Edi Humaidi: Jangan Paranoid, KAMI Bisa Jadi Suplemen untuk Demokrasi Indonesia

oleh
oleh
Ketua KMI, Edi Humaidi.

JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi menilai kalau munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas sekelompok tokoh Nasional, seperti Din Syamsuddin, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo adalah hal biasa dalam Negara demokrasi. Apalagi, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul itu, dijamin konstitusi sepanjang gerakan untuk memberi kritik konstruktif terhadap Pemerintah.

“Jadi, jangan terlalu paranoid terhadap kemunculan KAMI maupun gerakan-gerakan serupa apa pun, sepanjang tidak mengarah ke makar. Apalagi sampai merong-rong Pemerintahan yang sah,” kata Edi Humaidi melalui keterangannya, Minggu (30/8/2020).

Bahkan, menurut penilaian Edi, gerakan KAMI bisa menjadi vitamin maupun suplemen bagi demokrasi Indonesia.
Termasuk untuk kepentingan demokrasi, seyogyanya anak bangsa termasuk Pemerintah menyambut kehadiran KAMI dan perserikatan atau perkumpulan lainnya.

“Dengan adanya KAMI maupun kelompok-kelompok masyarakat sejenisnya, menandakan bahwa demokrasi di Indonesia ini masih berjalan. Jadi kehadiran KAMI dan perkumpulan lainnya sangat diperlukan dalam negara demokrasi untuk ‘menggantikan’, kemandulan legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang ditugaskan undang-undang,” sebutnya.

Mengapa begitu? Karena, menurut Edi, memang kekuasaan itu perlu diawasi dan dikritik, baik oleh lembaga resmi maupun kelompok masyarakat. Dan KAMI merupakan bagian dari itu.

“Untuk itu, saya berharap KAMI dan perkumpulan lainnya dapat menyuarakan kepentingan rakyat, sehingga kebuntuhan komunikasi politik dapat dikurangi. Kalau ada anak bangsa melihat kehadiran KAMI dan perkumpulan lainnya dalam konteks itu, tentulah keberadaannya tidak dipandang dari sisi negatif,” katanya.

Namun, sebagai gerakan penyelamat Indonesia, KAMI harus betul-betul konsisten pada misi pendiriannya, dan tidak ada kepentingan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, saat ini. Apalagi menjadikan KAMI sebagai kendaraan politik, demikian harapan Edi Humaidi. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *