Oleh : Marsda TNI (Pur) Prayitno Wongsodidjojo Ramelan
Pengamat Intelijen
Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020, ditetapkan diundur dari bulan September ke Desember 2020.
Melihat, semakin tingginya kasus Covid di Indonesia, beberapa organisasi dan tokoh masyarakat menyarankan Pilkada ditunda. Diantaranya Ketua PBNU LH Said Aqil Siraj, Sekjen MUI, Anwar Abbas menyatakan supaya diundur. Mantan Wapres Jusuf Kalla menulis di Kompas menyarankan pilkada ditunda, cukup dengan me-refer Kepres Nr.12/2020 tentang Penetapan Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Alam sedang terjadi. Tidak perlu merubah UU katanya.
Secara keilmuwan, Epidemiologi FKM UI, Iwan Ariawan dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI bertajuk ‘Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi’ di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9), menilai kampanye langsung di Pilkada 2020 berpotensi membuat kasus Corona di Indonesia semakin melonjak. Penularan kasus Corona di Tanah Air juga diprediksi akan meningkat.
Pendapat Parpol
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Pilkada Serentak 2020 tetap diselenggarakan tahun ini, karena kalau ditunda akan menciptakan ketidak pastian politik. Hasto menjelaskan alasan partainya menolak usulan penundaan Pilkada. Menurut dia, bila ditunda, daerah akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.
“Kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Sementara di dalam masa kritis, tidak boleh ada jabatan-jabatan politik yang diisi Plt,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9). Rata-rata kepala daerah di 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 masa jabatannya akan habis pada bulan Februari 2021 mendatang.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan Pilkada serentak 2020 tetap berjalan. Hingga saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai rencana dan terkendali, khususnya di masa pandemi COVID-19.
Doli mengakui, setelah masa pendaftaran calon di 4-6 September yang lalu, memang terjadi kerumunan massa yang dikhawatirkan memunculkan klaster baru. Namun, dari informasi yang dia dapat, situasi di 270 wilayah yang melaksanakan Pilkada terkendali.
Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong ketegasan dalam penerapan protokoler kesehatan pada Pilkada serentak Desember mendatang. Pasalnya, laju penyebaran COVID-19 masih meningkat hingga saat ini.
“Jika pelaksana Pilkada serentak dalam hal ini KPU dibantu Bawaslu tidak tegas, maka potensi penyebaran COVID-19 semakin besar dan sulit terkendali,” ujar Syarief Hasan.
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi desakan agar Pilkada 2020 ditunda, Mendagri Tito Karnavian punya dua opsi, yakni penerbitan Perppu atau merevisi PKPU tentang Pilkada. Mendagri, Tito Karnavian tidak setuju adanya konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Hal itu dikarenakan konser dapat menimbulkan kerumunan massa dan rawan terhadap penularan Covid-19. Tito meminta seluruh kegiatan saat kampanye yang dapat menimbulkan kerumunan harus dibatasi. Selain itu, kegiatan kampanye wajib menerapkan protokol kesehatan.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, saat ini Presiden Jokowi tengah membahas rancangan Perppu tentang Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan Dini saat dikonfirmasi ihwal kabar akan adanya Perppu tentang Pilkada Serentak 2020 dan desakan agar pelaksanaan pilkada diundur akibat makin meningkatnya kasus Covid-19. “Masih dalam pembahasan. Belum diputuskan,” kata Dini kepada Kompas.com, Minggu (20/9).
Analisis dan Kesimpulan
Presiden beberapa waktu terakhir memutuskan, Covid sebagai masalah mendasar (kesehatan masyarakat) diselesaikan dahulu, masalah perkonomian sebagai dampak akan menyusul. Kini menghadapi politisi dan parpol sebagai jeger dan mereka yang merasa punya negara, apakah kasus covid sebagai masalah mendasar atau hasrat pilkada yang diutamakan, ini bagian beratnya bagi presiden. PDIP sebagai back bone, pengusung utama ingin pilkada terus.
Potensi konflik bisa diprediksi sangat besar karena melibatkan semangat juang para pendukung, di samping kepentingan- kepentingan lain dari Godfather di negara ini (pribadi, kelompok, partai).
Penutup
Good luck Mr. President, mohon waspada, informasi tentang Pilkada ibarat madu dan racun. Penulis hanya mendoakan dalam mengambil keputusan masalah krusial ini, semoga dalam lindungan Allah dengan barokahNya, Aamiin Ya Rabbal Alamin. Pray Old Soldier
