CUITAN tokoh Muhammadiyah Buya Syafii Maarif soal fenomena mendewakan sosok yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual menjadi perhatian positif masyarakat pagi hari ini. Isu menarik lainnya adalah Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diperiksa selama 8 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq Syihab di Petamburan minggu lalu.
Hot Isu lainnya adalah Pangdam Jaya Dudung Abdurachman masih menjadi bintang. Aksi pencopotan baliho bergambar pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab yang dilakukannya menuai dukungan. Kemarin, Markas Kodam Jaya di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jaktim dibanjiri karangan bunga yang berisi dukungan terhadap TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI.
Juga soal Presiden Jokowi yang meminta agar libur dan cuti bersama menjelang Natal dan Tahun Baru diperpendek. Jokowi minta pejabat terkait segera lakukan rapat koordinasi untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.
Indef menyebut APBN 2021 masih ‘sakit’ akibat pandemi Covid-19. Sakit yang dimaksud adalah ketimpangan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai butuh langkah penyembuhan APBN bila Indonesia tidak tertinggal dari negara lain terkait pemulihan ekonomi negara. Berikut isu selengkapnya.
1.Tokoh Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif yang akrab dipanggil Buya Syafii menyoroti soal fenomena mendewakan sosok yang mengaku keturunan Nabi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berpendapat, mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual.
“Bagi saya mendewa-dewakan mereka yang mengaku keturunan Nabi adalah bentuk perbudakan spiritual Bung Karno puluhan tahun yang lalu sudah meneritik keras fenomena yang tidak sehat ini,” kata Buya Syafii dalam akun Twitter @SerambiBuya, kemarin.
- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan kultus individu seorang tokoh sudah tak perlu dikembangkan di tengah masyarakat egaliter. Ia mengakui, memang dalam masyarakat yang tradisional, secara sosiologis, kultus mitos masih kuat. Tapi di masyarakat yang egaliter, hal-hal seperti itu biasanya sudah dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak lagi dikembangkan.
Dalam konteks tauhid, Muhammadiyah mengajarkan orang untuk tidak membuat dimbiosis yang bisa menjadi terjebak kepada syirik. Kemudian, di satu pihak juga umat Islam harus menghormati Nabi, karena bahkan Tuhan mengajarkan umat Islam berselawat hanya kepada Nabi, tidak kepada yang lain.
- Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria diperiksa selama 8 jam dan dicecar 46 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq Syihab di Petamburan beberapa waktu lalu.
“Hari ini saya sudah diterima untuk menyampaikan klarifikasi. Semua pertanyaan saya jawab apa adanya, tidak ada ditambah dan dikurangi sesuai dengan fakta data yang saya ketahui. Dalam pelaksanaannya dari jam 11.00 WIB lewat sampai jam 19.00 WIB, kurang lebih 8 jam. Ada 46 pertanyaan dan jawabannya 16 halaman,” kata Riza Patria kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/11).
- Pangdam Jaya Dudung Abdurachman masih jadi bintang. Aksi pencopotan baliho bergambar pimpinan FPI Habib Rizieq Syihab yang dilakukannya menuai dukungan. Kemarin, Markas Kodam Jaya di Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jaktim dibanjiri karangan bunga yang berisi dukungan terhadap TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman memastikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tak pernah memerintahkannya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam ( FPI), Rizieq Shihab. Dudung beralasan, perintah penurunan spanduk cukup pada level Pangdam. Sehingga, penurunan spanduk tak perlu menunggu perintah Panglima TNI. “Tetapi setelah kegiatan pasti saya laporkan kepada Panglima TNI dan harus diketahui oleh Panglima TNI,” ujar Dudung dalam keterangan tertulis Puspen Mabes TNI, Senin (23/11).
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman menyebut penurunan spanduk dan baliho bergambar pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab sudah sesuai prosedur yang berlaku. Ia menjelaskan, prosedur itu dengan mengedepankan Satpol PP DKI Jakarta untuk melakukan penertiban spanduk. “Kita laksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dikedepankan Polisi Pamong Praja (Pol PP) karena Pol PP yang menjalankan Peraturan Gubernur pemerintahan di wilayah,” ujar Dudung lagi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menyebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mendukung langkah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang memerintahkan prajuritnya menurunkan baliho bergambar tokoh Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab. “Tentunya Panglima TNI mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan,” ujar Riad dalam keterangan tertulis, Senin (23/11).
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman meminta Front Pembela Islam ( FPI) memahami aturan yang berlaku. Ia menegaskan, aparat akan lebih tegas menindak FPI jika ormas tersebut kembali melanggar aturan. FPI tidak bisa seenaknya sendiri. “Ke depan untuk imbauan kepada mereka, kami sampaikan biar mereka (FPI) paham tentang hukum yang berlaku,” kata Dudung di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, di Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11).
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya 900 spanduk yang menampilkan gambar Pemimpin FPI Rizieq Shihab telah ditertibkanaparat gabungan sejak akhir September 2020. “Sampai saat ini hampir 900-an (spanduk) di DKI (ditertibkan), bahkan ada warga yang ikut turunkan,” katanya di Jakarta, Senin (23/11). Menurut Dudung, upaya penertiban spanduk yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP karena lokasi pemasangan yang tidak pada tempatnya dan melanggar ketertiban umum.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut pihak yang mengkritik TNI karena tidak mengetahui cerita — penurunan baliho — yang sebenarnya. “Yang kritik itu paling sedikit, yang dukung banyak. Dukungnya lebih banyak daripada yang mengkritik. Itu karena tidak tahu perjalanan ceritanya bagaimana soal penurunan baliho. Penurunan baliho itu sudah 2 bulan yang lalu dilakukan Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan,” kata Dudung di Kodam Jaya, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).
Menurut Dudung, setelah baliho diturunkan, FPI meminta Satpol PP DKI memasang kembali baliho Rizieq yang sudah diturunkan. Ia heran kenapa FPI bisa berperilaku demikian? “Kemudian karena diturunkan, Pol PP kemudian dihadang oleh FPI, kemudian didemo suruh pasang lagi. Lah emang dia siapa. Dia ini siapa, organisasi apa? Kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok ya, pemerintah itu jelas organisasinya ya, strukturnya sudah jelas, kok bisa takut mereka. Mereka (FPI) itu siapa?” ujarnya.
- Ketua DPP FPI Slamet Ma’arif membantah bahwa pihaknya menghalangi Satpol PP saat menurunkan baliho bergambar Habib Rizieq Syihab. Ia menyebut selalu berkoordinasi dengan Satpol PP perihal pencopotan baliho.
“Dari dulu kalau pencopotan baliho yang sudah selesai acara kita selalu kordinasi dengan Satpol PP dan nggak ada masalah,” ujar Slamet Maarif seraya menegaskan, FPI tidak menghalangi Satpol PP mencopot baliho Habib Rizieq. - PA 212 menegaskan tidak ada pelaksanaan Reuni 212 pada 2 Desember 2020 mendatang. “Kan kita sudah bilang ditunda. Kok masih nggak paham,” kata Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif, Senin (23/11). Slamet lantas menanyakan, massa mana yang akan dibubarkan, karena tidak akan ada massa 212 di Monas. “Siapa yang mau dibubarkan? Kan Monas-nya 212 kosong,’’ ujarnya.
- Pencopotan baliho bergambar Habib Rizieq Syihab (HRS) atas perintah Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman jadi kontroversi. Pakar hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Umbu Rauta, menilai tindakan tersebut tepat, dan berdasarkan tugas pokok yang diatur dalam UU No 34 Tahun 2004.
“Dalam situasi normal, tindakan pelepasan spanduk atau baliho tidak berizin menjadi domain Pemda melalui Satpol PP. Tapi perlu dilihat juga dari perspektif lain bahwa pemasangan spanduk tanpa izin itu berpotensi mengganggu solidaritas sosial, kerukunan dan integritas bangsa,” ujarnya, Senin (23/11).
- Kepala Pusat Studi Keamanan dan Pertahanan (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca menilai, pencopotan baliho bergambar Habib Riziek Syihab oleh Pangdam Jaya Dudung Abdurachman karena lemahnya penegakan hukum di masyarakat. “Jadi gini, pertama mestinya langkah menertibkan spanduk atau baliho yang dilakukan Pangdam Jaya ini bukan wilayah kerjanya TNI ya. Mestinya itu wilayah katakanlah penegakan hukum yang menjadi domainnya Satpol PP dan atau kepolisian. TNI hanya bisa terlibat jika diminta untuk membantu mengamankan langkah yang diambil Satpol PP atau polisi jika memang proses pemasangan baliho itu tidak memenuhi aturan,” tegasnya, Senin (23/11).
- Pakar hukum dari UNS Solo, Agus Riewanto bilang sebaliknya. Menurutnya, penurunan baliho Rizieq Syihab yang dilakukan Pangdam Jaya itu merupakan perintah negara dalam tugas dan kewenangan TNI. Menurutnya ada dua kemungkinan TNI melakukan pencopotan spanduk tersebut. Pertama, atas perintah Negara. Kedua, inisiatif berdasarkan informasi intelijen.
“Saya yakin TNI punya alasan yang kuat. Pasti sudah ada berpikir panjang sebelum melakukan itu. Entah itu perintah negara atau bisa juga melakukan sendiri, karena sudah mendapatkan suatu informasi dari intelijen,” kata Agus Riewanto, kemarin.
- Presiden Jokowi meminta agar libur dan cuti bersama menjelang Natal dan Tahun Baru diperpendek. Jokowi minta pejabat terkait segera lakukan rapat koordinasi untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini. “Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Menko PMK Muhadjir Effendy usai ratas dengan Presiden Jokowi, Senin (23/11).
- Menkeu Sri Mulyani memaparkan defisit APBN 2020 hingga Oktober 2020 tembus Rp764,9 triliun. Angka itu setara dengan 4,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menjelaskan, deficit tersebut meningkat signifikan dari defisit Oktober 2019 yang hanya sebesar Rp289,2 triliun atau di bawah 2 persen terhadap PDB. “Defisitnya mencapai Rp764,9 triliun atau 4,67 persen dari PDB. Keseluruhan tahun defisit diperkirakan 6,34 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani, Senin (23/11).
- Indef menyebut APBN 2021 masih ‘sakit’ akibat pandemi Covid-19. Sakit yang dimaksud adalah ketimpangan antara pendapatan dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai butuh langkah penyembuhan APBN bila Indonesia tidak tertinggal dari negara lain terkait pemulihan ekonomi negara. “Kenapa disebut masih sakit dan butuh penyembuhan? Karena kalau lihat pendapatan negara masih jauh dari normal,” ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Senin (23/11).
- Indef memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 3 persen pada 2021 mendatang. Prediksi ini jauh lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah di level 4,5 – 5,5 persen. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menyebut, lemahnya konsumsi masyarakat kelas menengah menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi lebih lambat dari normal, yakni 5 persen.
- Presiden Jokowi perintahkan para menterinya untuk memberi perhatian khusus terhadap pembukaan lapangan kerja guna mempercepat pemulihan ekonomi usai dihantam pandemi corona. Menurut Jokowi, pembukaan lapangan kerja akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang saat ini perlu digenjot supaya pemulihan ekonomi bisa dipercepat.
“Saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja,” pinta Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas, Senin (23/11).
- Kemenag dan Komisi VIII DPR bersepakat bahwa calon jemaah haji tahun 1442 Hijriah/2021 dan calon jemaah umrah asal Indonesia akan diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19. Kesepakatan dicapai dalam raker Menteri Agama Fachrul Razi dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (18/11). “Bersepakat untuk mengutamakan vaksinasi Covid-19 untuk para calon jemaah haji tahun 1442 H/2021 dan calon jemaah umrah,” kata Ketua Komisi VIII Yandri Susanto saat membacakan kesimpulan rapat.
- Sekjen Kemenag Nizar Ali mengusulkan agar pemerintah membeli vaksin Covid-19 yang dikembangkan Arab Saudi untuk memudahkan proses pemberangkatan haji. Menurut Nizar, Saudi sedang mengembangkan vaksin sendiri saat ini. Ia memprediksi Kerajaan Saudi akan mewajibkan vaksin tersebut bagi jemaah haji di waktu yang akan datang. “Diharapkan ada komunikasi antara pemerintah Arab Saudi dan Indonesia terkait dengan vaksin yang direkomendasikan. Saya khawatir nanti beda dengan jenis vaksin yang ada di Indonesia,” kata Nizar dalam RDP dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Senin (23/11).
- Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2020 untuk mengatur jadwal pemilih melakukan pencoblosan di TPS. Tujuannya, agar tak terjadi penumpukan atau kerumunan orang di hari-H pencoblosan pada 9 Desember 2020.
“Harus diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan,” pinta Mahfud melalui siaran persnya, Senin (23/11). - Polri akan menggelar patroli besar-besaran menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang biasa diperingati 1 Desember. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI untuk menjaga keamanan di Papua.”Kami bersama TNI yang akan melaksanakan patroli besar terkait dengan mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Awi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/11).
- Epidemiolog dari Unair Surabaya, Windhu Purnomo menyebut penerapan PSBB Transisi di DKI Jakarta abal-abal karena mengabaikan protokol kesehatan terjadi di mana-mana. “Kalau saya bilang abal-abal, karena pergerakan terus terjadi, orang keluar-masuk Jakarta, kerumunan di mana-mana,” katanya, Senin (23/11).
- Pemerintah mengklaim penyaluran perlindungan sosial hingga kuartal III mampu menyelamatkan 3,43 juta orang keluar dari kemiskinan, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang paling banyak mendapatkan bantuan. Di sisi lain Menkeu Sri Mulyani menyebutkan setidaknya ada 2,6 juta orang menjadi pengangguran baru di Indonesia. Selain itu kini banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal.
- Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte membantah tuduhan soal permintaan uang Rp 7 miliar untuk “petinggi kita” dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Menurut Napoleon, informasi itu diungkapkan oleh terdakwa lain dalam kasus ini yakni, Tommy Sumardi saat diperiksa penyidik Bareskrim Polri. “(Itu) versi dia (Tommy Sumardi). Saya tidak pernah mengatakan begitu,” kata Napoleon, Senin (23/11).
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte mengaku telah menyurati Kejaksaan Agung sebanyak dua kali dalam rangka membuat permohonan penerbitan red notice baru untuk Djoko Tjandra. ‘’Saya rapat lagi internal, meminta bikin surat dua kali kepada kejaksaan untuk menerbitkan red notice baru Djoko Tjandra, dua kali,” ujarnya, Senin (23/11).
Terdakwa kasus korupsi penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte mendekam di rutan yang sama dengan tersangka kasus pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa yang dulu (Juli 2020, red) ditangkapnya saat berstatus buron. Ia menangkap Maria saat menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri.
“Saya ditempatkan di sini, bersama dengan penjahat narkoba, koruptor, bahkan bersama dengan orang yang saya tangkap bulan Juni lalu di Serbia, Maria Pauline Lumowa,” ucap Napoleon.
- Plt Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Teguh Widjinarko mengatakan, program seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) dapat diikuti oleh guru honorer berusia 20 tahun hingga 59 tahun. Hal ini berdasarkan batasan usia pensiun untuk guru. Pemerintah membuka 174.077 formasi guru PPPK. “Pada dasarnya, seleksi jalur PPPK ini usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan setahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yakni kalau guru itu kira-kira 59 tahun,” ujar Teguh dalam konferensi pers daring yang digelar pada Senin (23/11).
- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah berencana untuk lakukan seleksi terbuka bagi calon guru PPPK pada 2021. Hal itu agar masalah status guru honorer seperti kesejahteraan yang jauh dari guru dengan status PNS dapat terselesaikan secara bertahap.
“Tahun 2021 pemerintah berencana melakukan seleksi terbuka bagi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Ma’ruf saat mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021 secara virtual, Senin (23/11). - Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meminta Pemda ajukan sebanyak mungkin tenaga pengajar untuk mengikuti seleksi guru PPPK. Sebab, berdasarkan data dari data pokok pendidikan (dapodik), Kemendikbud membutuhkan tambahan sekitar satu juta pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021. “Nah agar pemerintah bisa mencapai hal itu, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin (tenaga pengajar) sesuai dengan kebutuhannnya,” kata Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11).
- FKPPI sebagai organisasi bela negara mendukung TNI-Polri sekaligus bersama-sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas secara dini terhadap berbagai bentuk kegiatan kelompok masyarakat yang menyebarkan paham/nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan konsensua final bangsa Indonesia yang telah menjadi nilai bersama (shared-values) dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (HPS)
