JAKARTA, REPORTER.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 Triliun untuk pembangunan jaringan sinyal internet dan Base Transceiver Station (BTS) hingga satelit.
Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020), Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pembangunan tersebut tujuannya agar seluruh wilayah Tanah Air terjangkau oleh internet. Diharapkan dengan pembangunan itu, maka jaringan internet bisa menjangkau 75 ribu desa di seluruh Indonesia.
“Anggaran pembangunan jaringan sinyal internet ini berlaku hingga tahun 2024. Total anggaran 5 tahun untuk cover seluruhnya, sampai 2024, lebih dari Rp25 triliun dan untuk tahun in saja kami tambahkan, naikkan akses cukup tinggi,” ujar Menkeu.
Dijelaskannya, anggaran Rp 25 triliun itu sebagian besar berasal dari APBN, dan sisanya berasal dari skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan kompensasi biaya para pelaku usaha yang bayar PNBP ke BLU Bakti Kominfo.
“Jadi kombinasi keseluruhan biaya pembangunan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi ini akan dilakukan dengan sumber pembiayaan kombinasi dari APBN. Ada dalam bentuk KPBU, kalau swasta tahu ada return, maka mereka bersedia ikut pembiayaan,” katanya.
Dia menambahkan pembangunan jaringan sinyal internet ini termasuk satelit. Hal ini untuk memperkuat program infrastruktur berbasis digital.
“Untuk digital sebetulnya yang kita lakukan, perbaiki seluruh infrastrukturnya,” jelasnya.
Sri Mulyani menuturkan, pembangunan jaringan internet menjadi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun kebutuhan anggaran tersebut sudah memperhitungkan kebutuhan investasi yang disampaikan Kominfo.
“Karena kalau internet tidak gratis, harus beli, jadi kita bayangkan services demand side ada ability to pay. Sehingga Puskesmas, desa, dalam dana transfer harus ada earmark untuk beli paket internet itu, ada kementerian dan lembaga, dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa),” tambahnya. ***