Keputusan Presiden Jokowi menggaratiskan semua vaksin Covid-19 menjadi perhatian serius masyarakat pagi ini. Mereka menambakan keputusan ini benar-benar bisa terlaksana di lapangan dengan baik. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengusulkan agar keputusan presiden tersebut dituangkan dalam sebuah aturan seperti Keppres misalnya.
Silang pendapat antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kekisruhan soal Rizieq Shihab jadi sorotan di masyarakat. Ridwan Kamil menyebut kekisruhan berlarut yang melibatkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab bermula dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Ia minta yang bersangkutan bertanggung jawab.
Mahfud MD pun menanggapi pernyataan Kamil. “Siap, Kang RK (Ridwan Kamil), saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,’’ ujarnya.
Berita menarik lainnya adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewajibkan pendatang lakukan rapid test antigen sebagai syarat utama menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Jateng. Selain mewajibkan rapid test antigen, Ganjar juga menggelar operasi yustisi ketat di sejumlah rest area dengan melibatkan seluruh aparat baik Polri, TNI, dan Satpol PP. Berikut isu selengkapnya.
1. Presiden Jokowi memutuskan, pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19. Keputusan itu diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengalkulasi ulang keuangan negara. Jokowi menginstruksikan jajarannya di semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
“Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tegas Jokowi melalui tayangan YouTube Setpres, Rabu (16/12).
2. Jokowi mengatakan, proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar. Sebab, ada 70 persen atau 182 juta penduduk yang harus divaksin. Dengan besarnya jumlah tersebut, maka masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali. “Bayangkan nyuntik vaksin 182 juta orang, sehari bisa dapat berapa, butuh berapa bulan. Sehingga kita tetap masih menunggu waktu untuk kembali pada kondisi normal lagi,” ujarnya.
3. Jokowi memerintahkan Menkeu Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis. “Sehingga, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” ujarnya. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya akan menjadi orang yang pertama kali divaksin di Indonesia. Hal ini demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan. “Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya,” kata Jokowi.
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin. “Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi,” ujar Nadia.
5. Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, kebijakan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 bertujuan untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas) agar pandemi di Indonesia segera berakhir. Pemerintah ingin vaksinasi bisa mendorong percepatan penanganan pandemi Covid-19.
Namun, Wiku belum dapat mengungkapkan jenis vaksin yang akan digratiskan tersebut. Ia hanya meminta masyarakat menanti keputusan resmi pemerintah perihal rincian vaksin lebih lanjut. “Untuk jenis vaksin apa yang digunakan, mohon menunggu keputusan resmi dari pemerintah,” ujarnya, Rabu (16/12).
6. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengingatkan pemerintah agar melakukan perencanaan pelayanan vaksinasi Covid-19 gratis secara matang. “Butuh organisasi, butuh manajemen, butuh persiapan dan perencanaan yang matang,” katanya, kemarin. Menurutnya, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat soal keamanan dan efektivitas vaksin yang akan diberikan. Selain itu, pemerintah juga harus menyampaikan skala prioritas serta mekanisme pemberian vaksin Covid-19.
7. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengapresiasi keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Namun, keputusan tersebut sebaiknya dituangkan dalam aturan seperti Keputusan Presiden (Keppres). “Aturan lanjutan setelah kebijakan Presiden Jokowi tersebut, bisa dituangkan dalam Keppres atau Permenkes, tapi sebaiknya diatur lewat Keppres,” ujarnya.
8. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kekisruhan berlarut yang melibatkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab bermula dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. Menurut RK – sapaan akrab Ridwan Kamil, red –, arahan Mahfud soal izin penjemputan Rizieq, itulah yang kemudian menimbulkan tafsir berbeda-beda di masyarakat. Ada tafsir, seolah-olah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, Jabar dan lain sebagainya.
“Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan,” ujar Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Bandung, Rabu (16/12).
9. Ridwan Kamil (RK) meminta perlakuan adil dari aparat keamanan. Menurutnya, polisi mestinya tak hanya meminta keterangan kepala daerah melainkan seluruh pihak yang mungkin menyumbang peran dalam kisruh ini. “Dalam Islam adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi,” tutur Emil.
Seperti diketahui, sehari sebelum Rizieq tiba di Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD meminta polisi tidak bertindak berlebihan mengantisipasi kepulangan pentolan FPI tersebut. Kata dia saat itu (9/12), akan lebih baik jika polisi menganggap kepulangan Rizieq sebagai sesuatu yang biasa sehingga tidak perlu pengamanan yang berlebihan.
10. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara soal pernyataan Ridwan Kamil. “Siap, Kang RK (Ridwan Kamil), saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,’’ ujar Mahfud dikutip dari akun twiternya, @mohmahfudmd, Rabu (16/1). \
Mahfud mengatakan, dalam pengumumannya terdapat syarat yang wajib dipenuhi Rizieq Shihab. Antara lain, syarat ketertiban dan mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia merupakan hak yang harus dilindungi negara. “Di mana salahnya? Dia, kan, tak bisa dilarang pulang dan diskresi penjemputannya harus diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah, ya, selesai,” kata Mahfud.
11. Gubernur Jabar Ridwan Kamil merespons balik pernyataan Mahfud MD. RK mempertanyakan, mengapa polisi tidak menyelidiki kerumunan massa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat kepulangan Rizieq ke Indonesia pada 10 November 2020. Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab.
“Siap, Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali,” katanya seraya mempertanyakan, ‘’Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab.’’
12. Rabu (16/12) kemarin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memenuhi panggilan Polda Jabar untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. Tetapi pemeriksaannya tidak terlalu lama, Cuma sekitar 1,5 jam. “Sesuai dengan undangan dan sesuai dengan kewajiban sebagai warga negara yang baik, saya hadir di Polda Jabar untuk melengkapi keterangan-keterangan yang dibutuhkan sesuai perkara yang sedang berlangsung,” ujar RK.
13. Presiden Jokowi kembali masuk daftar 50 besar tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2021 versi The Muslim 500. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menempati peringkat ke-12 atau naik satu tingkat dari tahun sebelumnya. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Rabu (16/12) mengatakan, Jokowi masuk daftar tokoh Muslim paling berpengaruh versi The Muslim 500 sejak tahun 2015 dan selalu masuk 20 besar.
14. Sejumlah tokoh agama asal Papua menemui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Rabu (16/12) kemarin. Kedatangan mereka khusus membahas keinginan masyarakat Papua akan perdamaian abadi di wilayah tempat tinggal mereka. Moeldoko pun menyambut baik pertemuan ini. Ia berjanji akan melaporkan aspirasi para tokoh Papua ke Presiden Jokowi. “Papua adalah anak negeri, saudara sendiri. Papua bisa sempurnakan Indonesia, maka perlu dialog dan konsolidasi untuk menyelesaikan masalah Papua. Tidak ada yang tidak bisa, saya catat dan akan saya laporkan ke Presiden,” kata Moeldoko.
15. Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/12) siang. Ma’ruf mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua, terutama setelah ditetapkannya Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Keppres No. 20 Tahun 2020.
16. Presiden Jokowi menegaskan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak boleh padam. Ia berharap KPK lakukan langkah-langkah sistematis dalam upaya pemberantasan korupsi. “Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam,” kata Jokowi dalam pidatonya di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
17. Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, perlu ada kesadaran penuh dari seluruh pihak agar korupsi tidak lagi menjadi budaya. Firli mengatakan, korupsi seharusnya justru dijadikan sebagai bahaya laten yang mengganggu terwujudnya tujuan negara. “Melalui momentum peringatan Hakordia tahun 2020, mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya,” kata Firli, Rabu (16/12).
18. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan kerugian negara terkait penyaluran bantuan sosial Covid-19 ke KPK, Rabu (16/12). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menemukan barang bantuan sembako yang diterima masyarakat yang nilainya jauh dari anggaran yang disediakan, yakni Rp 300.000. Konkretnya, sembako yang diterima masyarakat nilainya hanya Rp 188.000. “Kami minta KPK untuk memulai penyelidikan dan penyidikan baru dengan kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,” kata Boyamin.
19. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mewajibkan pendatang lakukan rapid test antigen sebagai syarat utama menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Jateng. Selain mewajibkan rapid test antigen, Ganjar juga menggelar operasi yustisi ketat di sejumlah rest area dengan melibatkan seluruh aparat baik Polri, TNI, dan Satpol PP.
Langkah ini diambil karena tak ingin kembali kecolongan dengan melonjaknya kasus covid-19 yang dipicu masa liburan, seperti pada masa libur panjang akhir Oktober lalu. “Rapidnya harus yang antigen, modelnya seperti swab tapi lihat hasilnya cepat. Jadi kalau tidak, mendingan tidak usah bepergian dulu”, kata Ganjar, Rabu (16/12).
20. Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebijakan rapid test antigen untuk mendeteksi infeksi virus corona tidak hanya berlaku bagi penumpang pesawat terbang saja, melainkan juga penumpang bus, kereta, dan kapal laut. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, kebijakan rapid test antigen merupakan kebijakan nasional. Sehingga seluruh masyarakat yang ingin bepergian, termasuk warga yang ingin keluar masuk Jakarta, wajib menunjukkan hasil negatif tes cepat antigen untuk virus corona. “Semuanya wajib disertakan rapid test antigen. Jadi, baik itu angkutan udara, angkutan laut, dan terminal bus,” kata Syafrin di Balai Kota, Rabu (16/12).
21. Presiden Jokowi menyerahkan dana kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu. Total kompensasi yang diberikan mencapai Rp 39.205.000.000. Jumlah ini diperuntukkan bagi 215 korban dan ahli waris korban dari 40 peristiwa terorisme. “Kompensasi ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab negara kepada para korban yang telah belasan tahun menunggu,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, dipantau melalui YouTube Setpres, Rabu (16/12).
Jokowi mengakui, nilai kompensasi yang diberikan negara tidak sebanding dengan penderitaan para korban. Sebab, selama puluhan tahun korban mengalami penurunan kondisi ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau tidak mampu mencari nafkah lagi dan sebagainya. “Kehadiran negara di tengah-tengah para korban semoga mampu memberikan semangat, memberikan dukungan moril untuk melewati situasi yang sangat berat akibat dampak dari terorisme agar para korban dapat melanjutkan kehidupan dan menatap masa depan lebih optimis lagi,” ujarnya. (HPS)
