KMI Sebut Aksi Ahok Bongkar Borok Pertamina, Rusak Citra Perusahaan

oleh
Ketua Kaukus Muda Indonesia/KMI, Edi Humaidi.

JAKARTA, REPORTER.ID – Awal pekan ini publik disuguhi dengan berita aksi Komisaris Utama Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dengam gamblang membeberkan borok perusahaan plat merah milik BUMN energi, PT Pertamina. Dalam sebuah tayangan video yang diunggah di akun YouTube POIN, Ahok menyebut ada direksi yang hobi melobi menteri, hingga direksi yang suka ngutang dan tak mempedulikan investor.

Aksi mantan Gubernur DKI membongkar borok perusahaan yang menggajinya ini pun menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Humaidi melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (20/9/2020).

Menurut Edi, sebagai komut tidak seharusnya Ahok mengumbar persoalan yang terjadi di internal perusahaan ke publik, termasuk di media sosial. Ahok bisa mengundang seluruh direksi Pertamina untuk mempertanyakan kinerja perusahaan.

“Kalau masalah perusahaan diumbar ke publik, sama saja Ahok menelanjangi diri sendiri. Saya nilai apa yang dilakukan Ahok itu tidak lah pantas, dan bisa membahayakan Pertamina,” ucapnya.

Padahal, lanjut Edi lagi, dengan jabatan komisaris utama, Ahok bisa melakukan perbaikan dan pembenahan manajemen perusahaan secara senyap, dengan tidak diumbar keluar, karena akan merusak citra perusahaan dan kepercayaan publik.

“Tapi kalau Ahok tak mampu melakukan pembehanan di Pertamina, mundur adalah jalan terbaik, ketimbang bekoar-koar di media sosial. Mestinya Ahok malu,” pungkasnya.

Menyinggung usulan Ahok soal menghapus Kementerian BUMN dan menggantinya dengan superholding company, Edi sependapat dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bahwa superholding belum bisa direalisasikan sekarang.

“Ide Ahok (superholding) masih jauh lah untuk saat ini. Biarkan Kementerian BUMN fokus kerjanya dalam upaya perbaikan diperusahaan-prusahaan pemerintah,” demikian Edi Humaidi.

Sedang Arya Sinulingga sebelumnya mengatakan superholding memang ide besar yang menjadi mimpi besar bangsa Indonesia, Namun menurutnya itu tak dapat direalisasikan sekarang.

“Kita jangan buru-buru. Lihat dulu apakah ini efektif enggak, sekarang ini kan masih sendiri-sendiri. Jadi masih jauh pemikiran mengenai superholding,” katanya.

Menurutnya Kementerian BUMN sedang fokus memperbaiki rantai pasok di Indonesia melalui klasterisasi dan sub-holding.

“Pak Erick (Erick Thohir, Menteri BUMN sekarang) ingin memastikan semua jalan dulu end to end supply chain antar BUMN-BUMN itu. Kami sampaikan juga di DPR mengenai strategi klaster-klaster. DPR melihat itu adalah langkah yang terbaik saat ini,” kata Arya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam akun YouTube POIN pada Senin (14/9/2020) lalu, membuka aib manajemen Pertamina dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi.

Menurut Ahok, dirinya sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui perubahan posisi direksi Pertamina. Pasalnya, direksi langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi.

Ahok mengungkap selain direksi, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait. Selain itu, Ahok mempermasalahkan pula soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *