JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dengan perkembangan covid19 dimana tidak ada yang tahu kapan akan berakhir, maka pandemi ini dengan sendirinya akan memperkuat oligarki dalam sistem demokrasi di seluruh dunia. Karena itu, 47 negara menunda Pilpres hingga Desember 2020, termasuk pilkada serentak yang semula September digeser ke 9 Desember 2020.
Selain itu, pandemi covid19 ini tak saja berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi, tapi juga politik. Di saat kehidupan ekonomi, sosial dan belajar bisa dilakukan dari rumah, seharusnya dalam memasuki tatanan baru itu pilkada juga sudah bisa dilakukan dengan E-voting. “Pilkada selanjutnya pemilu dan pilpres mengikuti tatanan baru, tak perlu lagi konvensional,” tegas Bamsoert.
Demikian disampaikan Bamsoet dalam diskusi Empat Pilar MPR RI ‘Adaftasi New Normal’ bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad di Kompleks MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Alhasil lanjut Bamsoet, dengan digitalisasi pilkada tersebut tak perlu lagi masyarakat ramai-ramai mendatangi TPS, tak perlu lagi tinta, kertas suara, tak perlu pengamanan, pengawas, saksi dan sebagainya, karena dengan nomor handphone (Hp) bisa memilih dari rumah. “Masyarakat tak perlu lagi antrean panjang, dan dalam hitungan menit, jumlah suara bisa dihitung dan siapa yang menang akan cepat diketahui publik,” jelas Waketum Golkar itu.
Dengan E-Voting sekaligus akan bisa meminimalisir kecurangan pemilu, menghemat anggaran. “Itu kalau mau. Untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Tapi, berbeda kalau bicara proyek. Tapi, E-voting itu sudah harus dimulai,” katanya menyarankan.
Bahwa pandemi covid19 ini sudah merubah tatanan dunia baru. Yang semula kekuatan dunia ada di Blok Barat, kini bergeser ke Blok Timur. Sehingga akan melahirkan era tatanan ekonomi, sosial, politik baru. Hanya saja kata Bamsoet, apakah perang dingin antara Amerika dan China ini akan berakhir seperti Rusia dan Amerika? “Kita tunggu saja,” ujarnya.
Untuk Indonesia lanjut Bamsoet, pandemi covid19 ini akan memperlihatkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Khususnya di level provinsi, kabupaten, dan kota. Karena dengan covid19 ini, kepemimpinan mereka teruji dan dipertontonkan kepada publik.
“Kepemimpinan yang baik atau buruk, hal itu akan berpengaruh pada kepemimpinan selanjutnya. Apalagi, anggaran penanganan covid19 terus bertambah; dari Rp45 triliun, Rp 677,2 triliun dan menjadi Rp900,5 triliun, maka seluruh menteri terkait, juga pemerintah daerah harus bekerja extraordanery. Karenanya harus kerja cepat dan lebih tepat Bansos itu dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar bisa langsung dibelanjakan ke pasar tradisional, sehingga perekonomian rakyat bergerak,” tambah Bamsoet.
Selain itu pembayaran bunga kredit UMKM harus dikurangi karena memberatkan masyarakat, dan sebaiknya disubsidi oleh pemerintah. “Jadi, dengan pandemi ini masyarakat bisa kerja dari rumah, pulang kampung bisa kerja di kampung dengan dana desa yang cukup besar. Ke depan masyarakat desa akan kaya-kaya, dan hanya wartawan yang tetap bekerja di kota,” pungkasnya.(mohamad)
