JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan aspirasi masyarakat yang menolak RUU Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sangat kuat, karenanya Fraksi PKS terus menyuarakan agar RUU tersebut di drop dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
“Sejak awal RUU ini menjadi polemik, sikap Fraksi PKS tegas, yakni menolak kehadiran RUU tersebit,” kata Habib Aboebakar demikian dirinya akrab disapa, mengatakan ini saat menjawab pertanyaan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020) mengenai sikap F-PKS saat ini.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu menyampaikan bahwa lembaga legislatif seperti DPR merupakan lembaga perwakilan yang memiliki fungsi menyambung aspirasi masyarakat. Karena itu, F-PKS sebagai wakil rakyat sudah menjadi keharusan untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Jika rakyat sudah menyampaikan aspirasi penolakan melalui ormas, organisasi kepemudaan, organisasi kewahasiswaan dan lain sebagainya, tentunya kita harus mendengarkannya. Fraksi PKS selama ini berkomitmen untuk selalu memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk dalam isu RUU HIP ini,” terang anggota MPR RI dari Dapil Kalsel 1 tersebut.
Lebih lanjut, Habib Aboebakar menjelaskan bahwa aspirasi penolakan itu sangat deras karenanya tidak dapat diabaikan. Dan Fraksi PKS, sudah terima aspirasi masyarakat yang langsung datang ke DPR.
“Banyak sekali aksi-aksi di daerah yang juga digelar untuk menolak RUU HIP ini, termasuk juga sebelumnya ada sikap dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebainya, tentunya itu semua tidak bisa diabaikan,” papar Anggota Komisi III DPR RI itu.
Habib Aboebakar mengatakan kalau dirinya sudah pernah menyampaikan secara langsung saat Paripurna DPR RI agar RUU HIP di drop dari pembahasan. Karena penolakan ini sudah menjadi aspirasi publik yang sangat kuat, dan tentunya sebagai wakil rakyat tidak boleh tutup mata.
“Maka dari itu, saya mengajak Pimpinan DPR dan Pemerintah agar duduk bersama mendengarkan masukan rakyat agar tidak lagi melanjutkan pembahasan RUU HIP ini,” pungkasnya. ***
