Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane memprediksi, rotasi dan pergantian kabinet besar-besaran sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI, sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
Kata dia, sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan digeser atau diganti. Di antaranya, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Mendikbud, Menteri Pariwisata, Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menkes, Menag, Menperin, dan sebagainya. PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu, Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI.
Neta Pane menyebut, nama nama baru wajah lama akan masuk kabinet hasil reshuffle, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno. Ia bilang, jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini.
Dalam reshuffle kabinet kali ini, ujarnya, sepertinya Jokowi kecewa dengan anak anak milenial yang direkrutnya dalam kabinet, sehingga reshuffle ini sekaligus akan mengevaluasi kinerja mereka.
Satu hal yang menjadi pertanyaan menjelang reshuffle kabinet ini adalah soal Program Cadangan Ketahanan Pangan yang dipercayakan Presiden Jokowi kepada Prabowo. Apakah ini pertanda atau sinyal Prabowo akan digeser ke posisi Menteri Pertanian?
Di tempat terpisah, Waketum Partai Gerindra Arief Poyouno juga mengaku telah mendapat informasi tentang belasan menteri akan direshuffle dalam waktu dekat. “Ya kalau yang saya dengar, desas desusnya sampai 17 orang akan digantikan mesin total,” ujar Arief dalam acara FrontPAGE Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk “Jokowi Harus Ganti Mesin?” yang digelar virtual oleh RMOL TV, Selasa (18/8).
Arief yakin presiden akan lakukan reshuffle tersebut dalam waktu dekat. Hal ini mengingat Jokowi sudah banyak mengeluarkan sejumlah kebijakan dan sampai marah-marah ke para menterinya. Namun, penanganan krisis kesehatan pendemik Covid-19 dan dampak ikutannya, krisis ekonomi, tetap belum tuntas.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini memprediksi menteri-menteri yang berada di dalam Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi tidak akan di reshuffle. Sementara sisanya, yang berada diluar Komite Kebijakan akan kena bongkar pasang kabinet.
Sebelumnya, saat ditanya wartawan di Yogyakarta, Sabtu (4/7/2020) mengenai isu reshuffle kabinet, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono berharap, beredarnya isu tersebut (isu reshuffle kabinet, red) bisa menjadi pemicu teman-teman di cabinet bekerja lebih keras.
Agung Laksono menuturkan Presiden Jokowi tahu persis kapan waktunya lakukan perombakan kabinet. Ia menjelaskan parameter kinerja kabinet di tangan Jokowi. Maka tidak ada yang bisa mendesak Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak. Kepentingan reshuffle kabinet pun sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
“Soal (waktunya) kapan, tidak ada standardnya, itu kewenangan penuh Presiden. Kami tidak bisa berkomentar kapan (kira-kira dilakukan),” tegas politisi senior Partai Golkar itu. (HPS)
