- Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN Ali Taher menilai Menteri Agama Fachrul Razi lebih cocok menjadi Menteri Pertahanan atau Menko Polhukam. Hal ini disampaikan Ali menyusul pernyataan Fachrul terkait radikalisme yang sering blunder dan menuai kontroversi.
Ali mengatakan, pernyataan Fachrul terkait radikalisme tersebut tidak menggambarkan kepemimpinan Kementerian Agama dalam menjalankan fungsi agama dan pendidikan.
“Tanpa ingin mengecilkan Kementerian Agama, tetapi kita bicara soal check and balances. Maka saya hanya ingin bicara, Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan dan Keamanan atau menjadi Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama,” kata Ali dalam rapat Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
2. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mempertanyakan program penceramah bersertifikat bagi pegiat dakwah yang diinisiasi Kementerian Agama (Kemenag). Menurut Yandri, program tersebut menimbulkan banyak penolakan dari tokoh-tokoh agama. Oleh karenanya, Komisi VIII DPR meminta, program tersebut dibatalkan.
“Ulama itu sertifikatnya langsung oleh Allah. Mereka ‘warisatul anbiya’ atau pewaris para nabi. Karena kewara’an dan kesolehan serta karomahnya banyaj ulama menjadi panutan, dimuliakan dan dicintai,” kata Yandri dalam raker dengan Menteri Agama Fachrul Razi di Jakarta, kemarin.
3. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, program penceramah bersertifikat rencananya akan diikuti 8.200 pegiat dakwah dan bersifat sukarela. “Program ini terbuka dan direncanakan untuk 8.200 pegiat dakwah dan bersifat sukarela, dilaksanakan untuk tiga hari,” kata Fachrul Razi.
4. Pimpinan Komisi VIII DPR protes kepada Menag, Fachrul Razi atas pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama. Protes itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
“Apa yang direkomendasikan oleh Komisi VIII pada awal-awal pandemi Covid-19, kita tegas supaya tidak ada (pemotongan) apapun terkait dana BOS, bahkan dialihkan untuk Covid-19, kita keberatan Pak, tapi Menag ada penghematan ini bagaimana,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily.
5. Menag Fachrul Razi memastikan akan menganulir pemotongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kementerian Agama tahun 2020. Kepastian itu menjawab protes Komisi VIII DPR. “Tadi di ruang tunggu saya sampaikan kepada Dirjen Pendidikan Islam, apa pun yang terjadi kalau perlu yang lain kita batalkan, yang ini (dana BOS) kita kembalikan,” kata Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (8/9).
6. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan, para anggota DPR menilai definisi yang tercantum dalam bab ketentuan umum di RUU PKS terlalu liberal dan feminis sehingga mendapat penolakan dari salah satu fraksi. Hal itu menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini RUU PKS belum juga disahkan, malah dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.
Ia berharap ada perubahan definisi kekerasan seksual dalam RUU PKS. “Saya berharap kita ke tengah untuk menemukan frasa yang dikhawatirkan terhadap UU ini agar yang dimaksud untuk dicegah, dapat tercegah dengan baik,” kata Marwan dalam acara dialog mengenai RUU PKS dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan secara daring, Selasa (8/9).
7. Presiden Jokowi meminta pemerintah diberikan ruang fleksibilitas dalam menjalankan roda pemerintahan di masa krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara “Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pandemi” di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9). Acara tersebut dihadiri Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna.
“Kita masih butuh waktu untuk lepas dari krisis ini. Pemerintah masih sangat membutuhkan fleksibilitas kerja dan kesederhanaan prosedur,” kata Jokowi.
8. Presiden Jokowi hampir lupa menyapa Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hal itu terjadi saat Presiden membuka Kick Off Meeting Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/9). Setelah mengucapkan salam pembukanya, seperti biasa Presiden Jokowi menyapa satu per satu para pejabat yang hadir dalam acara tersebut.
Jokowi langsung menyapa para ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal, semestinya Jokowi menyapa Ma’ruf Amin terlebih dulu. Menyadari kekeliruannya, Jokowi langsung meminta maaf kepada Ma’ruf yang duduk tak jauh dari podium. “Mohon maaf Pak Wapres hampir kelupaan. Yang saya hormati wakil Presiden RI,” kata Jokowi sambil menengok ke arah Ma’ruf.
9. Presiden Jokowi menegaskan, kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang paling penting. Oleh karena itu, pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat dalam tahapan Pilkada serentak 2020 merupakan hal yang mutlak dilakukan dan tak dapat ditawar-tawar lagi. “Keberhasilan kita untuk keluar dari berbagai risiko akibat pandemi adalah jika kita berhasil menangani permasalahan kesehatan,” kata Jokowi saat memimpin ratas untuk membahas persiapan pelaksanaan pilkada serentak dari Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
10. Menristek, Bambang Brodjonegoro mengalokasikan anggaran Rp 280 miliar untuk penelitian dan pengembangan Vaksin Covid-19 Merah Putih pada tahun anggaran 2021. Pemerintah berupaya agar tahun depan Vaksin Merah Putih dapat tersedia. Ia jelaskan, saat ini penelitian dan pengembangan Vaksin Merah Putih tidak hanya dilakukan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.
11. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pengadaan dan distribusi vaksin tetap menjadi prioritas pada 2021. Karenanya, pemerintah akan melanjutkan anggaran prioritas pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021 yang di dalamnya terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19. “Yang pertama tentu pengadaan vaksin itu sendiri, karena pengadaan vaksin ini beberapa perusahaan sudah mempersiapkan,” kata Airlangga Hartarto.
12. Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan Menhan China Wei Fenghe, di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (8/9) membahas hubungan bilateral kedua negara dan berbagai hal penting yang berhubungan dengan pertahanan Negara.
Pertemuan tersebut juga membahas strategi Pemerintah Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Kemudian, perkembangan kerja sama penanganan Covid-19 antara Indonesia dengan China, serta kerja sama industri pertahanan, kerja sama pendidikan serta isu-isu terbaru di Kawasan Asia Pasifik.
13. Menhan Prabowo Subianto berencana menegoisasi ulang pembiayaan program pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KF-X/IF-X). Langkah itu dilakukan setelah Indonesia dilaporkan menunggak pembayaran biaya proyek bersama itu. “Saat ini pemerintah akan melakukan renegoisasi tahap berikutnya terkait dengan cost share yang harus dibayar oleh Pemerintah Indonesia, termasuk renegoisasi terkait keberlanjutan proyek tersebut,” ujar Jubir Menhan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin.
14. Dugaan tentang adanya laporan Jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin soal pertemuannya dengan Djoko Tjandra turut dibahas dalam gelar perkara pada Selasa (8/9). Gelar perkara tersebut dihadiri KPK, Kemenko Polhukam, Bareskrim Polri, dan Komisi Kejaksaan. “(Informasi) itu dibahas,” kata Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Ali Mukartono di Kompleks Kejaksaan, Jakarta Selatan, Selasa. Kendati demikian, ia tidak membeberkan materi yang dibahas dalam gelar perkara secara lebih rinci.
15. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak berharap proses penyidikan kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang ditangani oleh Kejaksaan Agung dilakukan secara profesional. “Kami harapkan dalam penanganan perkara ini bisa berjalan secara profesional, transparan, obyektif,” katanya usai mengikuti gelar perkara kasus Pinangki di Kejagung, Selasa (8/9). Ia berharap gelar perkara tersebut dapat meyakinkan publik terhadap proses penanganan kasus Jaksa Pinangki.
16. Center for Disease Control and Prevention ( CDC) melarang warga Amerika Serikat (AS) memasuki Indonesia lantaran tingkat penularan Covid-19 masih tinggi. Terkait hal tersebut, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, tak ada negara di dunia ini yang bebas dari virus corona. “Di dunia ini masih pandemi. Jadi tidak ada negara yang bebas Covid. Semua negara pasti berusaha melindungi warganya atau masyarakatnya dan tidak terkecuali negara Indonesia,” kata Wiku melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/9).
17. Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU tidak bisa mendiskualifikasi bakal paslon yang menyebabkan kerumunan massa dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pasalnya, UU yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada disusun jauh sebelum terjadi pandemic sehingga dalam aturan tersebut tak ada dasar untuk melakukan diskualifikasi jika terjadi tindakan tertentu yang tidak sesuai situasi pandemi.
18. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan Mahkamah Agung (MA) akan memproses kasus sengketa Pilkada Serentak 2020 dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal ini dilakukan agar proses dan tahapan Pilkada tidak molor dari jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami memastikan tentang jadwal peradilan jika ada sengketa Pilkada. Karena terjadi kemunduran waktu Pilkada, maka kemudian kita perlu penyesuaian waktu,” kata Mahfud melalui rilis yang disampaikan, Selasa (8/9).
19. Ketua MA Muhammad Syarifuddin menyatakan akan mengikuti jadwal yang telah disiapkan Ketua KPU maupun Bawaslu dalam proses tahapan Pilkada yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. Ia berharap Pilkada bisa berjalan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
20. Cuitan soal logo PDIP yang dijadikan lambang sila ke-empat dalam program belajar daring yang disiarkan salah satu televisi lokal di Surabaya viral di media sosial. Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai logo yang ditampilkan stasiun TV tersebut keliru. “Itu jelas keliru. Harusnya cukup kepala banteng.Tak usah diperdebatkan lagi. Harus dikoreksi,” ujar Hendrawan lewat pesan singkat, Selasa (8/9).
Hendrawan menyebut logo banteng harus berpatokan pada gambar banteng di lambang Garuda. Ia meminta semua pihak tidak mempermainkan simbol negara. “Gambar di burung Garuda sudah jelas. Tidak perlu mengada-ada atau mempermainkan simbol yang sudah baku,” tuturnya.
21. Akhirnya Hadi Pranoto memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong ‘obat corona’. Ia dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik. Pengacara Hadi Pranoto, Tonin Singarimbun menyebut kliennya tidak bisa dijerat dengan UU ITE dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong soal klaim ‘obat Corona’.
Tonin mempertanyakan letak berita bohong yang telah dituduhkan kepada kliennya. Menurut Tonin, seharusnya musisi Anji yang kena UU ITE. Sebab dialah yang menyebarkan video tersebut melalui akun YouTube-nya. (HPS)
