JAKARTA, REPORTER.ID – Isu adanya upaya ‘kudeta’ atau penggulingan paksa terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat direspons tokoh senior dan sebagian pendiri partai berlambang ‘Bintang Mercy’. para pendiri dan senior Partai Demokrat justru telah mendengarkan keluhan dan pengaduan serta kekecewaan kader terkait pelaksanaan kongres partai pada Maret tahun lalu.
Hal ini disampaikan mantan Ketua Komisi Pengawas (Komwas) Partai Demokrat Ahmad Yahya saat membacakan pernyataan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Dihadiri para mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat yaitu M. Darmizal, Yus Sudarso, Sofwatillah Muzaid, dan Tri Yulianto, Ahmad Yahya justru mengkritik pernyataan AHY yang menyeret sejumlah nama pejabat di lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai,” katanya.
Dia mengatakan, para pendiri dan senior Partai Demokrat justru telah mendengarkan keluhan dan pengaduan serta kekecewaan kader terkait pelaksanaan kongres partai pada Maret tahun lalu. Para kader itu, kata dia, kecewa dengan proses kongres yang berlangsung tidak sesuai dengan mekanisme demokratis dan sesuai dengan AD/ART partai.
“Tidak memenuhi tata cara kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan,” ujarnya.
Ahmad Yahya juga membongkar praktik pungutan berupa iuran dari tiap Fraksi Partai Demokrat di tingkat DPD dan DPC. Pungutan itu, kata dia, merupakan praktik yang tidak pernah terjadi selama ini. Mulai dari Budi Santoso, alm Hadi Utomo, maupun Anas Urbaningrum.
“Pungutan itu, justru memberatkan kader partai di daerah-daerah. Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten atau kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten atau kota,” bebernya.
Dia mengungkapkan harapan kader Demokrat di daerah-daerah. Secara umum, para kader menginginkan adanya perubahan mendasar di partai tersebut. Sehingga partai itu menjadi lebih baik ke depan dan kembali menjadi partai besar. Adanya kesan negatif sebagai parpol ekslusif dan milik keluarga juga harus dihilangkan.
“Fakta lain adalah hasil Pilkada banyak yang gagal sehingga kader Demokrat di daerah berharap dapat dipimpin figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat seperti di tahun 2009,” ujarnya.
Dia juga menjelaskan adanya aspirasi masyarakat untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat. Menurut dia, usulan itu bukan hal yang inkonstitusional. Usulan itu justru telah diatur dalam AD/ART partai. Usulan dilakukannya KLB, sepenuhnya adalah hak DPC dan DPD Partai Demokrat sebagai pemegang hak suara sedangkan DPP hanya memiliku satu hak suara.
“Apabila dilarang atau jadi hal tabu (KLB) maka tentu yang melarang tidak memahami aturan dan asas demokrasi,” ujarnya. ***
