DEPOK, REPORTER.ID – Koalisi Masyarakat Depok Korban Corona (KMDKC) mendesak Pemerintah Depok untuk menyediakan paket internet bagi warga Depok. Kebijakan ini penting guna membantu orang tua yang kini bertambah bebannya karena adanya program pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari pemerintah pusat.
“Kebijakan pemerintah pusat mengenai PJJ membebani warga. Kita harus menambah lagi pengeluaran untuk internet anak-anak. Belum lagi soal komputer dan smartphone. Ini sepertinya tidak dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Karenanya, kami mendesak agar pemerintah depok membuka hati dan pikirannya untuk sekali kali ini saja memikirkan bagaimana penderitaan masyarakat dengan menyediakan paket internet buat warga depok,” tegas Ahmad Suhijriah, Ketua Koalisi Masyarakat Depok Korban Corona, Senin (27/7/2020).
Menurut Ahmad, kebijakan ini penting guna sedikit membantu meringankan warga yang saat ini terkena dampak pandemi corona.”Semua orang terkena dampak pandemi ini. Meski, kami Alhamdulillah tidak tertular virus, tetapi secara ekonomi hampir semua mengalami akibatnya. Nah, sedikitlah pemerintah ini ikut membantu. Jangan hanya membebani dengan kenaikan disana sini. Meskipun semuanya akibat salah urus di pemerintah pusat, kita menyarankan agar pemerintah kota depok bisa menyikapi dengan arif dan bijak,” kata Ahmad.
Dikatakan, selain bantuan internet gratis untuk warga, koalisi juga menyarankan kepada pemerintah kota depok untuk berkoordinasi dengan sejumlah perguruan tinggi di Kota Depok agar mereka memberikan keringanan kepada para mahasiswa.”Jangan sampai ini kuliah juga gak pernah masuk kampus, SPP dan biaya sama aja. Mumpung masih punya kekuasaan lakukan intervensi agar generasi muda kita bisa diselamatkan. Minimal intervensi ke sejumlah kampus dan sekolahan,” tambahnya.
Dibidang sosial, dia juga tidak melihat adanya kebijakan Pemerintah Kota Depok yang komprehensif. Bagaimana masyarakat disuruh beraktivitas atau mengambil kebijakan sendiri-sendiri. Tidak nampak adanya kebijakan yang sistematis dalam meghadapi kehidupan baru di era pandemi ini.
“Berikan pengertian, penyuluhan ke semua desa agar hidup dengan protokol kesehatan. Di tempat ibadah, di pasar, di keramaian, lakukan intervensi itu. Tidak harus dengan punisment seperti untuk penjahat, lakukan dengan pendekatan mengayomi, menjadikan masyarakat ini adalah bagian dari keluarga sehingga kebijakannnya akan lebih efektif. Misal. Di masjid, semua warga disuruh bawa masker dan cuci tangan. Sediakan masker untuk warga yang gak bawa, dll. Dari pada APBD-nya buat sesuatu yang gak jelas kan itu ada manfaatnya bagi warga. Demikian juga di pasar, puskesmas dan rumah sakit. Intinya bagaimana mereka hadir dan memebrikan contoh nyata,: ungkapnya.
Untuk itu dia berharap agar pandemi corona yang mengakibatkan ekonomi rontok disejumlah sektor perlu disikapi serius oleh pemerintah pusat termasuk pemerintah kota depok. Pemerintah Kota Depok harus membuat banyak terobosan dan lebih cepat merespon kondisi masyarakat serta cepat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan banyak hal terutama bagaimana memulihkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau kita mendengar di media banyak program dari pemerintah pusat yang itu bisa ditarik ke depok. Bagaimana stimulus untuk sektor ekonomi kecil dan umkm sampai tingkat desa bahkan rt. Bagaimana pendanaan dan pendampingan bagi ekonomi kreatif. Bagaimana penanganan korban phk kerjasama dengan kementerian tenaga kerja. Itu semua perlu dishare oleh pemkot sehingga warganya tahu apa yang harus dilakukan,” pungkasnya.
