Walikota Ajak KPK Tinjau Jembatan di Metland, 285 Lokasi Fasum Belum Diserahkan, 11 Pengembang Absen

oleh
Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar

JAKARTA, REPORTER.ID- Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar Kamis (3/12/2020) mengajak Kordinator KPK Wilayah III , Dwi Aprilia Linda meninjau kemajuan pembangunan Jembatan Metland -Tambun Rengas di Kelurahan Ujung Menteng, Cakung. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Jakarta Timur mengapresiasi pengembang yang mau membenahi kesalahannya, namun akan lebih tegas untuk menagih para pengembang untuk menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang menjadi kewajibannya.
“Kami berterimakasih kepada Direksi Metland mau mengikuti alur Provinsi DKI Jakarta dan hari ini kita perbaiki sesuai IMK yang ada,” kata Walikota Anwar.
Ia mengatakan itu usai meninjau proyek jembatan bersama Korwil III KPK, Aprilia Linda, Vice Direktur PT Metland Abdul Jalil dan Asisten Ekbang Jakarta Kuswanto.
Menurut Anwar di Jakarta Timur masih ada fasum dan fasos di 285 lokasi yang belum diserahkan ke Pemprov DKI.
“Saya minta bantuan KPK supaya bisa lebih intens koordinasinya. Saya mengundang 20 (pengembang) tapi yang hadir cuma 9 berarti sisa nya (11 pengembang) kenapa. Membangkang?” tanya Anwar.
Karena itu perlu dibuat tim yang didampingi KPK untuk membuat Surat Keputusan agar dapat menekan para pengembang untuk segera menyerahkan kewajiban-kewajibannya kepada Pemprov DKI. Sebab itu merupakan aset negara, aset daerah, yang harus diamankan dengan baik.
Sementara Kordinator Wilayah III KPK Dewi Aprilia Linda menjelaskan hal seperti itu sebenarnya tidak hanya terjadi di DKI Jakarta saja melainkan hampir semua daerah di Indonesia.
“Ya! Kami mendorong penertiban PSU (prasana, sarana dan utilitas) di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia,” ujar Aprilia Linda.
Ditegaskan KPK melakukan monitoring dan evaluasi penertiban aset daerah yang memproses fasum fasum menjadi aset daerah.
Sebelum fasum itu diserahkan kepada Pemda maka masyarakat sangat dirugikan. Sebab kalau terjadi kerusakan Pemda tak dapat diminta memperbaikinya.
Dalam kaitan tersebut KPK mengapresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Walikota Jakarta Timur beserta pengembang yang melakukan pembenahan atas jembatan Metland tersebut.
Sebaliknya bagi pengembang perumahan yang abai akan kewajiban nya harus dikenakan sanksi tak diberi ijin pembangunan selanjutnya.
Vice Director PT Metropolitan Land Abdul Jalil menjelaskan Jembatan yang menjadi kewajibannya itu menghubungkan kawasan permukiman Metropolitan Land (Metland) dengan Jakarta Garden City sudah mulai dibangun sejak Oktober 2020 dan diharapkan selesai Maret 2021 mendatang.
Jembatan tersebut nantinya bermanfaat bagi Bekasi yang mau ke Jakarta dan sebaliknya.
Diakui tadinya lebarnya hanya 12 meter dan pendek. Yang sekarang ini lebarnya menjadi 20 meter dengan tiang jembatan lebih tinggi. “Biayanya sekitar Rp 16 Miliar,” ungkapnya.
Dari peninjauan tersebut terlihat bekas jembatan semula yang lebarnya sekitar 10 an meter yang arahnya dari Metland ke Jl Tambun Rengas serong ke kiri atau selatan. Namun sudah dipotong.
Sedang jembatan yang baru dari Metland serong ke kanan (utara) menuju Jl Tambun Rengas. Panjangnya 50 meter.
Hadir pula pejabat Kejaksaan Negeri/Tinggi, Dandim 0505, Kapolres Jakarta Timur, Camat Cakung Salahuddin dan Lurah Ujung Menteng Nasruddin.(PRI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *