JAKARTA, REPORTER.ID – Anggota MPR RI F-PKB Yanuar Prihatin berharap pilkada serentak 9 Desember 2020 bisa membangkitkan semangat kebangsaan dengan tidak membiarkan kelompok kapitalis – pemodal memporak-porandakan tujuan pilkada itu sendiri, untuk menghasilkan calon pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat daerah.
“Jangan sampai pilkada 2020 ini menjadi penyebaran kaum kapitalis – pemodal, yang justru mengancam tujuan pilkada sendiri. Sebab, kalau yang menang dari kelompok pemodal, maka kapitalis-nya yang tumbuh, tapi peran masyarakat terpinggirkan dan daerahnya tetap tidak sejahtera,” tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Hal itu disampaikan Yanuar dalam diskusi Empat Pilar dengan tema “Pilkada Serentak: Hidupkan Semangat Kebangsaan di Masa Pandemi” bersama anggota MPR RI F-PKS Mardani Ali Sera, Ketua Komite I DPD RI Fahrulrazi dan pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe, di Kompleks MPR RI Senayan Jakarta, Senin (24/8/2020).
Karena itu lanjut Yanuar, semangat kebangsaan akan menjadi energi bagi pnyelenggara, peserta dan pemilih (masyarakat) dalam pilkada mendatang, kalau mampu menghindari kapitalis. “Maka partai berperan penting untuk menghindari masuknya kaum kapital tersebut berikut masyarakat untuk tidak memilih karena money politics. Dimana money politics inilah yang merusak mental dan semangat patriotisme masyarakat,” tambah Yanuar.
Selanjutnya kata Yanuar, bagaimana pilkada ini tidak menjadi kluster baru covid-19, karenanya penyelenggara pilkada harus memberlakukan secara ketat protokol kesehatan ini dan jika tidak, maka akan mendapat sanksi. “Pilkada ini jangan sampai dimanfaatkan munculnya anti semangat kebangsaan. Seperti memunculkan isu SARA, anti toleransi, menolak menerima kekalahan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Terakhir, Yanuar berharap pilkada ini akan melahirkan calon pemimpin yang bukan saja kelas lokal, tapi nasional dan internasional. Sehingga saat memimpin daerah tak hanya tergantung pada APBN/APBD, melainkan lebih kreatif, cerdas dan inovatif untuk memajukan daerahnya. Seperti Banyawangi, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan lain-lain.
Hal yang sama disampaikan Mardani Ali Sera. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat yang terlibat agar maksimal mengawal pilkada ini agar menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Karena itu, penyelenggara agar benar-benar proaktif untuk meningkatkan profesionalitas dengan protokol kesehatan yang ketat.
“KPU, KPUD, Bawaslu, Bawasda, dan Panwas harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kalau dulu hanya mengawasi money poliics, maka saat ini bagi yang melanggar protokol covid-19 bisa disanksi atau dihentikan. Dan, Kemendagri sebagai pembina kepala daerah agar pilkada ini menjadi orkestra yang indah dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” kata Mardani.
