JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua MPR Bambang Soesatyo menolak wacana penghapusan ataupun penggabungan mata pelajaran sejarah dengan pendidikan sosial lainnya. Bamsoet ingin mata pelajaran sejarah tetap menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa di sekolah.
‘’Saya menolak, mengingat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati perjuangan para pahlawan yang telah mengukirkan sejarah bangsa ini. Namun saya mengapresiasi pemerintah, dalam hal ini Memendikbud yang akan menyederhanakan kurikulum dalam menghadapi pandemi Covid-19,’’ tegas Bamsoet, kemarin, menanggapi polemik soal penghapusan mata pelajaran sejarah yang tertuang dalam rancangan sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tanggal 25 Agustus 2020.
Bamsoet yang akhir-akhir ini gemar turun ke jalan mendengarkan suara rakyat ini mendorong Kemendikbud memperbaiki dan menyederhanakan muatan kurikulum mata pelajaran sejarah, bukan menghapuskan atau tidak mewajibkan mata pelajaran sejarah untuk dipelajari para murid SMA. Sehingga, generasi muda dapat mengetahui makna dan proses perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan bangsa pada saat ini dan masa yang akan datang.
‘’Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, agar dalam menentukan kebijakan terkait pendidikan, seperti halnya penyederhanaan atau penghapusan mata pelajaran sejarah di SMA ini, lakukan koordinasi, berdiskusi dan membahas secara bersama terlebih dahulu dengan Komisi X DPR maupun pemangku kebijakan di dunia pendidikan. Karena ini merupakan kebijakan menyangkut kepentingan masyarakat luas yang perlu persetujuan dari DPR,’’ pinta Bamsoet.
Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim merasa isu penghapusan mata pelajaran sejarah menyudutkan dirinya sebagai anti kebangsaan. Padahal, kakeknya salah seorang pejuang kemerdekaan, ayahnya (Nono Makarim) dan ibunya Atika Algadrie aktivis aktivis nasional membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi.
“Yang membuat mengejutkan adalah, komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan, padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah, dan kembali relevan dan menarik bagi anak-anak,” ujar Nadiem.
Nadiem menyebut tidak ada sama sekali rencana penghapusan mapel sejarah. Nadiem menjelaskan, memang saat ini kementeriannya sedang ada pengkajian untuk penyederhanaan kurikulum. Namun, tidak ada kebijakan penghapusan mata pelajaran sejarah.
“Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum. Kami punya banyak, puluhan versi yang berbeda yang sedang melalui FGD, dan uji publik. Semua belum tentu permutasi tersebut menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka,” kata Nadiem. (HPS)
