Hot Isu yang Berkembang Kamis 30 Juli 2020

oleh
Djoko S Tjandra dan Surat Jalannya.

JAKARTA REPORTER.ID–Hot isu yang berkembang Kamis (30/7) pagi Ini :

1. Hore, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan, tidak menerima permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh terpidana buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra. Hal tersebut tertuang dalam surat penetapan dengan nomor 12/Pid/PK/2020?PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juli 2020.

“Amarnya menyatakan permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” kata Humas PN Jaksel Suharno, Rabu (29/7).

Suharno mengatakan permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana juncto SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Dengan demikian, harapan Djoko Tjandra untuk mengajukan PK, pupus sudah, kandas di PN Jaksel.

2. Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait dugaan pertemuan dengan Djoko Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra. Kejagung memutuskan membebastugaskan Pinangki dari jabatannya sebagai Kasubag Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Hari menyebut Pinangki terbukti melanggar disiplin. Yaitu, pergi ke luar negeri sebanyak 9 kali selama 2019 tanpa izin tertulis pimpinan, salah satunya bertemu dengan Djoko Tjandra.

“Wakil Jaksa Agung telah memutuskan, sesuai keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan struktural. Artinya dinon-job-kan kepada terlapor (jaksa Pinangki),” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono, di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).

3. Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono membenarkan adanya pertemuan Antara pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dengan Kajari Jaksel Anang Supriatna, namun Kejagung tak menemukan bukti adanya lobi yang dilakukan Anita Kolopaking, terhadap Anang Supriatna.

Sebelumnya, sempat beredar video di media sosial yang diunggah dengan narasi pertemuan Anita sedang melobi Kajari Jaksel. “Ternyata tidak cukup bukti adanya lobi yang diduga dilakukan oleh Anita Kolopaking kepada Kajari Jaksel,” kata Hari di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu (29/7).

4. Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, dalam kasus Djoko Tjandra, BIN sudah bekerja sesuai prosedur standar operasional (SOP). Hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup. Penegasan itu menanggapi permintaan ICW agar Jokowi mencopot Budi Gunawan lantaran gagal mendeteksi keluar – masuknya buronan kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Wawan menyampaikan, berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga laporan BIN langsung ke presiden serta tidak perlu disampaikan ke publik.

Deputi VII Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menegaskan, BIN tidak memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap koruptor baik di dalam maupun di luar negeri. Hal itu sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“BIN bukan lembaga penegak hukum,” kata Wawan merespon pernyataan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (29/7). Meski demikian, BIN bertindak sebagai koordinator lembaga intelijen negara yang melakukan koordinasi dengan sejumlah penyelenggara intelijen lainnya, seperti TNI, Polri, kejaksaan dan intelijen kementerian maupun non-kementerian.

5. Ketua Satgas Pemulihan dan transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tidak akan menambah besaran stimulus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 695 triliun. Ia memastikan besaran stimulus itu cukup untuk membiayai berbagai program pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Bahkan, Budi mengatakan, anggaran tersebut juga cukup menjadi stimulan untuk perekonomian nasional pada 2021. “Stimulus sampai akhir tahun Rp 695 triliun belum terpakai semua, jadi kita punya room (ruang) cukup banyak, mengganjal lambatnya ekonomi karena pandemi,” kata Budi dalam keterangan persnya, Rabu (29/7).

Ketua Satgas Pemulihan dan transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menegaskan, daerah tidak bisa secara terus menerapkan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Sebab, pembatasan yang dilakukan bisa membuat aktivitas ekonomi terhenti dan itu akan berdampak pada ruang fiskal. Budi meyakinkan, pembatasan aktivitas lewat PSBB bukan solusi untuk merespons kurva Covid-19 yang kembali naik. Itu akan berdampak pada ekonomi yang semakin lesu.

“Kalau terus menerus lockdown (PSBB) tidak akan tahan ruang fiskal kita,” kata Budi menjawab pertanyaan wartawan apakah pengetatan PSBB diperlukan untuk merespons kasus Covid-19 yang kembali naik di sejumlah daerah dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/7).

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Budi Gunadi Sadikin menyatakan ekonomi digital belum mampu menggantikan ekonomi konvensional. Untuk itu, pemerintah tetap berupaya menghidupkan ekonomi konvensional yang melemah akibat pandemi Covid-19. “Kontak fisik yang diganti dengan kontak virtual belum bisa selevel aktivitas ekonominya dengan kontak fisik biasa,” kata Budi dalam keterangan persnya melaui kanal youtube Sekretariat Presiden, Rabu (29/7).

Budi mengatakan masyarakat memerlukan rasa aman untuk bisa memulai aktivitas ekonomi yang banyak membutuhkan kontak fisik. Pemerintah akan menyosialisasikan secara masif pelaksanaan protokol kesehatan agar masyarakat bisa aman menjalankan aktivitas ekonomi yang membutuhkan kontak fisik. Ia menambahkan, semakin lama rasa aman terbentuk, masyarakat kian tak berani keluar rumah untuk menjalankan aktivitas ekonomi

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menegaskan, aktivitas fisik di luar rumah harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi yang saat ini terdampak pandemi virus corona Covid-19. “Untuk menumbuhkan ekonomi kita harus secara bertahap mengembalikan rasa aman dan kontak fisik ke luar,” kata Budi Gunadi dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/7).
Budi Gunadi menilai aktivitas masyarakat yang selama pandemi ini lebih banyak berkutat di ruang digital membuat ekonomi melambat. Sebab, aktivitas digital belum bisa mencapai level yang sama dengan aktivitas fisik. Budi memastikan pemerintah terus berupaya mengendalikan laju penularan Covid-19 demi menciptakan rasa aman di masyarakat.

6. Mendikbud Nadiem Makarim melontarkan pernyataan baru yang cukup mengejutkan. Ia menyebut, penerimaan peserta didik baru ( PPDB) yang menggunakan sistem zonasi sebagai bentuk revolusi senyap atau silent revolution. Pasalnya, dengan PPDB zonasi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri.

“Ini suatu revolusi yang silent yang sedang terjadi di mana-mana, tiba-tiba anak rakyat termiskin kita masuk sekolah negeri. Ini pertama kali dan itu buat saya luar biasa,” kata Nadiem dalam webinar bertajuk “Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB” yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu (29/7).

Menurut Nadiem, PPDB secara zonasi tersebut menghilangkan diskriminasi yang terjadi selama ini di mana murid-murid sekolah negeri didominasi oleh murid-murid yang berasal dari kelompok ekonomi tinggi.

Mendikbud Nadiem Makarim meminta maaf. Ia berharap organisasi penggerak seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

Nadiem juga menyatakan, Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. “Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujarnya seperti dilansir dari laman Kemendikbud, kemarin.

7. Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meminta Mendikbud Nadiem Makarim mengajak ormas membuat gerakan pendidikan alternatif di desa-desa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19. “Saya kira Mendikbud perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU (Nahdlatul Ulama) bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa, membukanya dengan standar protokol,” kata Muhaimin, Rabu (29/7).

Cak Imin mengatakan, sistem pembelajaran jarak jauh menciptakan tantangan baru di dunia pendidikan. Sistem pendidikan tersebut menuntut guru, siswa dan orangtua untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Sementara masyarakat di daerah pedesaan mengalami keterbatasan mengakses internet dan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggandeng ormas dalam menciptakan gerakan pendidikan alternatif di desa.

8. Mendikbud Nadhiem Makarim mendapat julukan baru yakni Menteri Pendidikan Jarak Jauh, karena lebih banyak memerintah tanpa turun ke lapangan. “Kami berharap Mas Menteri jangan sampai menjadi Menteri Pendidikan jarak jauh, karena apa, pendidikan itu filosofisnya menghilangkan jarak, bukan menjauhkan atau membuat jarak,” ujar Wakil Sekjen Federasi Serikat guru (FSGI) Satriwan Salim dalam sebuah diskusi, Rabu (29/7).

Salim meminta Nadhiem turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan para guru yang mengalami banyak kendala di daerah, menyapa dan memberikan semangat kepada para siswa. Jangan Cuma tenguk-tenguk di belakang meja sambil memerintah jarak jauh.

9. Wakil Sekretaris Umum PP Pergunu Achmad Zuhri juga mengkritik sikap Nadiem yang terkesan elitis karena tidak punya itikad untuk turun ke tingkat akar rumput, jangan cuma di awang-awang saja. Zuhri lalu menyoroti permohonan maaf melalui video yang disampaikan Nadiem kepada NU, Muhammadiyah, dan PGRI terkait Program Organisasi Penggerak (POP).

“Saran saya ini Mas Menteri turun ke sekolah NU, Muhamadiyah, ke PGRI, dengarkan keluhan siswa, guru, wali murid, kepala sekolah, untuk menegosiasi ulang kebijakan yang diterapkan,” kata Zuhri lagi.

10. Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (NU) Arifin Junaidi menegaskan lembaganya tidak akan kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak ( POP) yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. Penegasan tersebut menanggapi permintaan maaf Nadiem terkait ucapannya yang ingin memberikan dana hibah Kemendikbud pada Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dalam POP.

Menurut Arifin, ada dua alasan mengapa lembaganya tidak mau bergabung kembali ke POP. Pertama, karena Nadiem belum menghapus nama Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Kedua, NU tidak dimasukkan dalam daftar penerima penerima. “Kalau pemikiran di atas diikuti kenapa Muslimat NU, Aisyiyah, Pergunu dan FGM tidak dimasukkan ke dalam daftar, kan organisasi itu juga menjalankan program penggerak dengan dana sendiri,” ujar Arifin, Rabu (29/7).

11. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, tambahan skema pembiayaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud dapat menjadi solusi untuk melibatkan organisasi penggerak mandiri. Menurut Huda, akan lebih baik jika Kemendikbud melibatkan banyak pihak dalam menjalankan program POP.

Sebab, program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi guru penggerak demi meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik. “Tentu dengan tambahan dua skema yaitu pembiayaan mandiri dan pendampingan saya kira tidak ada masalah, kalau ini sebagai way out gitu ya,” kata Huda, kemarin.

12. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai permintaan maaf Mendikbud Nadiem Makarim terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) merupakan sikap yang bijaksana. Namun, Dede menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara Nadiem dengan organisasi penggerak. “Saya kira kalau beliau mau minta maaf, itu sangat bijaksana. Tetapi yang paling penting menurut saya adalah komunikasi,” kata Dede Yusuf, Rabu (29/7).

Dede menyarankan Nadiem berkunjung dan bertatap muka dengan pimpinan organisasi penggerak. Sebab, dengan bersilaturahim, Nadiem dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari program yang digagasnya itu.

13. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, KPK akan panggil Mendikbud Nadhiem Makarim untuk membahas Program Organisasi Penggerak (POP). Ia menuturkan, undangan ke Nadiem merupakan salah satu prioritas yang akan dilakukan KPK di samping menelaah program yang kini menjadi sorotan public.

‘’Karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP, kita rencana mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjennya,” kata Lili dalam webinar bertajuk “Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB” yang disiarkan di akun YouTube KPK, Rabu (29/7).
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mendibud Nadiem Makarim mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi POP, salah satunya dengan mengundang pihak eskternal. “Kami putuskan untuk lakukan evaluasi, 3-4 minggu. Evaluasi lagi, kita ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kita, tolong berikan penilaian mengenai sistem seleksi kita,” ujar Nadiem.

14. Tanoto Foundation tidak akan menggunakan dana hibah dari Kemendikbud terkait Program Organisasi Penggerak ( POP). Direktur Komunikasi Tanoto Foundation Haviez Gautama mengatakan, Tanoto Foundation sejak awal telah mengalokasikan dana hingga Rp 50 miliar untuk mendukung POP yang dijalankan Kemendikbud.

“Kami memang selalu tegaskan bahwa dari awal rencana dan komitmen kami untuk pakai dana mandiri 50M di POP. Tanoto Foundation tidak menggunakan dana pemerintah untuk mendukung Program Penggerak. Tidak ada hibah dana pemerintah ke Tanoto Foundation,” tegas Haviez, kemarin.

15. Direktur Komunikasi Tanoto Foundation, Haviez Gautama kembali menegaskan, Tanoto Foundation tidak menggunakan dana hibah Kemendikbud. Keikutsertaan Tanoto Foundation dalam POP adalah melalui Program Pintar Penggerak. Menurut Haviez, dalam platform portal Program Organisasi Penggerak terdapat pilihan pendanaan yang diatur dalam kategori proposal POP.

“Rencana Anggaran Belanja ( RAB) Program Pintar Penggerak yang di-upload dalam platform portal Program Organisasi Penggerak, kami tidak mengajukan dana ke pemerintah,” kata Haviez, kemarin.

16. Anggota DKPP Ida Budhiati menilai keputusan Presiden Jokowi memberhentikan mantan anggota KPU Evi Novida Ginting semestinya tak bisa dianulir putusan PTUN. Ia menyatakan keputusan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan DKPP atas pemberhentian Evi.

Ida mengatakan keputusan etik DKPP itu bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diproses hokum di pengadilan, sehingga sudah semestinya ditindaklanjuti Presiden. “Karenanya keputusan Presiden itu sudah tepat, melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum,” tegasnya Rabu (29/7).

Anggota DKPP Ida Budhiati menyebut, hingga saat ini belum ada mahkamah etik yang tugasnya menganulir Putusan DKPP. Hal ini disampaikannya merespons Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT yang mengabulkan gugatan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik. “Belum dibentuk mahkamah etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP,” kata Ida, Rabu (29/7).

17. KPU Sudah Habiskan Rp 1 Triliun, Makanya Tegaskan Pilkada 2020 Tetap Digelar. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, energi dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 sangat besar. Sebelum akhirnya hari pemungutan suara diputuskan ditunda dari 23 September menjadi 9 Desember, Arief menyebut, biaya yang keluar untuk melaksanakan tahapan pra-pencoblosan mencapai Rp 1 triliun.

Hal ini disampaikan Arief dalam sebuah diskusi virtual , Rabu (29/7), menjawab hasil survei Charta Politica yang menyebut, mayoritas masyarakat tak setuju Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. “Energi bangsa ini sudah dikeluarkan terlalu besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ini,’’ katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan, tahapan Pilkada 2020 tetap berjalan meski kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Menurut dia, meskipun Pilkada ditunda akibat pandemi virus corona, tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah akan berakhir.

“Kalau toh ditunda, kita tidak ada yang bisa memprediksi tahun depan pandeminya hilang atau tidak, kita tidak bisa memperkirakan,” kata Arief dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (29/7). Ia mengakui, meningkatnya kasus Covid-19 memang menjadi persoalan untuk pelaksanaan Pilkada.

18. Kemensos membentuk penyuluh sosial masyarakat (pensosmas), untuk mewujudkan Desa Berketahanan Sosial. Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan, pensosmas merupakan corong dan jembatan program Kemensos.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Hasim menambahkan, penyuluh sosial sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat, berperan mengembangkan perilaku masyarakat mulai dari peningkatan pemahaman, penyadaran, pembiasaan, hingga pembudayaan.
“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi Pusat Penyuluhan Sosial dengan pemerintah daerah (pemda) dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) pensosmas di tingkat desa atau kelurahan,” Kata Hasim, di Klaten, Jateng, Rabu (29/7).

19. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Hairansyah mengungkapkan, pihaknya banyak menerima aduan dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan jajaran kepala daerah. Menurut Hariansyah, pengaduan yang diterima Komnas HAM misalnya terkait kasus konflik agraria, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Lalu konflik masyarakat adat, kelompok rentan, perburuhan, tenaga kerja, yang seluruhnya melibatkan pemerintah daerah.

20. Ketua DKPP Muhammad menemui Mendagri Tito Karnavian, Rabu (29/7). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah perkembangan kasus pemecatan Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU. “Intinya kami sampaikan dalam konstruksi UU 7 tahun 2017 disebutkan bahwa putusan DKPP itu final dan mengikat. Mengikat bagi siapa? Bagi presiden, bagi KPU, bagi Bawaslu untuk menjalankan,” katanya di kantor Kemendagri, Rabu (29/7).

21. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengajukan dua tuntutan dalam aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Yakni menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja dan menghentikan PHK akibat dari pandemi virus corona. Said mengancam, aksi tolak RUU Cipta Kerja dan stop PHK ini akan dilakukan setiap minggu di depan gedung DPR dan Kantor Kemenko Perekonomoian.

“Aksi ini merupakan reaksi atas sikap keras kepala dan tidak pedulinya DPR RI, khususnya Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap dibahas di saat pandemi Corona. Padahal sudah ribuan buruh yang terpapar Covid-19 dan di antaranya meninggal dunia,” ujar Said Iqbal.

22. Menag Fachrul Razi mengatakan, berdasarkan survei Indonesia Development and Islamic Studies, potensi ekonomi kurban menurun tahun ini. Pada tahun lalu ekonomi kurban mencapai Rp 28,4 triliun atau setara dengan 181.000 ton daging, berasal dari 3,5 juta orang yang ikut berkurban. Sementara, pada tahun ini jumlah masyarakat yang ikut berkurban diprediksi berkurang menjadi sekitar 2,3 juta orang.

Penurunan tersebut mengakibatkan potensi ekonomi kurban turun, diperkirakan sebesar Rp 20,5 triliun. “Potensi kurban yang relatif tinggi memerlukan pengelolaan yang secara terencana, terpola, amanah dan profesional agar melahirkan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat serta sangat membantu pemberdayaan peternak lokal, swasembada daging halal dan mengurangi impor ternak dari luar negeri,’’ kata Fachrul, Rabu (29/7).

23. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad M Ali, mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan protokol kesehatan Covid-19. Ali meminta pemerintah menyiapkan perangkat hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar protocol kesehatan agar penularan Covid-19 tidak terus meluas. “Kalau tidak ada sanksi yang tegas ya sama saja. Jangan berupa imbauan-imbauan lagi karena kalau masyarakat tidak tertib, kasus positif Covid-19 bisa sampai 200.000 lebih,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini mengaku khawatir melihat kurva kasus Covid-19 di Tanah Air yang terus menanjak tiap hari. Kasus positif Covid-19 di Indonesia sendiri telah melampaui China. Bahkan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Menurut Ali, penambahan kasus yang terjadi tiap hari merupakan bukti bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih rendah.

24. Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 kembali menyampaikan informasi terbaru mengenai jumlah kasus dan pasien yang diakibatkan virus corona. Berdasarkan data Satgas Covid-19 hingga Rabu (29/7) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 2.381 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 kini mencapai 104.432 orang.

Informasi tersebut disampaikan Satgas Covid-19 melalui situs Covid19.go.id pada Rabu sore kemarin. Data memperlihatkan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat, sejak diumumkannya pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Jumlah ini sebagai penambahan kasus baru tertinggi kedua. Pencatatan tertinggi masih pada 9 Juli 2020 dengan 2.657 kasus baru.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, penambahan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta meningkat drastis dalam sepekan terakhir. Kenaikan ini sangat tampak bila dibandingkan dengan kondisi penambahan kasus pada pekan sebelumnya. “Seminggu sebelumnya ada 1.880 kasus, kini menjadi 2.679 kasus. Ini adalah peningkatan yang cukup pesat,” lanjut Wiku, kemarin.

25. Presiden Jokowi meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bekerja lebih inovatif dan cepat dalam melayani masyarakat. “Sudah saya nyatakan, kita perlu cara-cara kerja baru, kita perlu budaya kerja baru yang lebih inovatif, lebih cepat, berani, smart, shortcut. Sekarang dan ke depan, bukan negara besar mengalahkan negara kecil. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, tapi yang cepat yang akan mengalahkan yang lambat,” kata Jokowi saat memberi sambutan secara virtual pada wisuda IPDN, Rabu (29/7).

Presiden Jokowi meminta para lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bisa menjadi motor penggerak reformasi birokrasi. Jokowi memahami, perjuangan para pamong sangat berat untuk bisa dilantik.

Jokowi yakin rasa kebangsaan dan ke-Indonesiaan para lulusan IPDN telah tertanam kuat. Begitu juga komitmen untuk melayani masyarakat. Tetapi komitmen saja tidaklah cukup. ‘’Sebagai pamong praja muda, saudara harus menjadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi, menjadi motor pengembangan cara-cara kerja baru, menjadi motor penggerak pemerintahan yang baru,” kata Jokowi saat melantik pamong praja muda lulusan IPDN angkatan XXVII tahun 2020, lewat video conference dari Istana Bogor, Rabu (29/7).

26. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah dibahas pemerintah dengan Komisi I DPR memiliki sejumlah catatan. Salah satunya, adanya potensi negara diberikan legalisasi untuk melakukan kegiatan surveilans atau pengintaian terhadap warganya.

“Jangan sampai dengan aturan dan definisi yang longgar justru RUU PDP menjadi bentuk legalisasi terhadap state surveillance. Negara bisa memantau perilaku masyarakatnya. Untuk itu, masukan dari masyarakat sipil ini perlu diperhatikan,” kata Koordinator riset Imparsial, Ardi Manto Adiputra, kemarin.

27. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Menhan Prabowo Subianto membatalkan pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Thypoon dari Austria. Mereka menilai, pembelian pesawat tempur bekas itu berpotensi menciptakan ruang korupsi baru. Topan menambahkan, pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria sendiri.

“Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan,” kata Koordinator ICW yang jadi salah satu perwakilan koalisi, Adnan Topan Husodo, melalui keterangan persnya, Rabu (29/7).

28. Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dirangkum Satgas hingga 28 Juli 2020, peningkatan penularan di perkantoran meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya. “Angkanya kalau di DKI Jakarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459,” ujar Dewi dalam talkshow yang digelar daring oleh Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (29/7).

Angka tersebut tepatnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta. Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta. “Jadi tambahannya 416 kasus atau sembilan kali lebih tinggi. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada.’’ ujarnya.

29. Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah memaparkan sejumlah klaster yang menyumbang jumlah kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dijelaskan Dewi, klaster dengan jumlah penularan tertinggi ternyata bukan berasal dari perkantoran, melainkan dari rumah sakit. Data ini dipantau sejak 4 Juni 2020-6 Juli 2020 atau selama masa PSBB transisi .

“Dari keseluruhan kasus, kontribusinya dari klaster mana saja, pasien rumah sakit masih menempati urutan pertama sekitar 42 persen,” ujar Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Penanganan Covid-19, Rabu (29/7).

30. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, jumlah petugas yang mengawasi aktivitas perkantoran tak sebanding dengan jumlah perkantoran di Ibu Kota. Karena itu, Andri akan memanfaatkan laporan dari pihak eksternal dan internal perkantoran untuk mengawasi aktivitas perkantoran di Jakarta.

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat atau pihak internal perusahaan, Disnaker DKI akan melakukan sidak untuk memvalidasi laporan tersebut. “Jumlah pengawas kami hanya 58, oleh karenanya kami menggunakan strategi lagi dalam hal pengawasan, sidak melalui penjadwalan yang kami buat. Kedua melalui laporan. Laporan ada dua, laporan eksternal dan laporan dari internal karyawan,” kata Andri, Rabu (29/7).

31. Putra sulung Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Hanindhito Himawan Pramana yang diusung PDI-Perjuangan sebagai Calon Bupati Kediri berpotensi melawan kotak kosong pada Pilkada 9 Desember mendatang. Hanindhito berpasangan dengan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Ketua Fatayat NU Kabupaten Kediri, Dewi Mariya Ulfa.
Jumlah kursi PDIP dan PKB di DPRD Kabupaten Kediri 2019-2024 sudah cukup untuk mengusung pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kediri. PDIP memiliki 15 kursi dan PKB mendapat 9 kursi. Selain PDIP dan PKB, sejumlah partai lain seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan Partai NasDem dikabarkan juga ikut mendukung pasangan Hanandhito-Dewi Mariya. Golkar 6 kursi, Gerindra dan PAN masing-masing 5 kursi, sedangkan NasDem 4 kursi.

32. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kemungkinan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga melawan kotak kosong pada Pilwalkot Solo 2020. Menurut Zulhas (panggilan akrab Zulkifli Hasan, red) tidak apa-apa, itu merupakan konsekuensi dari demokrasi.

“Konsekuensi dari pilihan demokrasi begitu ya. Kan sesuai dengan perundangan yang berlaku, kalau enggak ada yang menantang terus gimana? Enggak ada penantangnya yang maju bagaimana. Nggak apa-apa itu, PAN dukung Gibran,’’ kata Zulhas di DPP PAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *