Isu menarik pagi ini adalah keputusan Majelis Hakim PN Jaksel yang mencabut SP3 kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Habib Rizieq Shihab. Sekum FPI Munarman menyebut putusan pencabutan SP3 itu politis. Kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menilai, keputusan itu merupakan bentuk pengalihan isu. Dalam dunia intelejen dikenal dengan istilah deception atau pengalihan isu.
Berita menarik lainnya adalah penegasan Menlu Retno Marsudi bahwa Pemerintah Indonesia melarang staf Kedutaan Besar Jerman yang menyambangi Markas Front Pembela Islam ( FPI) datang kembali ke Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi mewanti-wanti supaya tak ada lagi pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dalam bentuk apa pun.
Mantan Menkes Terawan Agus Putranto melakukan serah terima jabatan Menteri Kesehatan kepada Budi Gunadi Sadikin, Selasa (29/12). Terawan Agus Putranto mengaku sangat bersyukur dapat mengakhir jabatannya sebagai Menkes, walaupun tidak menyelesaikan jabatan itu hingga akhir periode.
Publik mencermati penjelasan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo soal rencana pemerintah akan menaikan tunjangan ASN pada 2021 karena dengan kenaikan tunjangan itu, maka penghasilan ASN paling sedikit Rp 9 juta per bulan. Pertanyaannya, setalah penghasilannya dinaikkan, apakah mereka takkan lakukan korupsi lagi? Berikut isu selengkapnya.
1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizieq Shihab, Selasa (29/12). Humas PN Jaksel, Suharno membenarkan keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) terhadap kasus dugaan chat mesum Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
Keputusan tersebut tertuang dalam nomor perkara 151/Pid.Prap/2020/PN.Jkt.Sel dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Mery Taat Anggarsih pada, Selasa (29/12). “Pada intinya mengabulkan permohonan praperadilan pemohon, menyatakan tindakan penghentian penyidikan tidak sah menurut hukum,” kata Suharno, kemarin.
2. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyatakan masih menunggu petikan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan chat mesum Rizieq Shihab yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kita menunggu hasil ketikan putusannya seperti apa. Nanti tindak lanjut ke depan apa nanti kita sampaikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (29/12). Yusri belum merespons lebih jauh putusan pengadilan tersebut, ia masih menunggu keterangan resmi yang disampaikan oleh PN Jaksel.
3. Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut pencabutan SP3 kasus chat mesum yang menyeret Rizieq Shihab sebagai strategi untuk mengalihkan peristiwa penembakan enam anggota Laskar FPI. Munarman menyebut putusan itu politis.
Munarman mengatakan, jika dilihat dari segi isu, sangat jelas hal ini merupakan strategi untuk menyesatkan agar publik melupakan isu yang tengah ditangani Komnas HAM itu. Apalagi sidang yang berkaitan dengan dibukanya lagi kasus chat mesum yang melibatkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab itu tergolong kilat.
4. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengaku heran dengan dibukanya kembali praperadilan kasus chat mesum Habib Rizieq Shihab (HRS). Dia tidak menemukan proses pendaftaran kasus itu ke PN Jakarta Selatan. “Jujur tadi saya kaget dan bingung kenapa tiba-tiba ada putusan itu tanpa pernah dengar kapan proses pendaftaran dan persidangannya. Saya sampai googling agak lama nggak ketemu berita pendaftaran dan persidangan. Namun demikian, kalau memang benar sudah ada putusannya, ya kita harus hormati,” kata Habiburokhman, kepada wartawan, Selasa (29/12) seraya menambahkan, pihak Habib Rizieq harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.
5. Kuasa hukum Front Pembela Islam ( FPI) Aziz Yanuar mempertanyakan putusan PN Jaksel yang membatalkan SP3 kasus dugaan chat mesum atas nama MRS. Aziz menilai, keputusan itu merupakan bentuk pengalihan isu dari kasus penembakan enam orang laskar FPI oleh aparat kepolisian di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. “Ini makin membuktikan dugaan kepanikan rezim. “Ini dalam dunia intelejen dikenal dengan istilah deception atau pengalihan isu,” ujarnya, Selasa (29/12).
6. Menlu Retno Marsudi menegaskan, Pemerintah Indonesia melarang staf Kedutaan Besar Jerman yang menyambangi Markas Front Pembela Islam ( FPI) datang kembali ke Indonesia. “Kementerian Luar Negeri menyampaikan keputusan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menghendaki yang bersangkutan dating kembali ke Indonesia,” kata Retno dalam siaran daring, Selasa (29/12).
Retno mengatakan, sejak awal adanya berita mengenai staf Kedutaan Besar Jerman di Jakarta mendatangi markas FPI di Petamburan pada tanggal 17 Desember 2020, pihaknya telah bergerak dan memanggil kepala perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta.
Menlu Retno Marsudi mengatakan, pemerintah Jerman telah meminta maaf atas tindakan salah seorang staf Kedubesnya yang menyambangi markas Front Pembela Islam ( FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat pada (17/12). Retno mengatakan, sejak berita itu beredar, Kemenlu RI telah memanggil kepala perwakilan kedutaan besar Jerman di Jakarta untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes terkait dengan kejadian tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, kepala perwakilan kedutaan Jerman membenarkan keberadaan staf kedutaan di sekretariat ormas tersebut dan menyampaikan bahwa keberadaan staf tersebut merupakan inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan Kedutaan Besar Jerman.
7. Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, warga negara Jerman yang mengunjungi markas Front Pembela Islam beberapa waktu lalu terdaftar sebagai diplomat. Posisinya adalah “Second Secretary” atau Sekretaris Kedua di Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia. “Yang bersangkutan terdaftar sebagai diplomat dengann gelar Sekretaris Kedua (Second Secretary). Dengan sendirinya yang bersangkutan menikmati privileges sebagai diplomat sesuai Konvensi Wina,” kata Faizasyah saat dihubungi, Selasa (29/12).
Namun, sebagaimana telah disampaikan Kedutaan Jerman beberapa waktu lalu, kedatangan stafnya ke markas FPI itu merupakan inisiatif pribadi. Tindakan tersebut tidak mewakili Kedutaan Jerman. “Hal itu yang disampaikan pihak Jerman saat dipanggil ke Kemlu dan dimintakan klarifikasi 20 Desember,” kata Faiza.
8. Presiden Jokowi mewanti-wanti supaya tak ada lagi pemotongan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dalam bentuk apa pun. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas persiapan penyaluran bansos tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/12). “Ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, perlu dilakukan digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan sistem bank mitra pemerintah dalam program penyaluran bantuan. Dengan demikian, pemotongan bantuan dapat dicegah.
9. Mensos Tri Rismaharini berjanji lakukan perbaikan mekanisme penyaluran program bansos. Nantinya, penerima bantuan dapat memberikan laporan mengenai proses penyaluran bantuan oleh pihak-pihak terkait. “Jadi bukan hanya kami memberikan bantuan, tapi ada pelaporan juga dari penerima bantuan,” kata Risma dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Setpres, Selasa (29/12).
Risma belum menyampaikan secara rinci perbaikan mekanisme yang akan dilakukan dalam realisasi bansos ini. Namun, ia menyebut, langkah ini ditempuh untuk mencegah terjadinya pemotongan bantuan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, penyelewengan dana bansos dapat dicegah.
10. Mantan Menkes Terawan Agus Putranto melakukan serah terima jabatan Menteri Kesehatan kepada Budi Gunadi Sadikin, Selasa (29/12). Sejumlah mantan Menkes turut hadir secara virtual dalam proses sertijab tersebut. Di antaranya, Nila Farid Moeloek, Nafsiah Mboi, Siti Fadilah Supari dan mantan Wamenkes Ali Ghufron Mukti. Terawan terlihat mengenakan baju batik warna hijau muda, sedangkan Budi Gunadi mengenakan baju batik berwarna biru. Dalam sertijab tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono juga turut hadir.
11. Terawan Agus Putranto mengaku sangat bersyukur dapat mengakhir jabatannya sebagai Menkes, walaupun tidak menyelesaikan jabatan itu hingga akhir periode. Ia menyebut, amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai menkes merupakan sebuah anugerah. ‘’Saya merasa sangat bersyukur boleh mengakhir masa jabatan saya, meskipun belum lengkap. Tapi itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan,” kata Terawan di Kantor Kemenkes, Jakarta, kemarin.
Ia berharap, dirinya tetap mampu memberikan sumbangsih kepada negara meski tak lagi menjabat Menkes. Selain itu, ia memohon agar Tuhan YME memberikan bimbingan kepada seluruh jajaran Kemenkes untuk menjalankan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
12. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan menaikan tunjangan aparatur sipil negara (ASN) pada 2021. Dengan kenaikan tunjangan itu, maka ASN mendapatkan penghasilan paling sedikit Rp 9 juta per bulan. “Insya Allah harusnya tahun ini karena ada pandemi Covid-19, tunjungan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa dapatkan penghasilan minimal Rp 9 – 10 juta,” kata Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo, pemerintah merekrut 138.782 orang CPNS di 2020 lewat seleksi calon PNS Tahun 2019 dari 4,19 juta pendaftar. Seleksi dilakukan secara transparan dan bebas KKN serta didukung teknologi computer assisted test (CAT). Selain itu, pemerintah merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) untuk tenaga guru dan tenaga kependidikan, dosen, tenaga medis, dan penyuluh pertanian.
13. Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan tidak akan ada lagi penerimaan guru lewat seleksi CPNS. Bima menyebut pemerintah sepakat mengalihkan pengangkatan guru melalui perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK, jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” katanya, Selasa (29/12).
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, untuk penetapan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 ditargetkan akan ditetapkan pada bulan Mei. Dengan demikian, ia memastikan pelaksanaan tes CPNS akan dimulai paling lambat Juni 2021. “Diperkirakan formasi itu Mei sudah dapat ditetapkan. Untuk pelaksanaan tesnya dibutuhkan waktu paling lambat bulan Juni sudah harus dimulai agar pada bulan Desember sudah diselesaikan seleksi formasi CPNS-nya,” kata Bima melalui konfrensi pers secara virtual, Selasa (29/12).
14. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tentang varian baru virus corona yang muncul di London, Inggris. Menurut masukan dari para ahli, ujarnya, varian virus ini memang lebih menular. Tetapi, belum terbukti lebih berbahaya. Selain itu, menurut para ahli, varian virus ini bisa dideteksi dengan alat yang ada sekarang seperti swab antigen dan swab PCR. Namun, Budi belum dapat memastikan apakah varian virus yang dinamakan B117 atau N501Y itu sudah ada di Indonesia atau belum.
15. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan tetap berada di rumah saat perayaan Tahun Baru 2021. Azis mengatakan, hal ini untuk mengantisipasi penularan mutasi virus corona penyebab Covid-19 yang baru-baru ini ditemukan di Inggris. Menurut Azis, mutasi B117 yang ditemukan di Inggris itu menyebabkan penularan virus SARS-CoV-2 menjadi lebih cepat. Karena itu, dia mendesak pemerintah agar lakukan pelacakan terhadap WNA dan WNI yang baru-baru ini memasuki wilayah RI dari luar negeri. “Khususnya dari Inggris dan Eropa,” ujar Azis, Selasa (29/12).
16. Sekjen Kemenlu Cecep Herawan mengimbau WNI mengurungkan niat untuk bepergian keluar negeri di masa pandemi Covid-19. Dikatakan, WNI tak perlu keluar negeri jika tak ada keperluan yang mendesak. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah masuknya varian baru Covid-19 ke Indonesia. “Kami imbau khususnya WNI untuk kiranya menunda perjalanan luar negeri, kiranya dapat dipertimbangkan dengan matang,” katanya dalam dialog ‘Membedah Regulasi Larangan Masuk Bagi Warga Asing’ di YouTube BNPB, Selasa (29/12).
17. Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Hadisasmito menjelaskan surat karantina mandiri pencegahan virus corona selama lima hari bagi WNI dari luar negeri yang akan kembali ke Indonesia sudah sesuai pakem kesehatan. Ia menerangkan, jangka waktu lima hari itu sudah melalui pertimbangan ahli.
18. Tim Penyelidikan dan Investigasi Komnas HAM kembali memanggil sejumlah polisi terkait kasus penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dalam bentrokan di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Ketua tim, Chairul Anam menyebut saat ini pemanggilan dilakukan sebagai pemeriksaan tambahan. “Pemeriksaan tambahan untuk petugas kepolisian,” kata Anam di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
19. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menuding ICW tidak objektif memberikan penilaian terhadap lembaganya karena mengabaikan indikator pencegahan. Menurut dia, ICW hanya menganggap KPK sebatas komisi penangkap koruptor saja. Ghufron berujar LSM antikorupsi itu mengabaikan hasil kerja pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang sudah dilakukan selama ini. Ia berpendapat, apa yang disampaikan ICW akan bertentangan dengan kesadaran antikorupsi masyarakat. “KPK yakin masyarakat dan rakyat Indonesia lebih dewasa dari ICW,” imbuhnya.
20. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ragam vaksin yang telah dibuat masih efektif menangkal mutasi baru virus corona dari Inggris. Vaksin masih tetap bisa menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok. “Vaksin yang dikembangkan sekarang masih efektif untuk digunakan dalam rangka mencapai herd immunity,” katanya, Selasa (29/12).
21. Pemerintah Indonesia memborong sekitar 426 juta dosis vaksin virus corona dari sejumlah perusahaan internasional. Pembelian vaksin dilakukan untuk menumbuhkan herd immunity atau kekebalan komunitas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia perlu melakukan vaksinasi terhadap 181 juta orang demi mencapai herd immunity. Setiap orang diberikan dua dosis vaksin, sehingga vaksin yang dibeli sebanyak 426 juta dosis.
22. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, kasus kematian akibat Covid-19 menunjukkan tren yang memburuk pada minggu ini. Ada peningkatan jumlah kematian sebesar 20 persen dibandingkan minggu sebelumnya. Berdasarkan data 27 Desember 2020, terdapat 5 provinsi yang menyumbangkan peningkatan angka kematian tertinggi akibat Covid-19. Pertama, Jawa Tengah yang naik 167 kasus. Kedua, Jawa Timur yang naik 42 kasus. Ketiga, DIY yang naik 23 kasus. Keempat, Jawa Barat naik 22 kasus. Kelima, Banten naik 8 kasus.
Wiku Adisasmito menyebut, jumlah daerah zona merah atau risiko tinggi Covid-19 mengalami peningkatan pada pekan ini. Data 27 Desember 2020 menunjukkan, daerah yang berada di zona merah virus corona jumlahnya mencapai 76 kabupaten/kota. Ia menjelaskan, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan tajam selama delapan minggu terakhir. “Terlihat adanya kenaikan kasus positif yang tajam dari 23.089 menjadi 48.435 atau naik lebih dari 100 persen dalam delapan minggu,” kata Wiku.
23. Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengapresiasi kebijakan pemerintah melarang WNA masuk Indonesia. Akan tetapi ia menyayangkan, kenapa larangan itu tidak langsung diterapkan sejak diumumkan sehingga tidak ada jeda waktu yang memungkinkan orang bisa masuk. “Itu kebijakan yang benar, tapi anehnya masih ada tenggat waktu sampai 1 Januari 2021. Jadi hari-hari ini kan orang masih bisa masuk, virus kan enggak pilih-pilih hari,” katanya, Selasa (29/12). Ia mengatakan, kekhawatiran ini karena strain baru virus corona itu sudah ditemukan di Singapura.
24. Belum tertangkapnya eks caleg PDI Perjuangan (PDI-P) Harun Masiku menjadi catatan hitam bagi KPK pada 2020. Menurut anggota Komisi III DPR Taufik Basari, buron Harun Masiku merupakan PR bagi KPK karena sudah hampir satu tahun belum tertangkap. “Ini harus menjadi PR, jadi pekerjaan rumah KPK untuk di tahun 2021 untuk terus mengejar ke mana larinya Harun Masiku. Kalau bisa menangkap, itu tentu akan pulih kembali kepercayaan public pada KPK,” ujar Taufik dalam sebuah diskusi yang disiarkan akun Youtube Biznews TV, Selasa (29/12).
25. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menegur Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan karena dinilai memberikan keterangan atau jawaban yang berbelit-belit dan tidak jujur saat menjadi saksi dalam sidang Djoko Tjandra. Hakim bahkan mengancam Pinangki dengan dakwaan keterangan palsu di sidang.”Kami mohon kepada saudara berdua, ya, jangan mempersulit diri saudara sendiri. Karena kalau gini terus saya akan memerintahkan penuntut umum menetapkan saudara sebagai Terdakwa untuk memberikan keterangan yang tidak benar,” tegas Hakim Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/12) malam.
26. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai, upaya penanggulangan wabah virus corona (Covid-19) di tanah air masih belum optimal. Masih ada kebijakan yang tumpang tindih, sehingga tidak mendapat hasil maksimal. Said menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih lemah. “PBNU melihat masih lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menanggulangi dan mengendalikan wabah Covid-19. Sejumlah keputusan terlihat tumpang tindih,” kata Said dalam acara Refleksi Tahun 2020 dan Tausyiah Kebangsaan NU Memasuki Tahun 2021, Selasa (29/12). (HPS)