Isu hangat yang berkembang pagi ini adalah reaksi keras pimpinan parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi terhadap kritik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada generasi milenial. Misalnya, Ketua Fraksi NasDem DPR, Ahmad Ali menyebut, kritik Megawati terlalu emosional dan berlebihan. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut juga mengatakan, tidak adil jika milenial distereotipkan hanya bisa demo.
Isu lainnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengancam, akan lakukan rentetan aksi unjuk rasa terkait penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja — bersama ribuan buruh se-Indonesia — pada November mendatang. Berita menarik lainnya adalah pernyataan Menpan-RB Tjahjo Kumolo yang membenarkan pelat nomor mobil milik Kemenpan-RB digunakan tersangka korupsi Hiendra Soenjoto untuk melarikan diri. Sedangkan tersangka buron tersebut ditangkap KPK di Apartemen Roseville, BSD, Tangsel, Jumat (30/10) pagi.
1. Kritik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menanyakan sumbangsih generasi milenial yang disampaikan dalam peresmian kantor PDIP secara daring pada Rabu (28/10) menuai reaksi keras. Menurut Mega, sumbangsih generasi milenial terhadap bangsa Indonesia belum terlihat selain melakukan demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Anak muda kita jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya, hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi membuat kita sudah viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja,” kata Megawati saat itu.
2. Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad Ali menilai, pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri — yang mempertanyakan sumbangsih generasi milenial dan salah satunya hanya bisa melakukan aksi demo, red –, terlalu emosional dan berlebihan. Ali mengatakan, tidak bijaksana elite politik memberi label generasi muda hanya bisa berdemonstrasi. “Terlalu emosional dan berlebihan, enggak bijak juga sebagai sesepuh kemudian men-judge seperti itu ya,” katanya, Jumat (30/10) kemarin.
Ahmad Ali mengatakan, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa adalah bentuk sumbangsih dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi agar terjadi perubahan yang lebih baik. Menurutnya, demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan para mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pada sesama, khususnya para pekerja dan buruh. “Menurut saya, anak-anak ini harusnya lebih kita arahkan,” ujarnya.
3. Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Hillary Brigitta Lasut mengatakan, tidak adil bila milenial distereotipkan hanya bisa demo. Ia menyebut, banyak kontribusi positif yang sudah diberikan anak muda untuk Indonesia. Demonstrasi menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja, bukan satu-satunya sumbangsih kaum muda kepada bangsa. “Kalau kita bicara kontribusi, jangan hanya karena satu hal kemarin karena ada demonstrasi kemarin dan kemudian ada terjadi tindakan anarkis kita jangan melihat hanya dari sisi itu saja,” kata Hillary, Jumat (30/10).
4. Anggota DPR dari Golkar merangkap YouTuber, Dedi Mulyadi mengatakan, setiap generasi pasti memberikan kontribusi bagi bangsanya. Kontribusi tersebut bermacam-macam bentuknya, seperti penemuan karya ilmiah, kewirausahaan dan sebagainya. Menurut mantan Bupati Purwakarta ini, kreativitas dalam bentuk otokritik juga merupakan bagian dari kontribusi bangsa. “Salah satu hal menarik pada zaman sekarang ini adalah model oposisi kreatif gaya Bintang Emon. Kalimatnya pendek, cukup mengena dan menjadi viral. Itu salah satu model oposisi kreatif,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR ini, Jumat (30/10).
5. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN) meminta Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menghentikan upaya mengerdilkan sikap politik anak milenial yang turun berdemonstrasi. Sebab, banyak kebijakan yang menyengsarakan masyarakat. Seharusnya Megawati menyadari, aksi protes yang dilakukan kaum milenial adalah bentuk kontribusi untuk memperbaiki negara..
“Megawati stop mengerdilkan demo yang dilakukan oleh kaum milenial,” ujar Ketua LMND-DN, Muhammad Arira Fitra, Jumat (30/10) seraya menambahkan, sebaiknya Megawati dan partai politik yang dipimpinnya perlu lakukan evaluasi diri.
6. Presiden KSPI Said Iqbal mengancam, akan melakukan rentetan aksi unjuk rasa terkait penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja — bersama ribuan buruh — pada November mendatang. Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia.
“KSPI dan buruh Indonesia akan melakukan aksi bersama puluhan ribu buruh di depan Istana Merdeka dan gedung Mahkamah Konstitusi pada 2 November. Aksi juga akan dilakukan serentak di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,’’ ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10).
7. Presiden KSPI Said Iqbal menduga Menaker Ida Fauziah berbohong soal kesepakatan dengan dewan pengupahan nasional. Said mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari anggota dewan pengupahan nasional yang berasal dari unsur serikat buruh bahwa tidak ada kesepakatan apapun terkait upah minimum di tahun 2021.
“Jadi, pemerintah menggunakan dasar apa mengeluarkan surat edaran yang meminta agar gubernur tidak menaikkan upah minimum? Patut diduga, Menaker berbohong terhadap argumentasi dalam pengeluarkan surat edaran tersebut,” ujarnya, Jumat (30/10) kemarin.
8. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak sepihak dalam memutuskan tidak adanya kenaikan upah minimum provinsi ( UMP) pada 2021. Menurut dia, semestinya pemerintah berdialog dengan buruh dan pengusaha terlebih dahulu untuk mencari jalan tengah.
Saleh menilai, keputusan pemerintah lewat Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terkesan menutup ruang dialog antara buruh dan pengusaha. “Mestinya pemerintah mendengar terlebih dahulu dari buruh kenapa ingin menaikkan UMP. Lalu mendengarkan juga dari pengusaha kenapa tak ingin menaikkan UMP. Baru ambil keputusan,’’ katanya, Jumat (30/10).
9. Tim Penyidik KPK tangkap Hiendra Soenjoto (HS), tersangka buron yang menyuap eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman di Apartemen Roseville, BSD, Tangsel, Jumat (30/10) pagi. Hiendra ditangkap saat hendak mengambil barang di mobilnya. Buron selama 8 bulan itu langsung digelandang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Ia diduga menyuap Nurhadi dan Rezky terkait pengurusan sejmlah perkara di MA pada 2011-2016 dengan total suapan sebanyak Rp 45,7 miliar.
Ternyata dalam pelariannya (buron) selama 8 bulan, penyuap eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman dan menantunya, Hiendra Soenjoto (HS) diduga menggunakan mobil berpelat nomor pejabat Kemenpan-RB sehingga luput dari kejaran KPK. “Ternyata mobil B XXXX RFO yang dipakai Hiendra Soenyoto merupakan kendaraan dinas atas nama kendaraan Kemenpan-RB,” ujar seorang sumber, Jumat (30/10).
10. Menpan-RB Tjahjo Kumolo membenarkan pelat nomor mobil milik Kemenpan-RB dipakai secara diam-diam oleh tersangka korupsi Hiendra Soenjoto untuk melarikan diri. Pelat nomor itu merupakan bagian dari mobil dinas Tin Zuraida, istri dari eks Sekretaris MA Nurhadi Abdurrachman. Sebagaimana diketahui, Tin Zuraida adalah mantan pejabat Kemenpan-RB tetapi yang bersangkutan telah mengajukan pensiun pada Februari 2020 lalu.
Dijelaskan Tjahjo, mobil dinas Kemenpan-RB yang dipakai Ibu Tin Zuraida sudah dikembalikan, tetapi pelat nomornya belum. Pihaknya sudah meminta Tin untuk mengembalikan, tetapi belum diserahkan juga. Namun, menurut Tjahjo, pelat nomor tersebut sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.
11. Sekjen PBNU Ahmad Helmy Faishal Zaini meminta kepada umat islam dan warga NU untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh ucapan Presiden Prancis, Emmanuel Macron yang menghina Islam dengan membiarkan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW.
“PBNU meminta umat islam dan warga NU tetap tenang dan tidak terprovokasi, kami mendorong pemerintah untuk aktif melakukan langkah diplomatik guna mencari solusi terbaik untuk menyikapi keadaan ini,” kata Ahmad dikutip dari halaman resmi NU, Jumat (30/10).
12. Sekjen MUI, Anwar Abbas mengimbau umat Islam dan dunia untuk memboikot produk Prancis. Pemboikotan tersebut sebagai tekanan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron segera meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia atas pernyataan rasisnya terhadap Islam.
“Mengimbau umat Islam sedunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Jumat (30/10). Anwar juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah Prancis, dan menarik waktu Duta Besar RI di Paris hingga Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam.
13. Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto setuju dengan seruan MUI untuk memboikot produk Prancis sampai Presiden Emmanuel Macron meminta maaf. Menurut Yandri, tindakan itu adalah bentuk protes kongkret dari umat muslim terhadap ujaran Macron yang dinilai menghina Islam. Karena itu, tindakan boikot bukanlah sikap yang salah.
“Setuju Presiden Macron harus cabut omongannya dan meminta maaf. Kalau perlu putuskan hubungan diplomatik dulu sampai Macron mencabut omongannya dan meminta maaf,” ucap Yandri, Jumat (30/10).
14. Pemerintah Indonesia menganggap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron melukai perasaan 2 miliar umat muslim di dunia. Kecaman tersebut disampaikan Kemlu RI yang disampaikan melalui situs resminya, Jumat (30/10). Pemerintah menegaskan, kebebasan berekspresi memang menjadi hak setiap orang, namun kebebasan tersebut tidak menodai kehormatan, kesucian, kesakralan nilai, dan simbol agama.
15. Acara deklarasi KAMI di Jambi, Jumat (30/10), dibubarkan polisi, akibatnya Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo gagal berpidato. Awalnya, acara deklarasi berjalan lancar saat Din Syamsuddin menyampaikan pidato. Namun, ketika Muhammad Usman menyampaikan sambutan, tiba-tiba didatangi aparat kepolisian untuk membubarkan acara tersebut.
16. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menduga ada tiga kerusakan di Indonesia. Pertama, terjadinya penyelewengan, serta penyimpangan nilai-nilai dasar yang disepakati, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Kedua, ada gejala yang mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Menurut Din, kediktatoran konstitusional merupakan tindakan melanggar dasar negara. Ketiga, adanya arogansi para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Menurut Din, kesombongan yang dianut para pemimpin bangsa kini menjadi hambatan terpenuhinya aspirasi rakyat.
17. ICW mengusulkan agar penyidik senior KPK Novel Baswedan dilibatkan dalam Satgas Pencarian Buronan Harun Masiku. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan kinerja Novel yang sudah menangkap tiga buronan patut dipertimbangkan oleh Pimpinan KPK, karena Satgas yang memburu Harun belum membuahkan hasil.
Seperti diketahui, Novel terlibat dalam tim penanganan kasus dugaan suap terkait pengaturan sejumlah perkara di lingkungan MA. Novel bersama tim sudah menangkap tiga buronan terkait kasus tersebut, yakni eks Sekretaris MA, Nurhadi Abdurrachman, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto.
18. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah memprediksi, Medan, Sumatera Utara bakal berubah menjadi kota besar setara dengan kota-kota besar di negara lain jika menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution memenangi Pilkada 2020.
“Medan akan jadi kebanggaan baru dengan kepemimpinan Bobby Nasution. Medan akan setara dengan kota-kota di dunia. Sekarang hentikan konflik dan saatnya membangun Medan,” kata Fahri Hamzah dalam acara silaturahmi tokoh dan pengusaha lintas agama di Medan, kemarin. (HPS)
