triawan Munaf.
Dalam daftar itu disebutkan, Ahok menempati posisi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir, sementara Erick Thohir pindah ke Menteri Perdagangan. Lalu AHY menduduki jabatan Menteri Koperasi/UKM menggantikan Teten Masduki. Letjen TNI Donny Munardo menjadi Kepala BIN menggantikan Komjen Budi Gunawan.
Sedangkan Budi Gunawan menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang pindah posisi sebagai MenkumHAM menggantikan Yasonna Laoly. Kemudian Prof. Dr. Daeng Muhammad Faqih menempati posisi sebagai Menkes menggantikan Letjen TNI Terawan Agus Putranto. Lalu Prof. Dr. KH. Heidar Nasir menempati posisi terhormat sebagai Mendikbud menggantikan Nadhiem Makarim.
Prof. Dr. Sutrisno Bachir diplot jadi Mensos menggantikan Juliari Batubara. Sedangkan Marsekal Hadi Tjahjanto didapuk jadi Menhub menggantikan Budi Karya Sumadi, dan Triawan Manaf menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnu Tama. Sementara itu Kasad Jenderal (TNI) Andhika Prakarsa menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Terakhir, nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga disebut-sebut menjadi Mendes PDDT menggantikan Abdul Halim Iskandar.
Itulah nama-nama yang beredar liar di dunia maya dan dunia nyata. Pergerakannya sangat cepat dan ganas. Sampai-sampai Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar reshuffle segera dilakukan agar tidak menjadi rumor.
Menurut dia, perombakan kabinet lebih cepat lebih baik. Karena kalau tidak, akan menjadi gosip politik yang mengganggu konsentrasi kerja pemerintah Jokowi.
“Lebih cepat lebih baik lah,” tegas anggota DPR ini.
Kendati bgitu, Andreas enggan berspekulasi soal menteri apa yang akan diganti Jokowi. Ia menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet itu kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.
“Kita hormati hak prerogatif presiden untuk memutuskan yang terbaik bagi 267 juta rakyat Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Merebaknya isu reshuffle cabinet juga mendapat tanggapan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Mantan Panglima TNI asal Kediri, Jatim ini dengan santai mengatakan, saat ini banyak pihak yang suka jadi peramal alias dukun politik untuk memprediksi siapa saja yang akan terkena reshuffle atau naik jadi menteri.
“Sekarang ini memang banyak para peramal di luar. Muncul peramal-peramal baru. Biasa, dinamika politik,” katanya dalam diskusi virtual, Kamis (2/7/2020) kemarin.
Moeldoko mengatakan, sejatinya teguran reshuffle merupakan suntikan semangat dari presiden kepada para menteri agar bekerja lebih keras. Ia menyatakan, presiden menginginkan semua anggota kabinet bekerja ekstra keras pada masa krisis sekarang ini. Kendati demikian, ia enggan mengomentari lebih jauh ihwal realisasi reshuffle.
Moeldoko mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
“Saya enggak bisa melampaui apa yang dipikirkan presiden. Secara mutlak itu otoritas beliau dan hak prerogatif beliau. Jadi saya enggak punya kompetensi mengomentari itu,” ujarnya.
Tapi, menurut Moeldoko, apa yang disampaikan presiden itu juga sebuah injeksi bagi para menteri untuk lebih memunculkan energi baru karena Covid ini kan cukup lama menguras energi.
“Maka diperlukan suntikan agar terbangun energi baru yang positif,” tegasnya menambahkan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 lalu. ***
