- Analisa soal kemungkinan Menhan Prabowo Subianto menggantikan Ma’ruf Amin sebagai Wapres yang viral di medsos menjadi pembicaraan serius para elit partai yang berkuasa. Tanggapannya kritis dan beragam.
Ketua DPP PKB Daniel Johan misalnya, ia mengecam keras analisis tersebut dan menduga ada kelompok yang bermain dan ingin membuat masyarakat bingung. “Ya tidak mungkinlah Prabowo bisa gantikan Ma’ruf. Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa’’ kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (12/8) seraya meminta penelusuran atas penyebaran analisa tersebut.
PPP mengaku geram dan menilai, analisa tersebut murahan dan bertujuan ingin membuat kekacauan. ‘’Itu isu murahan yang diembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab, kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (12/8).
Partai Golkar juga menanggap analisis viral yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma’ruf Amin menjadi Wapres tak etis. Golkar meminta semua pihak tak berspekulasi yang mengada-ada.
“Jangan berasumsi dan berpikir yang tidak-tidaklah. Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf sedang fokus untuk menangani COVID-19,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (12/8).
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai analisis yang menyebut Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden sebagai pembahasan tak produktif, ia minta dihentikan. Menurut dia, tidak ada yang bisa menggantikan Ma’ruf secara konstitusi.
“Hentikan pembahasan yang tidak produktif ini. Mau Pak Prabowo atau yang lain, secara konstitusi tidak bisa menggantikan Kyai Ma’ruf. Kecuali Kyai Ma’ruf melanggar sumpah dan melakukan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya, Rabu (12/8).
Sedangkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai, analisis tersebut bagaikan mimpi di sing bolong. Ia menyayangkan masih adanya pihak yang ‘kasak kusuk’ kekuasaan di tengah pandemi corona saat ini. Apalagi kenyataannya, kondisi fisik KH Ma’ruf Amin saat ini masih bugar.
- Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung telah menangkap Jaksa Pinangki Sirna Malasari di kediamannya pada Selasa (11/8) malam dan langsung menahannya di Rutan Salemba cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak 11-30 Agustus 2020. Penangkapan dilakukan setelah penyidik menetapkan Pinangki sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait Djoko Tjandra.
“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tadi malam penyidik langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).
Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima suap sekitar 500.000 dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 7 miliar. “Yang kemarin beredar di media maupun hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan, itu diduga sekitar 500.000 US dollar. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp 7 miliar, tetapi dugaannya sekitar 500.000 US dollar,” kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (12/8) seraya menyatakan, proses penyidikan masih berlangsung untuk mengetahui nominal secara rinci yang diduga diterima Pinangki.
Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga berperan dalam memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra beberapa waktu lalu. Djoko Tjandra berhasil masuk ke Indonesia dan mengajukan permohonan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020, padahal, Djoko berstatus buron saat itu. “Keberhasilan terpidana Djoko Soegiarto Tjandra masuk ke dalam negeri dan kemudian mengajukan PK ke PN Jakarta Selatan diduga ada peran tersangka PSM untuk mengondisikan dan mengatur upaya hukum PK tersebut,” kata Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Rabu (12/8).
Penyidik Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung batal menggeledah dua lokasi yang terkait dengan kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sedianya penggeledahan dilakukan pada Selasa (11/8) malam namun pada waktu yang bersamaan penyidik Jampidsus focus lakukan penangkapan dan penahanan Jaksa Pinangki. Penggeledahan akan dilakukan pada waktu lainnya.
- Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengaku akan menindaklanjuti dugaan adanya pejabat tinggi Kejagung yang berkomunikasi dengan Djoko Tjandra lewat telepon seperti yang dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia ( MAKI) kepada Komisi Kejaksaan, pada Selasa (11/8). “Setiap ada informasi pasti kita akan tindaklanjuti,” kata Burhanuddin, Rabu (12/8).
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan, pelantikan tiga jaksa agung muda di Kejagung yakni Jamwas, Jamintel, dan Jampidum serta Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, tidak ada kaitannya dengan kasus pelarian buronan kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra.
- Wakil Ketua Komisi III DPR fraksi Gerindra,Desmond Junaidi Mahesa meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Menurut Desmond, pengusutan harus dilakukan terhadap rekan-rekan Pinangki di Kejagung hingga suami Pinangki, AKBP Yogi Napitupulu.
“Seharusnya diusut, tapi kalau diusut detail apakah ada relevansinya dengan temannya di Kejagung yang lain, apakah ada hubungan dengan suaminya,” kata Desmond, Rabu (12/8). - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia ( MAKI) berharap, agar pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Agung atas kasus dugaan suap terkait pelarian Joko S Tjandra, tak berhenti pada penetapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka. “Pada proses seperti ini jangan sampai hanya panas di awal-awal, kemudian melempem. Dan kemudian seakan-akan rakyat melupakan dan pemerintah juga seakan tidak peduli lagi,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (12/8) kemarin.
- Ketua YLBHI Asfinawati menilai upaya Kejaksaan Agung menelusuri oknum penyebar dokumen Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 sebagai langkah yang aneh. Ia menyebut langkah itu berpotensi terjadinya kriminalisasi. Untuk itu, YLBHI mendesak Kejaksaan Agung menghentikan penelusuran tersebut karena akan berdampak negatif di mata publik. “Memperlihatkan kepada publik citra yang buruk,” tegasnya, kemarin.
- Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyoroti kondisi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat memprihatinkan. Menurut dia, banyak siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ akibat keterbatasan fasilitas, tidak memiliki gawai dan akses internet di beberapa wilayah yang tebatas.
“Saya mendengar berita tentang seorang ayah yang terpaksa mencuri HP lalu anaknya menggunakan untuk belajar memang sangat-sangat mengharukan kita semua. Di Jombang, tempat kelahiran saya, nyari sinya dapat di kuburan, di NTT harus naik pohon untuk dapat sinyal,’’ kata Muhaimin saat peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, Rabu (12/8).
- KPK perpanjang masa penahanan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya, Rabu (12/8). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, perpanjangan masa penahanan itu berlaku selama 40 hari terhitung mulai Rabu ini hingga 20 September 2020 mendatang.
- Mendagri Tito Karnavian mengatakan, jika kontraksi ekonomi terus terjadi hingga Agustus dan September, maka resesi ekonomi di Indonesia tidak bisa dihindari. Tito menyebut, dalam beberapa bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi tercatat minus.
“Kita tahu bahwa dalam kuartal kedua kita mengalami minus, kuartal kedua: April, Mei dan Juni. Juli kemarin kita juga mengalami minus, sehingga kalau seandainya Agustus dan September terkontraksi minus juga, maka Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” lanjut Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Rabu (12/8).
- Peneliti ICW Wana Alamsyah meminta pemerintah menghentikan pembelian alat rapid test terkait Covid-19 karena tidak akurat dan menciptakan pemborosan. Wana menuturkan, sejak awal pengadaan alat rapid test sudah dikritik lantaran alat tes cepat itu, khususnya yang diimpor dari China, dinilai memiliki tingkat akurasi yang rendah yakni 30 persen.
ICW mencatat, hingga 19 Juli 2019, jumlah alat rapid test yang telah didistribusikan mencapai 2.344.800 unit dengan nominal belanja sebesar Rp 569 miliar. Ia menuturkan, jika dikonversi, uang sebesar Rp 569 miliar itu dapat dibelikan 39.000 reagen untuk tes PCR, 2,3 juta alat pelindung diri, atau memberi insentif kepada 15.000 tenaga kesehatan.
- Peneliti ICW Siiti Yuliantari mengatakan, ICW menemukan sejumlah perusahaan pemenang tender pengadaan alat kesehatan terkait Covid-19 tidak memiliki pengalaman memadai. Menurutnya, itu janggal karena pengadaan dalam kondisi darurat mestinya mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berpengalaman. ICW juga menemukan pemenang tender pengadaan masker di Poltekkes Kupang, CV Johan Agung, juga tidak berpengalaman.
- Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki lantang menyatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 22 triliun untuk membantu para pengusaha mikro yang terdampak pandemi virus corona. Ia menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro sebagai penerima bantuan masing-masing sebesar Rp 2,4 juta.
“Pada tahap awal yang akan menerima ada 9,1 juta pelaku usaha dengan total anggaran Rp 22 triliun,” kata Teten dalam keterangan pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8).
- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri batal melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka baru dalam kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono tak merinci alasan pembatalan gelar perkara itu. “Karena sesuatu dan lain hal maka pelaksanaan gelar perkara penetapan tersangka kasus surat jalan palsu JST (berkas ke-3) hari ini batal,” kata Awi dalam keterangannya, Rabu (12/8).
- Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming mengatakan, untuk bangun negara, ia mulai dari Solo dulu. Dirinya sepakat dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa untuk membangun negara harus dimulai dari bawah. Oleh karena itu, Gibran ingin memulai hal tersebut dari Kota Solo, Jawa Tengah bersama Teguh Prakosa yang menjadi pasangannya dalam Pilkada Solo 2020.
“Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Zulkifli tadi, untuk membangun sebuah negara saya mulai dari Solo dulu dan saya yakin tidak bisa melibatkan satu pihak saja,” kata Gibran di rumah dinas Zulkifli Hasan, Jakarta, Rabu (12/8).
- Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Teguh Prakosa untuk Pilkada Solo 2020. Penyerahan surat rekomendasi itu dilakukan di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Rabu (12/8). “Pada pertemuan ini, Partai Golkar menyerahkan surat dukungan kepada Mas Gibran dan Mas Teguh untuk maju di Pilkada Solo,” kata Airlangga seraya menegaskan, dukungan untuk Gibran merupakan simbol kesolidan kerja sama Golkar – PDI-P.
- Presiden Jokowi mengajak gerakan Pramuka untuk turut berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Presiden Jokowi meminta para anggota Pramuka di seluruh Indonesia bikin dua gerakan nasional. Pertama, mengajak semua anggota masyarakat disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kedua, mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli dan saling berbagi.
- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berencana memanggil Asep Subahan, Lurah Grogol Selatan nonaktif, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pelarian Djoko Tjandra pada Selasa (18/8) depan. Asep dinilai melanggar prosedur penerbitan e-KTP, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ferdy Sambo.
- Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak membuka tes CPNS pada 2020, tetapi akan lakukan itu pada 2021 dengan formasi terbatas. Kata dia, tahun ini (2020, red) pemerintah focus menuntaskan selesai CPNS tahung anggaran 2019.
- KPK menyita lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, yang diduga milik mantan Sekretaris MA, Nurhadi. Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, dalam rangka penyitaan kebun kelapa sawit tersebut dan sejumlah dokumen lainnya, penyidik KPK juga akan memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya KPK juga telah menyita sejumlah aset milik Nurhadi di kawasan Gadog, Bogor, Jumat (7/8) berupa ) tanah dan bangunan, motor besar, mobil mewah, dan sepeda.
- Partai Demokratdan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)sepakat mempertahankan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tetap 4 persen. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (12/8).
“Partai Demokrat dan PPP sama-sama sepemahaman untuk mempertahankan ambang batas parlemen 4 persen dalam revisi Undang-undang Pemilu yang sedang dibahas,” kata AHY.
- Henry Jovinski(25), staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo, Papua, dibunuh orang tak dikenal (OTK). Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw mengungkapkan pembunuhan itu terjadi pada Selasa (11/8) siang hari.
Paulus menceritakan Henry yang mengantar temannya Kenang Mohi membeli obat tiba-tiba dihadang warga yang menanyakan asal usul korban dan meminta KTP. Henry lalu ditikam dari belakang dan tak lama kemudian datang seorang warga yang ikut menyerang korban. Hendry meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).
- KPKmeminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenahi tata kelola pemerintahannya, salah satunya aspek pencatatan aset. KPK memberikan 6 rekomendasi kepada Anies.
- Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk rapat membahas penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi COVID-19. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup. (HPS)
