JAKARTA,REPORTET.ID – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan jika vaksinasi di DPR RI terbuka. Hanya saja untuk menghindari kerumunan wartawan dilarang melakukan pemotretan di ruang.vaksinasi.
“Tak ada yang ditutup-tutupi, karena ini program pemerintah dimana seluruh rakyat harus mendukung vaksinasi, agar covid-19 ini terus melandai,” kata Indra pada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jalarta, Jumat (26/2).
Namun, jika ada penerapan prokes oleh Pamdal itu berlebihan, Indra meminta maaf. “Jika ada sikap Pamdal berlebihan, kami mohon maaf. Bahwa tak ada niat untuk memghalang-halangi wartawan. Hanya untuk menghindari kerumunan,” tambahnya.
Apalagi lanjut Indra, jika ada yang foto-foto untuk selfie di media sosial dan sebagainya. Hal itu bisa dibayangkan jumlah tenaga kesehatan saja mencapai 200 orang. “Di ruangan yang terbatas itu tak boleh ada kerumunan,” ungkapnya.
Menurut Indra, vaksinasi yang mulai dilakukan pada 24 Februari ini akan berlangsung hingga 10 Maret mendatang, sampai tahap kedua. Setiap harinya jumlah yang divaksin targetnya 1000 hingga 1.500 orang. Sehingga sebanyak 15.989 orang di DPR RI ini akan selesai pada 10 Maret nanti.
Saat ditanya anggota DPR dengan keluarganya, Indra menegaskan jika itu program dari Kemennkes RI. “Jika hanya anggota yang divaksin, itu tak akan efektif. Sehingga harus satu keluarga dan itu merupakan bentuk proteksi bagi anggota dewan,” ungkapnya.
Selain anggota DPR, pemberian vaksin juga diperuntukkan bagi para pegawai, PNS, petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), tenaga ahli, staf, petugas cleaning service, dan lainnya.
Secara terpisah, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Rahmad Budiaji, yang biasa dipanggil Aji, menerangkan bahwa sebelum kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR RI dilakukan, Kemenkes RI melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) telah bersurat kepada Setjen DPR.
“Yang substansinya meminta data sasaran vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik di lingkungan DPR,” kata Aji.
Setjen DPR telah menjawab surat dimaksud dengan data sasaran pelayan publik di DPR sekaligus permintaan waktu dan tempat untuk pelaksanaan vaksinasi. “Seperti yang diketahui, anggota DPR tidak hanya didukung support system melalui PNS, namun juga ada PPNASN (Pegawai Pemerintah non ASN-red) dan TA (Tenaga Ahli-red),” kata Aji.
Dari data yang telah disampaikan masih membutuhkan verifikasi, jumlah sasaran vaksinasi di lingkungan DPR mencapai 15.989 orang dengan target vaksinasi per hari sekitar 1.000 orang lebih. Harapannya, tahap pertama vaksinasi telah berlangsung sejak 24 Februari dapat selesai maksimal tanggal 10 Maret dan berlanjut ke vaksinasi tahap kedua.
Mengenai kabar vaksinasi di DPR yang dirumorkan dilakukan secara tertutup, Aji menjelaskan bahwa semua sasaran vaksin di lingkungan DPR sesuai jadwal sudah tahu arah menuju dan keluar dari tempat vaksinasi. Selain itu kegiatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sembari memperhatikan kenyamanan bagi sasaran vaksin dan para petugas kesehatan yang bertugas agar tidak menjadi tontonan.
