JAKARTA, REPORTER.ID – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan, untuk mengikuti imbauan Pemprov DKI Jakarta, maka Gedung Nusantara DPR RI tempat anggota dan yang biasa ditempati kegiatan fraksi-fraksi DPR RI tersebut mulai Kamis (8/10) hingga 8 November 2020 mendatang di-lockdown. Sehingga tak boleh ada anggota, staf, dan pegawai yang masuk ke gedung tersebut.
Saat ditanya kenapa Gedung Nusantara II, III, IV dan Kesekjenan DPR RI tidak dilockdown, Indra menjelaskan jika setiap hari tetap dilakukan penyemprotan desinfektan. Selain itu, pihak Kesekjenan tetap harus menyelesaikan tugas-tugas administratif dan melayani 575 anggota DPR RI berikut putusan-putusannya.
Seperti UU Ciptaker yang secara administratif harus diselesaikan karena harus dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi UU. Selain itu, pertimbangan duta besar, keanggotan Badan Amil Zakat Nasional (Basnaz), pergantian antar waktu (PAW) dan lain-lain. Untuk itu, bagi pegawai eselon 1, 2, 3 dan 4 tetap masuk kantor. “Nah, di luar kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikerjakan dengan skema dari rumah (WFH),” ujarnya.
Selama pandemi covid-19 ini menurut Indra, kerja-kerja DPR memang sudah dilakukan dengan protap protokol kesehatan. Sehingga rapat-rapat dan sidang-sidang dilakukan dengan 20 persen hadir secara fisik dan selebihnya secara virtual.
Menyinggung 18 anggota DPR yang positif covid-19, Indra mengatakan jika mereka semuanya di luar Jakarta dan ber KTP daerah, maka penangannya berbeda-beda. Hanya beberapa anggota yang di Jakarta. Namun, tidak bersedia disebut namanya karena bersifat pribadi.
“Sementara untuk kunjungan kerja (Kunker) sudah ada protapnya, dan tentu dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi terjadi pengumpulan massa. Bisa dilakukan dengan media sosial, daring, hand phone, kamera dan sebagainya,” pungkasnya.
