JAKARTA, REPORTER.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Dalam Negri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara Pilkada bersikap tegas terhadap peserta Pilkada untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan. Khususnya protokol kesehatan.
Disamping membuat skenario dan simulasi yang terukur agar tahapan Pilkada 2020 berjalan sesuai dengan harapan dan keyakinan para tenaga kesehatan (Nakes) bahwa Pilkada dapat digelar dengan mematuhi protokol yang ketat.
Demikian disampaikan Bamsoet, Jumat (25/9/2020) terkait pernyataan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menyebut tenaga kesehatan (nakes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi jika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 akibat penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.
Karena itu Bamsoet minta KPU untuk selalu mengingatkan calon kepala daerah, partai pengusung, dan simpatisan, agar mengindahkan aturan yang ditetapkan agar tahapan pilkada berjalan sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. disiplin diperlukan demi menyelamatkan para cakada, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Sekaligus mengurangi kekhawatiran nakes yang takut akan lonjakan kasus di setiap tahapan pemilu.
“Berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui PKPU untuk memperketat penerapan protokol kesehatan di Pilkada tidak hanya sekadar formalitas semata, namun benar-benar harus diimplementasikan dengan tegas,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih menyatakan tenaga kesehatan (Naskes) dan fasilitas pelayanan kesehatan tak akan mencukupi bila akibat penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
“Kalau hitung-hitungan terjadi lonjakan yang hebat akibat pemilu itu, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tak akan tercukupi untuk menanggulangi itu. Itu jadi kekhawatiran kita,” kata Daeng dalam webinar yang digelar KNPI secara daring, Kamis (24/9/2020).
Daeng menegaskan para tenaga kesehatan banyak yang khawatir bila tahapan Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi terus dilanjutkan. Sebab, bila terjadi lonjakan kasus corona saat pilkada bisa dipastikan tenaga kesehatan yang menanggung beban tersebut.
“Karena terus terang yang sangat khawatir itu nakes, Pak. Karena apa? Kalau terjadi sesuatu nantinya beban beratnya di nakes,” kata Daeng.
