Bamsoet : Larang, Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

oleh

JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Kepolisian Daerah (Polda) menggunakan wewenangnya untuk melarang semua kegiatan pengerahan serta pengumpulan massa saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk tidak menerbitkan izin konser musik di ruang publik.

Menurutnya, darurat virus Corona menjadi alasan paling relevan dan masuk akal untuk tidak menerbitkan izin pengumpulan massa. “Kegiatan kampanye dengan mengerahkan massa, menyelenggarakan konser musik, pentas seni budaya hingga aneka lomba di ruang publik berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemic corona, karena itu harus dilarang.  Ragam kegiatan itu akan mengundang banyak orang untuk hadir sebagai penonton, sehingga kerumunan orang banyak sulit dihindari,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (21/9).

Mantan Ketua DPR ini mengingatkan, semua  institusi negara maupun institusi pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi Covid-19. Sejumlah peraturan dari tingkat pusat maupun daerah sudah diberlakukan untuk merespons situasi darurat itu.

“Semua institusi harus menunjukan konsistensi dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi atau pembiaran terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap kegiatan pasangan calon, tim sukses serta para simpatisan mereka,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, aktivitas kampanye Pilkada akan marak di 270 daerah pemilihan. Meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Semua kegiatan persiapan Pilkada 2020, termasuk kampanye, harus mematuhi protokol kesehatan.

“Pemda dan Polda harus bersikap tegas dengan tidak menerbitkan izin untuk aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Pun, Pemda, Polda, KPUD dan Bawaslu Daerah perlu bersinergi untuk memastikan kepatuhan semua pihak mentaati protokol kesehatan saat melakukan kampanye Pilkada selama 71 hari,’’ pungkas Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemerintah segera tetapkan Perppu yang mengatur Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 yang menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia beralasan,  Perppu bisa mengatur hal-hal teknis, seperti mekanisme sanksi yang lebih tegas atau menerapkan special voting arrangement.

Bamsoet juga mendorong KPU mempertimbangkan metode kotak suara keliling (KSK) sebagai alternatif  untuk menjemput pemilih yang takut ke tempat pemungutan suara (TPS). Langkah itu sebagai antisipasi karena penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dinilai akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya.

‘’Mendorong KPU menyusun aturan yang ketat mengenai mekanisme selama pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid-19, mengingat keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan,’’ ujarnya. (HPS)

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.