JAKARTA, REPORTER.ID – Isu ‘kudeta’ Partai Demokrat yang diduga dilakukan oleh orang dekat Istana mengemuka, setelah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AYH membeberkannya kepada publik baru-baru ini. Putra sulung Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu bahkan menyebut ada lima orang Istana Negara yang hendak merebut partai berlambang Bintang Mercy dari tampuk kepemimpinannya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/2/2021) melihat, isu tersebut berhembus karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yakni SBY mulai panik lantaran elektabilitas ‘putranya’ tak kunjung mengalami peningkatan alias belum moncer di papan survei.
Bahkan, analis politik asal UIN Jakarta itu menilai kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik kedepan juga cukup berat. Seperti isu normalisasi Pilkada Serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi ‘Demokrat’ karena dinilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri.
“Momentum Pilkada Serentak, khususnya DKI sebetulnya adalah ajang bagi AHY sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Tetapi momen itu mendapat hadangan, sehingga kemungkinan besar Pilkada digelar setelah Pilpres 2024,” ujarnya.
Karenanya, menurut Fadhli, Demokrat mulai memainkan strategi lain untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu ‘intimidasi’ di internalnya. Dia menganggap, isu ini mengingatkan pola ‘flaying victim’ yang dinilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat.
“Citra yang ingin dibangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana yang ingin memecah belah partai Demokrat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan adanya gerakan upaya merebut paksa partai berlambang bintang mercy yang diduga dilakukan oleh orang lingkaran Presiden Jokowi.
“Commanders calls tadi rapat DPP membahas hal cukup serius yang cepat atau lambat pasti jadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” sebut dia. ***
