Masih Bingung Ya?

oleh
oleh
Amir Santoso, Gurubesar FISIP UI.

Oleh : Prof. Amir Santoso

 

Setiap anak kecil pasti pernah diajari oleh ortunya agar selalu jujur sepanjang hidupnya. Ajaran tentang kejujuran juga diperoleh di sekolah dan dalam ajaran semua agama. Berlakulah jujur, kata ortu dan guru. Sebab sekali lancung di ujian, seumur hidup tidak akan dipercaya.

Jujur itu, antara lain dicerminkan oleh satunya kata dan perbuatan. Apakah yang suka bohong itu jujur? Ya pasti tidaklah. Sama juga dengan yang suka ingkar janji. Ini lebih parah karena pengingkar janji pastinya adalah pembohong, dan pembohong pasti tidak jujur. Orang-orang seperti inilah yang dalam bahasa agama disebut Al-Munafikun yang cirinya: jika berkata dia bohong dan kalau berjanji diingkari.

Jadi kalau ada tokoh-tokoh politik yang bicaranya bolak-balik mestinya kita curiga akan kejujurannya. Misalnya, belakangan ini kita sering bingung mendengarkan pernyataan para tokoh mengenai Omnibus Law. Penjelasan mereka bukannya makin memperjelas atau makin bisa dipahami, malahan makin membikin kita bingung. Atau mungkin publik banyak yang error alias gagal paham.

Misalnya, soal tuduhan adanya pasal selundupan. Ada tokoh  yang menduga ada selundupan. Tapi tokoh lainnya bahkan  berani sumpah tidak ada selundupan. Pokoknya dijamin halal seratus persen.

Padahal bolakbalik ada info di medsos tentang jumlah halaman naskah Omnibus Law yang mulur mungkret. Dangkadang kurang dari seribu halaman, lalu besoknya menjadi lebih dari seribu halaman, dan besoknya lagi berkurang lagi jumlah halamannya. Ajaib ya.

Kalau sering ada perubahan jumlah halaman lalu apa yang menjadi sebab? Publik berhak curiga jangan-jangan benar ada masalah tukar tambah pasal-pasal atau ayat-ayat.

Syukurlah kemudian ada penjelasan dari tokoh yang lain lagi yang menyatakan bahwa hal itu disebabkan oleh perubahan ukuran huruf. Misalnya, jika semula dipakai ukuran 12, lalu diubah menjadi 16. Juga karena tadinya memakai kertas ukuran A4 lalu diubah memakai ukuran lain.

Tapi entahlah alasan mana dan dari siapa yang benar, tapi akibatnya kita makin ragu terhadap kebenaran pernyataan mereka.

Selain masalah kejujuran, pernyataan simpang siur seperti itu mencerminkan kurangnya koordinasi dan tidak jelasnya siapa yang ditunjuk sebagai jurubicara. Andaikata hanya ada satu saluran, kan tidak perlu ada pernyataan yang simpang siur. Ketika publik mempertanyakan masalah itu sebagai hoax, ada pejabat yang bilang, kalau yang mengatakan hoax itu pemerintah ya mesti hoax. Maksudnya gak perlu dipersoalkan lagi. Luarbiasa.

Ada lagi yang aneh. Ketika palu pengesahan sudah diketuk oleh ketua sidang, ternyata masih dilakukan perbaikan naskah sehingga belum bisa diserahkan kepada Presiden.

Dalam pemahaman orang awam, kalau palu sudah diketuk berarti naskah sudah final dan tidak dikutak katik lagi. Namun rupanya ada aturan yang membolehkan proses utak atik naskah UU dalam jangka waktu tertentu sebelum diserahkan kepada pemerintah.

Kalau demikian apa tidak mungkin ada penghapusan atau penambahan pasal dan ayat tertentu selama masa utak utik tadi? Wallahua’lam. Dulu sih pernah terjadi penghapusan pasal tembakau sebagai zat adiktif setelah menjadi naskah UU yang final dan sampai sekarang tidak ketahuan bagaimana akhirnya.

Omnibus Law itu telah menghadirkan demo berbagai elemen masyarakat mulai dari buruh hingga mahasiswa. Hingga hari ini demo masih terus berlangsung.

Demo seperti itu mencerminkan adanya saluran komunikasi yang tersumbat antara pemerintah dan DPR dengan publik. Mestinya ada dialog berkesinambungan agar semua kesalahpahaman bisa diselesaikan. Di satu pihak pemerintah dan DPR membuat aturan, tapi di pihak lain, publik juga ingin agar suara mereka didengar.

Jangan lupa, DPR itu tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya lembaga pembawa suara rakyat. Apalagi DPR kemudian jarang berdialog dengan rakyat sehingga dianggap hanya menyuarakan kepentingan anggotanya saja sehingga kehilangan kepercayaan dari rakyat.

Yang disebut rakyat itu bisa terdiri dari individu tapi bisa juga menjadi anggota ormas dan LSM. Ada yang menjadi anggota ormas atau profesi. Misalnya ormas buruh, petani, nelayan dan lain-lain. Ada yang anggota IDI, AIPI, PWI, Peradi dan sebagainya.

Jika misalnya pemerintah ingin membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan suatu bidang kehidupan, maka perlu dilakukan dialog dengan ormas terkait. Tidak cukup hanya mendengarkan suara DPR karena kadang-kadang anggota DPR hanya menyuarakan kepentingan partainya atau fraksinya yang belum tentu selaras dengan kepentingan rakyat banyak.

Jadi kalau ingin membuat kebijakan mengenai buruh, berdiskusilah dengan buruh. Jika ingin membuat kebijakan tentang pendidikan, berdialoglah dengan dosen atau pun guru dan seterusnya.

Sekali lagi perlu diketahui bahwa DPR itu bukan lembaga yang mampu mewakili seluruh rakyat. Apalagi jika sebagian besar partai di DPR menjadi mitra eksekutif pemerintahan maka makin kuranglah kemampuannya untuk mewakili rakyat banyak. Demo-demo belakangan ini harus dilihat sebagai cermin berkurangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.

Berdialog dan mencari masukan dari rakyat itu tidak akan mengurangi wibawa dan merusak citra pemerintah. Malahan bisa menaikkan wibawa dan citra serta memperkuat legitimasi pemerintah. Sebaliknya, mengabaikan suara rakyat justru akan membawa dampak sebaliknya.

Karena itu biasakanlah berdialog dengan berbagai elemen masyarakat agar timbul saling memahami sebelum suatu kebijakan dibuat. Tapi harus dibedakan antara berdialog dengan membujuk apalagi memakai imbalan. Yang terakhir ini jika sampai dilakukan dan didengar oleh publik, dampaknya akan sangat tidak baik karena hanya akan bikin citra jadi buruk. Jadi berdiskusi sajalah tanpa memberikan imbalan. (Prof. Amir Santoso, Rektor Universitas Jajabaya, Jakarta).

 

Tentang Penulis: hps

Gambar Gravatar
Wartawan senior tinggal di Jakarta. hps@reporter.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *