Polisi Kerahkan 5.800 Personel Gabungan untuk Jaga Demo Buruh di DPR

oleh
oleh
Aparat gabungan berjaga di Kompleks Parlemen.

JAKARTA, REPORTER.ID – Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel gabungan untuk menjaga aksi unjuk rasa massa buruh dibawah bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan menyampaikan pendapat terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) di depan Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Yusri mengatakan bahwa unjuk rasa tersebut bakal dihadari buruh dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kami meminta peserta demo tertib dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19,” imbuh dia.

Sedang untuk mengantisipasi kemacetan doisekitar Kompleks Parlemen, Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas (lalin) yang sifatnya situasional.

Berikut skema pengalihan arus lalin di sekitar Kompleks Parlemen, terkait demo buruh:

1. Arus Lalin dari Jalan Gatot Subroto arah Gedung Parlemen dibelokan ke kiri ke jalan Gerbang Pemuda;

2. Arus Lalin dari Jalan Gerbang Pemuda arah jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong layang Farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda;

3. Arus Lalin dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di off ramp Pulo Dua, diluruskan ke arah Tol Tomang;

4. Arus Lalin dari Jalan Palmerah Timur arah Jalan Gatot Subroto diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar;

5. Arus Lalin dari Jalan Asia Afrika arah Jalan Gelora dibelokan ke kanan Jalan Gerbang Pemuda;

6. Arus Lalin dari Jalanm Gerbang Pemuda arah Jalan Gelora dibelokan ke kiri Jalan Asia Afrika.

Seperti diketahui, Presiden KSPI Said Isal mengatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa guna menolak pengesahan draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan DPR ke pemerintah hari ini. Menurutnya, ada total puluhan ribu buruh yang akan turun di depan DPR RI hari ini.

“Sekitar puluhan ribu di DPR RI dan Kemenko Perekonomian dan ribuan lainnya di 20 provinsi serempak,” kata Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan, Senin (24/8/2020). ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *