JAKARTA, REPORTER.ID – Diam-diam pimpinan DPD RI menyodorkan tiga.nama ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika benar-benar melakukan reshuffle kabinet. Ancaman reshuffle itu sendiri disampaikan Presiden saat para menterinya dianggap tidak kerja luar biasa menghadapi pandemi covid-19 ini.
Melihat ada peluang, DPD RI yang mewakili masyarakat daerah pun tak mau ketinggalan untuk memyodorkan ketiga nama itu ke Presiden Jokowi. “Soal diterima tudaknya, itu hak prerogatif Presiden,” demikian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Junat (17/7/2020).
LaNyalla menyebut dirinya bersurat kepada Presiden agar jika melakukan reshuffle, Presiden bisa mempertimbangkan potensi para Senator di DPD RI.
Ketiga nama tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Sultan menyebut tiga nama. “Ada tiga nama yang oleh Ketua DPD direkomendasikan ke Presiden. Tapi tentu semua kembali kepada Pak Jokowi. Kan kita juga belum tahu apa benar ada reshuffle atau tidak. Itu hak prerogatifPpresiden,” kata Sultan, Jumat (17/7/2020).
Menurut Sultan, ketiga nama tersebut memang layak ditawarkan untuk.menduduki jabatan menteri. “Setahu saya tiga Senator itu memang pantas membantu Presiden,” ujarnya.
Selain punya rekam jejak yang bagus, juga memiliki kompetensi yang layak. “DPD periode ini sangat banyak tokoh daerah yang kapabel dan pantas untuk menjadi menteri, karena mereka memang benar-benar besar dari bawah, bukan karbitan,” tutur Sultan.
Nono Sampono misalnya pengalaman militer di kelautan dan teritorial yang cukup mumpuni. Juga pernah mendapat pendidikan pasukan khusus di Hawaii, AS, dan Korea Selatan. “Jadi Pak Nono pantas. Apalagi beliau pernah dipercaya sebagai Dankormar, Danpaspampres dan Kepala Basarnas. Komplit sudah,” jelas Senator asal Bengkulu ini.
Sementara GKR Hemas mengingat pejuang daerah yang sudah empat periode di DPD RI, tentu sangat cukup berpengalaman memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. “Ibu GKR Hemas sampai ikut turun ke jalan waktu menentang salah satu pasal di RUU Pornografi yang dinilai melecehkan kaum perempuan itu,” kata Sultan.
Sementara itu, Agustin Teras Narang, sangat cakap untuk membantu di pemerintahan. Mengingat legacy Teras Narang yang pernah menjabat gubernur Kalimantan Tengah selaM dua periode (2004 – 2015) telah berhasil melakukan pemerataan pembangunan.
“Beliau juga mendapat penghargaan Anti-Korupsi tahun 2007. Latar belakang beliau pun juga aktivis hukum, HAM dan lingkungan,” pungkasnya.
