JAKARTA, REPORTER.ID -Wacana pengerahan para preman pasar dalam upaya pendisiplinan warga, tekait penerapan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19, yang digelontorkan oleh Wakil Ketua Pelaksana II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono, dinilai ngawur.
Pengerahan preman, menurut Direktur Eksekutif Cikini Studi, Teddy Mihelde Yamin melalui keterangan tertulisnya, Senin (14/9/2020), sama saja membenturkan sesama masyarakat sipil.
“Ngawur wacana itu. Selalu saja, sejak dulu ketika aparat negara, baik Polisi, TNI atau Satpol PP dirasakan kewalahan menjalankan tanggung jawabnya, maka jalan paling aman ya melibatkan masyarakat,” sindirnya.
Selain ketidak mampuan aparat dalam menjalankan tugasnya, lanjut Teddy, upaya itu bisa juga karena keterbatasan dana dan atau bekerja melebihi tanggung jawabnya mereka.
“Kalau dicermati sebenarnya, jangan salah loh ’disinyalir ya’ siapakah yang menginisiasi, membina untuk kemudian membiarkan hadirnya ormas-ormas seperti Pamswakarsa pada era pemerintahan transisi dari Soeharto ke BJ Habibie? Kalau di level daerah (di Medan, misalnya ada IKATAN PEMUDA KARYA – IPK) dan bermacam lainnya.,” sebut dia
Bahkan, masih menurut Alumni Nottingham University, UK ini, sejalan waktu, mereka bisa hadir layaknya petugas resmi yang berseragam lengkap, yang justru bisa galak dan kejam melewati batas.
“Mereka memang hadir pada zamannya. Jika di kemudian hari menjadi tak terkendali, seolah dikuasai pihak tertentu dan terjadi benturan keras di masyarakat, siapa yang bertanggung jawab? Jangan kemudian sibuk mencari kambing hitam lagi,” cetusnya.
Lantas, Teddy pun bertanya, apakah yang sudah ada saat ini, tak bisa diberdayakan lagi? Atau yang ada, sekarang sudah naik kelas, sehingga harus bikin baru lagi?
“Tangan mencencang bahu memikul. Uangkapan atau peribahasa Melayu bahwa ‘siapa saja yang berbuat, maka dia sendirilah yang akan menanggung akibatnya’,” demikian Teddy Mihelde Yamin.
Seperti diketahui, Wakapolri Komjen Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan kalau aparat akan menggandeng preman pasar untuk mengawasi warga dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker. Pelibatan para preman untuk menggiatkan pencegahan munculnya klaster pasar.
“Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar, kita jadikan penegak disiplin, tapi tetap diarahkan oleh TNI-Polri dengan cara-cara humanis,” kata Gatot di Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020) lalu.
Diai juga mengatakan akan menggelar Operasi Yustisi demi meningkatkan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Operasi Yustisi ini, akan melibatkan jajaran dari Polri, TNI, Satpol PP hingga Kejaksaan dan kehakiman.
Selain itu, dikatakannya, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memetakan klaster yang tergolong rawan penyebaran virus corona, seperti pasar, perkantoran, maupun permukiman.
“Tujuannya adalah untuk meminimalisir penularan di klaster-klaster tersebut. Jadi mungkin jangan kaget kalau ada polisi, ada TNI, ada Satpol PP, tujuan kita bukan untuk tujuan represif, tujuan kita untuk menyelamatkan,” tutur Gatot. ***
