Salah satu berita menarik pagi ini adalah keberanian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pembebasan pajak mobil baru. Alasannya, demi merangsang pertumbuhan industri otomotif. Tidak tanggung-tanggung, Ketum Golkar itu menargetkan, pajak mobil baru nol persen itu berlaku mulai 1 Maret 2021. Padahal sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menolak usulan Kemenprin untuk memberikan pajak mobil baru nol persen.
Sindiran Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo soal dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada dapat menghambat konsolidasi demokrasi, juga menjadi pembicaraan publik pagi ini.
Yang cukup mengejutkan adalah penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan di akun twitternya mengenai kematian Soni Eranata alias Maaher At-Thuwailibi. Pelapornya adalah Waketum Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) Joko Priyoski. Berikut isu selengkapnya.
1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong terbebasnya pajak mobil baru demi merangsang pertumbuhan industri otomotif. Tidak tanggung-tanggung, Airlangga menargetkan pajak mobil baru nol persen itu berlaku mulai 1 Maret 2021.
Airlangga mengatakan pemerintah akan menanggung PPnBM bagi mobil di atas 1.500 cc, yaitu untuk kategori mobil sedan dan mobil 4×2. Dijelaskan, tanggungan pajak sebenarnya diberikan selama sembilan bulan, namun terbagi menjadi tiga tahap dengan durasi masing-masing tiga bulan. “Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (11/2).
Menurut Airlangga, pemerintah akan memberi potongan pajak sebesar 50 persen dari tarif pajak pada tahap kedua atau tiga bulan berikutnya. Lalu, pada tahap ketiga, potongan pajak yang diberikan tinggal 25 persen. “Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan,” katanya.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menolak usulan Kementerian Perindustrian untuk memberikan pajak mobil baru atau pajak kendaraan bermotor (PKB) nol persen. “Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru nol persen seperti yang disampaikan industri maupun Kementerian Perindustrian,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online APBN KiTa, Senin (19/10/2020).
2. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengaku tak ingin umat Islam ikut berpikir sempit seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Misalnya, tidak mempercayai atau menolak keberadaan virus corona, mereka justru mempercayai konspirasi tanpa mencoba memahami sesuatu dengan ilmu pengetahuan atau akal sehat.
Mantan Ketua Umum MUI itu mengatakan berpikir sempit menjadi sumber stagnasi perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Berpikir sempit, juga jadi penyebab lahirnya sifat egoistik yang enggan menerima perbedaan pendapat dan berdialog. Menurut Ma’ruf, berpikir sempit juga menyimpang dari arus utama, dan bahkan berpotensi melahirkan sikap radikal. Buntutnya, sikap radikal kerap kali membenarkan atau menjustifikasi tindakan kekerasan.
3. Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyindir, dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada dapat menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan. Hal itu dikemukakan Agus dalam seminar Pilkada Serentak dan Konstelasi Politik di Daerah di Kantor Lemhannas, Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut Agus Widjojo, fenomena dinasti politik mengakibatkan rekrutmen politik hanya dikuasai sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal, Indonesia merupakan negara demokrasi. Itu artinya, dalam memilih pemimpin rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilu baik dalam memilih eksekutif maupun legislatif. Fenomena menguatnya dinasti politik itu terlihat dari rekapitulasi KPU pada pilkada 2020 di mana 55 dari 124 kandidat terafiliasi dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.
4. Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK) melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan ke Bareskrim Polri terkait pernyataan di akun twitternya soal kematian Soni Eranata alias Maaher At-Thuwailibi. Wakil Ketua Umum DPP PPMK Joko Priyoski menuding Novel telah menyebarkan berita bohong alias hoaks terkait kematian Maaher. Menurutnya, Novel tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari lembaga penegak hukum lain. “Kami dari DPP PPMK melaporkan saudara Novel Baswedan karena dia telah lakukan cuitan di Twitter dan telah kami duga melakukan ujaran hoaks dan provokasi,” ujar Joko, di Bareskrim Polri, Kamis (11/2). Joko juga mendesak agar Dewan Pengawas KPK memberi sanksi kepada Novel terkait pernyataannya di media sosial tentang Maaher.
5. Penyidik KPK Novel Baswedan menganggap pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri terkait kicauan soal kematian Soni Eranata alias Maaher At-Thuwailibi sebagai hal yang tak penting. “Saya enggak terbiasa menanggapi hal yang aneh dan enggak penting,” kata Novel, Kamis (11/2). Novel mengatakan kicauan terkait kematian Maaher saat yang bersangkutan menjalani masa penahanan di Rutan Bareskrim Polri sebagai bentuk keprihatinan. “Terlebih ini kasusnya penghinaan. Rasa kemanusiaan mana yang tidak terganggu? Miris,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mempertanyakan alasan Polri yang tetap menahan Soni Eranata atau Ustaz Maaher At-Tahuwailibi meski yang bersangkutan sempat mengeluh sakit. Seperti diketahui, Maheer meninggal dunia saat sedang menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/2) malam.
“Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Ustadz Maaher meninggal di rutan Polri. Pdhl kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Org sakit, kenapa dipaksakan ditahan? Aparat jgn keterlaluanlah.. Apalagi dgn Ustadz. Ini bukan sepele lho,” cuit Novel melalui akun twitternya @nazaqistsha, Selasa (9/2).
5. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan akan mempelajari laporan DPP PPMK terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan “Tentunya ini kami terima, akan kami pelajari dan tentunya juga akan Polri tindaklanjuti terhadap laporan yang disampaikan oleh warga masyarakat ini,” kata Rusdi, Kamis (11/2).
6. Kejaksaan Agung menaksir kerugian BPJS Ketenagakerjaan akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi di perusahaan itu mencapai Rp20 triliun. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengatakan kerugian tersebut setidaknya terjadi dalam tiga tahun terakhir. Febrie mempertanyakan pengelolaan perputaran uang nasabah di BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp20 triliun?” ucap Febrie kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).
Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tujuh orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan. “Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (11/2).
7. Presiden KSPI Said Iqbal melihat dua borok dalam pengelolaan investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, penempatan dana di saham bodong. ). Kedua, diduga ada pemberian komisi kepada pihak yang menentukan investasi di BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, keputusan penempatan investasi bukan berdasarkan fundamental dari masing-masing saham, tapi karena komisi tersebut. “Jadi tidak adil terhadap penempatan saham,” ujar Said dalam konferensi pers secara virtual, kemarin.
8. Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan pemerintah tidak bisa mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai negeri sipil (PNS) tanpa seleksi. “Undang-undang tidak memperbolehkan kita mengangkat PPPK dan PNS tanpa seleksi,” katanya kepada warga sekolah di SLB Negeri Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (11/2).
Namun, Nadiem menegaskan PPPK dan PNS memiliki derajat yang sama berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. Untuk itu ia meminta guru tak perlu khawatir terkait besaran gaji dan tunjangan jika lolos seleksi menjadi PPPK. “Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Uang yang diterima tiap bulan itu akan sama, semoga tidak lagi ada mispersepsi,” kata Nadiem.
9. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi Covid-19 mandiri bisa terlaksana setelah mendapat lampu hijau dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Budi menyebut vaksinasi mandiri masih menunggu pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan (nakes), nakes lanjut usia, dan tenaga pelayanan publik selesai. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan dari KPC PEN, kita bisa kemudian meluncurkan program ini (vaksinasi mandiri),” kata Budi Gunadi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube KPK RI, Kamis (11/2).
10. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat umum akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 sekitar April 2021. Vaksinasi untuk masyarakat umum ini akan memprioritaskan daerah yang rentan penularan Covid-19 dan kawasan padat penduduk. “Warga biasa bisa mendapatkan vaksin Covid-19 sekitar-sekitar bulan April. Itu diprioritaskan atau diarahkan dengan prioritas ke daerah rentan wabah dan daerah yang berpenduduk padat,” ujar Moeldoko dalam acara “KSP Mendengar” yang ditayangkan secara virtual, Kamis (11/2).
11. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertandang ke KPK untuk berdiskusi soal program vaksinasi Covid-19, Kamis (11/2). Budi mengatakan, program vaksinasi nasional tersebut menargetkan pemberian vaksin kepada 181,5 juta rakyat Indonesia yang berusia di atas 18 tahun. “Jadi butuh 363 juta vaksin dosis, karena masing-masing butuh dua dosis, kalau ditambah 15 persen cadangan ada 426 juta dosis vaksin. Bisa kebayang, kalau harga vaksin rata-rata biar gampang menghitungnya 10 dollar dengan 426 juta dosis itu (totalnya) 4,3 billion (miliar) US dollars uangnya akan nanti dikeluarkan untuk membeli sejumlah vaksin ini,” ucap Budi.
Oleh karena itu, Budi Gunadi beserta jajaran Kemenkes membuka dialog secara dini dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan pendampingan. “Pak Ketua bilang, jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang. Kalau bisa kita bantu kasih tahu, ini pagar-pagarnya supaya jangan sampai masuk jurang,” kata Budi lagi.
12. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menegaskan, pemerintah tak punya buzzer untuk membela kebijakannya. Ia menyebut, seluruh warga punya hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk mengkritik pemegang kuasa. “Pemerintah tidak punya buzzer,” kata Fadjroel, kemarin.
Fadjroel mengatakan, Indonesia merupakan negara demokratis. Setiap masyarakat boleh menyampaikan pandangan, baik yang berupa dukungan maupun kritikan. “Siapa pun yang mendukung kebijakan dipersilakan, dan siapa pun mengkritik bahkan beroposisi dengan pemerintah dipersilakan,” ujar Fadjroel.
13. Jaksa KPK membeberkan daftar belanjaan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat di Amerika Serikat yang mencapai lebih dari Rp 753 juta. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan salah satu terdakwa penyuap Edhy Prabowo, yaitu Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. “Total belanja Edhy Prabowo dengan menggunakan Kartu BNI debit Emerald Personal atas nama Ainul Faqih adalah sejumlah Rp 753.655.366,” demikian bunyi surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2).
Menurut jaksa, uang yang digunakan Edhy untuk berbelanja berasal dari Suharjito dan perusahaan eksportir benih lobster lainnya. Uang tersebut, dikirim oleh sekretaris pribadi Edhy, Amiril Mukminin ke rekening atas nama Ainul Faqih yang merupakan staf pribadi istri Edhy. “Kemudian Ainul Faqih menggunakan uang tersebut sesuai dengan arahan Amiril Mukminin untuk kepentingan Edhy Prabowo dan Iis Rosita Dewi (istri Edhy),” ujar jaksa.
14. Jaksa KPK membeberkan kronologi pemberian suap dari Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suap diberikan agar Edhy mempercepat pemberian izin budidaya dan ekspor benih lobster kepada perusahaan Suharjito. Dalam surat dakwaan, kasus ini bermula dari kebijakan Edhy mengizinkan budidaya dan ekspor benih lobster.
Terdakwa Suharjito menemui Edhy di rumah dinas Menteri KP, pada 4 Mei 2020 untuk mengutarakan keinginannya untuk budidaya dan ekspor benih lobster. “Edhy Prabowo memperkenalkan terdakwa dengan Safri selaku Staf Khusus Menteri KP-RI dan mengatakan, terkait pengurusan permohonan izin budidaya sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan izin ekspor BBL agar terdakwa berkoordinasi dengan Safri,” ujarnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2/2021). Suharjito lalu meminta bawahannya untuk berkoordinasi dengan Safri untuk mengurus permohonan izin tersebut.
Staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Safri, meminta uang Rp 5 miliar kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) untuk diberikan kepada Edhy dalam rangka penerbitan izin budidaya dan ekspor benih lobster. Hal itu tertuang dalam surat dakwaan terdakwa penyuap Edhy, Direktur PT DPPP Suharjito, yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/2/2021). Safri mengungkapkan, permintaan uang tersebut terucap ketika anak buah Suharjito menanyakan perkembangan perizinan yang diajukan PT DPPP.
15. Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, membantah pernyataan pemilik toko jam tangan, Marietta, ihwal pembelian jam tangan mewah. Sebelumnya, Marietta mengungkap bahwa Rezky membelikan Nurhadi jam tangan Richard Mille yang serupa dengan milik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko seharga Rp 1,85 miliar.
Keterangan itu disampaikan Marietta saat bersaksi untuk terdakwa Rezky dan Nurhadi dalam sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA, Kamis (11/2). “Pak Nurhadi itu enggak pernah suka jam tangan rose gold. Kalau beli saya pasti beli di toko resmi,” ucap Rezky yang menghadiri sidang secara daring, Kamis kemarin. “Sekali lagi saya sanggah ,saya tidak pernah mengucapkan itu sekalipun,” kata dia.
16. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memelajari hasil investigasi Komnas HAM soal tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam ( FPI). Karo Penmas Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya akan meminta barang-barang bukti terkait kasus tersebut yang masih dipegang Komnas HAM. “Polri akan berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk dapat memberikan barang bukti yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM untuk diberikan kepada Polri,” kata Rusdi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/2).
17. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menentukan sikap dan langkah guna mengatasi konflik yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) di Papua. Azis meminta pemerintah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, Papua untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB.
Azis mengatakan, sikap pemerintah tersebut sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua. Politisi Golkar ini juga meminta personel keamanan ditambah di titik-titik rawan terjadinya teror KKB kepada masyarakat setempat. “Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik,” kata Azis.
18. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengerahkan 40.366 anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas) untuk ditugaskan sebagai penelusur penyebaran Covid-19. Sigit mengatakan, lanhkah ini bertalian dengan arahan Presiden Jokowi untuk memperkuat 3T (testing, tracing, treatment) dalam penanganan pandemi Covid-19. ‘’Selain itu, Polri juga menyiapkan 13.500 tenaga kesehatan, yang 900 di antaranya telah dilatih menjadi vaksinator oleh Bapelkes/BBBK Kementerian Kesehatan. Sementara, 12.600 tenaga kesehatan lainnya akan diberikan pelatihan serupa dalam waktu dekat,’’ ujar Sigit dalam apel serentak yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/2).
19. Presiden Jokowi mengatakan, vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik akan dimulai pekan depan. Selain itu, masyarakat dengan risiko tinggi terpapar Covid-19 juga bisa segera mendapatkan suntikan vaksin. Selain itu, kata Jokowi, masyarakat yang bekerja di sektor jasa dengan tingkat interaksi yang tinggi juga perlu segera disuntik vaksin Covid-19. Contohnya, karyawan mal yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat. “Mulai pekan depan ini sudah mulai masuk (vaksinasi untuk) pelayanan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat,” ujar Jokowi di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Setpres, Kamis (11/2).
20. Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan pembenahan di tubuh maskapai Garuda Indonesia. Erick meminta Garuda Indonesia memulangkan lebih cepat 12 pesawat jenis Bombardier CRJ1000 kepada pihak leasing. walaupun perjanjian kontrak sewa pesawat itu baru akan berakhir di 2027.
Erick mengaku mempunyai landasan kuat untuk memutus kontrak sewa pesawat itu secara sepihak dari Nordic Aviation Capital (NAC). Keputusan itu diambil setelah ia melihat hasil pengusutan KPK dan juga penyelidikan Serious Fraud Office (SFO) Inggris terhadap indikasi pidana suap dari pihak pabrikan kepada oknum pimpinan Garuda saat proses pengadaan pesawat tahun 2011.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak mau lagi Garuda Indonesia asal-asalan dalam membeli atau menyewa pesawat. Dia menginginkan maskapai pelat merah itu dalam membeli pesawat harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. “Mapping penyewaan pesawat harus berubah, karena itu kita juga lihat, langsung kepada Airbus, Boeing, siapa yang terbaik untuk kita nantinya,” ujar Erick dalam konferensi pers virtual, kemarin.
21. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perusahaannya mengalami kerugian besar akibat mengoperasikan pesawat jenis Bombardier CRJ1000. Atas dasar itu, manajemen Garuda Indonesia memutuskan mengembalikan 12 pesawat itu ke pihak leasing, yaitu Nordict Aviation Capital (NAC). “Jadi memang tidak dapat dimungkiri selama 7 tahun mengoperasikan, tiap tahun secara rata-rata kita mengalami kerugian penggunaan pesawat CRJ1000 ini lebih dari 30 juta dollar AS (sekitar Rp 420 miliar kur Rp 14.000) per tahun. Sementara sewa pesawatnya sendiri diangka 27 juta dollar AS,” ujar Irfan dalam konferensi pers virtual, kemarin. (HPS)
