Kasus menonjol yang menjadi pembicaraan hangat masyarakat pagi ini antara lain soal pro-kontra penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, PBNU minta pilkada ditunda, Mendagri Tito Karnavian ajukan dua opsi, Istana ancang-ancang keluarkan Perppu Pilkada Serentak. Selain itu masalah kaburnya terpidana mati kasus narkoba asal China yang ditengarai ada main mata dengan pihak Lapas Tangerang, dan soal Erich Thohir meminta Ahok fokus benahi Pertamina.
1.Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj meminta KPU dan DPR untuk menunda gelaran Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Said Aqil menilai Pilkada dapat memunculkan potensi kerumunan massa yang tak terkendali meskipun protokol kesehatan COVID-19 dilakukan secara ketat.
“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” kata Aqil dalam keterangan pers tertulisnya, Minggu (20/9).
2. Sekjen MUI Anwar Abbas meminta pemerintah, pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengkaji ulang pelaksanaan Pilkada 2020. Sebab, hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularannya justru kian meningkat. Oleh karenanya, pemangku kepentingan tidak memaksakan penyelanggaraan pemilihan tersebut. “Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat dibuatnya, maka tentu menundanya akan jauh lebih baik,” kata Anwar, Minggu (20/9).
3. Direktur Eksekutif Lembaga Survey Indo Barometer M Qodari menyebut kasus Corona (COVID-19) di Indonesia belum mencapai puncak sejak kemunculan kasus pertama di Indonesia pada Maret 2020. Dalam data yang disampaikan Qodari dalam Webinar Nasional Seri II LSDI bertajuk ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di Jakarta, Minggu (20/9), menyebutkan kasus positif virus Corona di Indonesia relatif terus meningkat. Ia memprediksi pada akhir September jumlah konfirmasi positif Corona di Indonesia bisa mencapai 257 ribu.
4. Epidemiologi FKM Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menilai kampanye langsung di Pilkada 2020 berpotensi membuat kasus Corona di Indonesia semakin melonjak. Penularan kasus Corona di Tanah Air juga diprediksi akan meningkat.
“Pilkada dengan kampanye langsung berpotensi menambah jumlah kasus COVID-19 secara bermakna yang akan meningkatkan puncak dan memperpanjang epidemi COVID-19,” ujar Iwan dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9).
5. Menanggapi desakan agar Pilkada 2020 ditunda, Mendagri Tito Karnavian punya dua opsi, yakni penerbitan Perppu atau merevisi PKPU tentang Pilkada. Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah memikirkan dua opsi itu. Yaitu, rencana membuat Perppu yang isinya mengatur penanganan hingga penindakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.
Hal itu diungkapkan Tito dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI bertajuk ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9).
6. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak setuju adanya konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Hal itu dikarenakan konser dapat menimbulkan kerumunan massa dan rawan terhadap penularan Covid-19.
Tito meminta seluruh kegiatan saat kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan harus dibatasi. Selain itu, kegiatan kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan.
7. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, saat ini Presiden Jokowi tengah membahas rancangan Perppu tentang Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan Dini saat dikonfirmasi ihwal kabar akan adanya Perppu tentang Pilkada Serentak 2020 dan desakan agar pelaksanaan pilkada diundur akibat makin meningkatnya kasus Covid-19. “Masih dalam pembahasan. Belum diputuskan,” kata Dini kepada Kompas.com, Minggu (20/9).
8. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan tahun ini, karena kalau ditunda akan menciptakan ketidakpastian politik. Hasto menjelaskan alasan partainya menolak usulan penundaan Pilkada. Menurut dia, bila ditunda, daerah akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
“Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9). Rata-rata kepala daerah di 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 masa jabatannya akan habis pada bulan Februari 2021 mendatang.
9. Wakil Ketua MPR dari Demokrat, Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya, laju penyebaran COVID-19 masih meningkat hingga saat ini.
“Jika pelaksana Pilkada serentak dalam hal ini KPU dibantu Bawaslu tidak tegas, maka potensi penyebaran COVID-19 semakin besar dan sulit terkendali,” ujar Syarief Hasan sembari mengatakan, apalagi dalam beberapa hari terakhir terlihat banyak sekali pemberitaan mengenai pengumpulan massa saat deklarasi dan pendaftaran pasangan calon kandidat kepala daerah yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.
10. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan Pilkada serentak 2020 tetap berjalan. Hingga saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai rencana dan terkendali, khususnya di masa pandemi COVID-19.
Doli mengakui, setelah masa pendaftaran calon di 4-6 September yang lalu, memang terjadi kerumunan massa yang dikhawatirkan memunculkan klaster baru. Namun, dari informasi yang dia dapat, situasi di 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada terkendali.
11. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mendorong pemerintah agar segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19.
“Kita optimis bisa menjalankan seluruh agenda nasional, termasuk Pilkada, walaupun di tengah masa Pandemi COVID-19. Kita bisa belajar dari sekitar 40-an negara yang telah melaksanakan pemilu, baik nasional maupun lokal di masa pandemi,” katanya, kemarin.
12. Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjaga kekompakan tim di internal perusahaan migas pelat merah itu. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menanggapi pertemuan Erick dengan Ahok, usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina. Arya menambahkan, Erick berpesan seperti itu kepada Ahok agar kinerja Pertamina ke depan semakin baik.
“Pak Erick minta kekompakan tim di dalam dijaga Pak Ahok. Sebagai leader harus jaga kekompakan tim. Itu bagian dari beliau juga. Jadi beliau harus jaga kekompakan, kalau enggak mau kan beliau nanti susah kerja juga,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9). Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya, Erick meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina.
13. Stafsus Menteri BUMN, Arya Sinulingga meminta Ahok untuk fokus membenahi masalah di internal Pertamina. Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina. Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut.
Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. “Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina. Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).
14. Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Nasdem Subardi menyatakan, semestinya Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak perlu mengumbar permasalahan internal Pertamina ke ranah publik. Ia mengatakan, Ahok merupakan Komisaris Utama, sehingga bisa menyelesaikan persoalan di internal Pertamina secara langsung.
“Kan komisaris itu punya hak pengawasan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa melakukan RUPS ketika terjadi sesuatu di PT tersebut kalau direksi atau eksekutif melakukan penyimpangan,” kata Subardi dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).
15. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMN Erick Thohir meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok fokus membenahi masalah di internal perusahaan migas pelat merah itu. Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritik direksi Pertamina.
Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut. Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu. “Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina dan dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana,” kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9).
16. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengakui, kendala terbesar dalam menangani pandemi Corona adalah mengenai penginregrasian data penyebaran virus corona. Karena masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data COVID-19 yang berbeda-beda. Sehingga menyulitkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes untuk memverifikasi data yang diterima dari daerah.
” Kendala utama inilah yang jadi tantangan kita sejak pertama sampai sekarang,” kata Wiku saat menjadi pembicara dalam Webminar Nasional Seri II Kelompok Studi Demokrasi Indonesia Strategi Menurunkan COVID-19 Menaikkan Ekonomi, secara daring pada Minggu(20/9).
17. Lagi, prajurit TNI gugur akibat penyerangan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) saat satuan BKO Koramil dan Kodim Persiapan sedang mempersiapkan pendirian Koramil dan Kodim di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Minggu (20/9). “Telah terjadi penyerangan Pos Koramil Persiapan Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya salah satu anggota BKO Koramil Persiapan, Pratu Dwi Akbar Utomo karena luka tembak,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria dalam keterangannya, Minggu (20/9).
18. Sementara itu Pendeta Yeremia Zanambani meninggal dunia usai ditembak anggota KKSB di Hitadipa, Papua. TNI menyebut tindakan KKSB itu untuk mencari perhatian menjelang Sidang Umum PBB. Kapen Kogabwilhan III, Kol Czi IGN Suriastawa, mengatakan para anggota KKSB itu telah menyebar fitnah bahwa TNI telah melakukan penembakan. Padahal faktanya, penembakan itu dilakukan oleh KKSB.
“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mereka sedang mencari momen untuk menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini. Dan inilah yang saya khawatirkan, bahwa rangkaian kejadian beberapa hari ini adalah settingan mereka yang kemudian diputarbalikkan bahwa TNI menembak pendeta. Harapan mereka, kejadian ini jadi bahan di Sidang Umum PBB. Saya tegaskan, bahwa ini semua fitnah keji dari KKSB,” kata Suriastawa dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).
19. Politisi Partai Gerindra Ahmad Dhani mengkritik Wapres Ma’ruf Amin yang berharap budaya K-Pop dapat menginspirasi munculnya kreativitas anak muda Indonesia. Menurut Dhani, musisi Indonesia jauh lebih berkualitas ketimbang artis K-Pop dan tentu lebih kreatif. Yang dibutuhkan musisi Indonesia saat ini ialah dukungan dari pemerintah.
“Jadi Pak Wapres kita memang tidak paham benar soal industri musik. Tapi sebelum kasih statement, harusnya diskusi dulu sama saya sebagai orang yang sangat paham industri musik,” kata Ahmad Dhani kepada wartawan, Minggu (20/9).
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin berharap K-Pop jadi inspirasi anak muda Indonesia berkreasi. Ia berbicara soal kedekatan hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan. Ma’ruf menilai budaya Korea memiliki potensi meningkatkan kreativitas generasi muda Indonesia.
20. Anggota Komisi III DPR sekaligus penasihat Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan menduga, terpidana mati narkoba asal China, Cai Changpan yang kabur dari Lapas Tangerang tidak bekerja sendiri sehingga bisa kabur melalui lubang yang dibuat di dalam sel. Terkait hal itu, ia meminta agar seluruh sipir dan pejabat di Lapas Tangerang diperiksa.
“Tentu saya ingin WN China tersebut segera dikejar, mengingat ia adalah bandar narkoba dan terpidana mati pula. Ia adalah otak yang berbahaya. 110 kg sabu adalah sebab ia ditangkap dan dihukum. Persempit ruangnya, silakan aparat kejar!” kata Hinca kepada wartawan, Minggu (20/9).
21. Anggota Komisi III DPR dari Golkar Supriansa menyebut kaburnya terpidana mati Narkoba dari China sebagai bukti penjagaan di Lapas Tangerang lemah. Ia menyebut, peristiwa tersebut memalukan.
“Ini adalah bukti bahwa penjagaan di lapas ini sangat lemah. Ini yang perlu diperbaiki. Dirjen PAS ini sudah bisa melakukan perbaikan secara internal. Apalagi ini kan adalah narapidana. Ini kan mestinya dilakukan penjagaan ketat, apalagi narkoba,” katanya kepada wartawan, Minggu (20/9).
22. Kalapas I Tangerang, Jumadi memasukan Cai Changpan — terpidana mati kasus narkoba yang kabur melalui galian dari dalam sel Lapas Tangerang, red — ke daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya beserta aparat kepolisian masih mencari keberadaan Cai Changpan, fotonya sudah disebar.
“Saat ini WBP (warga binaan permasyarakatan), masih dalam pengejaran, semoga bisa segera tertangkap,” ujarnya, Minggu (20/9).
23. Pendakwah korban penusukan di Lampung, Syekh Ali Jaber berkunjung ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD di Kawasan Kuningan, Jaksel, Minggu (20/9) sore. Ia ditemani ayah dan adik kandungnya. Mahfud dan isteri senang sekali atas kunjungan tersebut. “Saya senang dengan kunjungan Syekh Ali Jaber dan ayah beliau ke sini,” ujar Mahfud Md, dalam keterangannya, Minggu (20/9).
Syekh Ali Jaber menceritakan dirinya bermimpi menemui Alpin Andrian (AA), yang merupakan pelaku penusukan terhadap dirinya. Dalam mimpinya, Syekh Ali sempat berbincang dengan AA.
24. Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan terus mengusut peristiwa penusukan Pendakwah Syekh Ali Jaber, meski ada informasi yang menyebut tersangka AA (Alpin Andrian, red) mengalami gangguan jiwa. Mahfud menyebut, pengadilanlah yang akan memutuskan apakah tersangka dapat dipidana atau tidak karena mengalami gangguan jiwa.
“Kondisi AA (tersangka) dan apa motif di balik penusukan terhadap Syekh Ali Jaber, tidak akan ditentukan oleh polisi, tapi melalui persidangan di pengadilan secara terbuka,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).
25. Mendikbud Nadiem Makarim merasa isu penghapusan mata pelajaran sejarah menyudutkan dirinya sebagai anti kebangsaan. Padahal, kakeknya salah seorang pejuang kemerdekaan, ayahnya (Nono Makarim) dan ibunya Atika Algadrie aktivis aktivis nasional membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.
“Yang membuat mengejutkan adalah, komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan, padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah, dan kembali relevan dan menarik bagi anak-anak,” ujar Nadiem.
26. Mendikbud Nadiem Makarim memberikan klarifikasi terkait isu dihapuskannya mata pelajaran (mapel) sejarah dari kurikulum pendidikan nasional. Nadiem menyebut tidak ada sama sekali rencana penghapusan mapel sejarah. Nadiem menjelaskan, memang saat ini kementeriannya sedang ada pengkajian untuk penyederhanaan kurikulum. Namun, tidak ada kebijakan penghapusan mata pelajaran sejarah.
“Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka,” kata Nadiem.
27. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai rencana Kemendikbud untuk tidak mewajibkan pelajaran sejarah tidaklah tepat. Menurut KPAI, anak sekolah menengah atas berhak mendapatkan pengetahuan sejarah dengan kualitas yang sama.
“Sebagai Komisioner KPAI, saya menilai keputusan tersebut tidak tepat. Semua anak, baik di jenjang SMA ataupun SMK berhak mendapatkan pembelajaran sejarah dengan bobot dan kualitas yang sama,” kata anggota KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam keterangan pers, Minggu (20/9).
28. Setelah Kejagung, lantai 3 kantor Kemensos yang terletak di Jalan Salemba Raya No. 28 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senin, Jakarta Pusat mengalami kebakaran pada Senin (21/9) pagi. Sebelas unit mobil Damkar diterjunkan untuk mengatasi kebakaran tersebut.
Dari penelusuran petugas pemadam kebakaran, titik api ditemukan berada di lantai 1, dan telah berhasil dipadamkan. “Saat ini petugas sedang melakukan penyisiran,” demikian keterangan yang dikutip dari akun Twitter BPBD DKI Jakarta, kemarin.
29. Ketua MPR Bambang Soesatyo kembali mengisi akhir pekannya dengan bertemu berbagai kalangan masyarakat, Minggu (20/9) siang, ia bercengkerama dengan Rahmat, seorang juru parkir di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat.
“Pak Rahmat sudah 5 tahun menjadi juru parkir. Selama pandemi ini pendapatan Pak Rahmat menurun tajam. Jika sebelumnya bisa mendapatkan lebih dari Rp 100.000 per hari, sekarang hanya bisa mengantongi uang kurang dari Rp 50.000. PSBB membuat orang memilih tidak keluar rumah,” ujar Bamsoet.
30. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya membagikan 25 ton beras — yang terbagi menjadi 3000 paket sembako, red — untuk warga ibukota yang terkena dampak COVID-19. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengatakan pemberian bantuan itu dalam rangka acara HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-65. Paket sembako itu akan diantar ke rumah-rumah warga yang membutuhkan dengan 33 sepeda motor dan 100 mobil polisi.
31. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan siap memberikan perlindungan bagi para saksi dalam kasus kebakaran Kejaksaan Agung (Kejagung). LPSK mendorong para saksi tidak takut memberikan keterangan kepada penyidik demi terungkapnya motif, alat bukti dan pelaku kejadian. Seperti diketahui, polisi dalam hal ini Bareskrim menaikkan ke tahap penyidikan kasus tersebut usai memanggil banyak saksi di lokasi kejadian.
“Konsen LPSK pada kasus ini, kami berharap saksi bisa dengan aman memberikan keterangan tanpa tekanan dan ancaman,” ujar Wakil Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partologi dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (19/9). (HPS)
