JAKARTA, REPORTER.ID – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta seluruh badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel.
Hal itu dibutuhkan untuk meminimalisir maraknya berita bohong atau hoaks yang beredar. Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini yang banyak memunculkan informasi tak sesuai kepada masyarakat.
“PPID harus mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan akuntabel. Hal ini diperlukan untuk menangkal atau setidaknya meminimalisir maraknya hoaks atau berita bohong di masyarakat,” tegas Ma’ruf saat memberi sambutan dalam acara peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia, Senin (28/9/2020).
Wapres juga meminta agar badan publik mengambil peran untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar prinsip-prinsip utama hak untuk tahu dapat dipahami masyarakat luas.
Termasuk juga adanya terobosan baru dan inovasi strategis dalam rangka mempercepat peningkatan pengetahuan tentang Keterbukaan informasi publik. “Harapannya agar masyarakat semakin meningkat partisipasi aktifnya dalam pembangunan dan berbagai kebijakan publik, sesuai bidangnya masing-masing,” jelas Ma’ruf.
Sebagai salah satu strategi untuk menjawab berbagai tantangan keterbukaan informasi publik di masa pandemi Covid-19, pihaknya juga meminta pemerintah daerah berperan aktif. Terutama bagi mereka yang sudah memiliki komisi informasi.
“Bagi pemerintah daerah yang sudah memiliki komisi informasi diharapkan agar dapat memberikan layanan publik secara optimal. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang belum memilikinya agar segera merealisasikan pembentukan komisi informasi tersebut,” katanya.
Menurut Ma’ruf, peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak sangat esensial untuk memastikan agar hak atas informasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. “Berita bohong makin merajalela, sehingga PPID harus mampu menghadapi itu,” pungkasnya.
