Isu menarik pagi ini adalah dua orang anggota keluarga Presiden Jokowi, yakni putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution akan dilantik menjadi Wali Kota hari ini, Jumat (26/2). Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo dan Bobby sebagai Wali Kota Medan. Jokowi pesan kepada menantunya agar tidak korupsi dan selalu menjaga amanah rakyat.
Menko Marves Luhut B Pandjaitan buka-bukaan soal tuduhan bahwa pemerintah saat ini terkesan mengutamakan China dalam pembangunan dan investasinya, termasuk vaksin corona. Luhut juga bicara soal tuduhan yang menyebut dirinya sebagai ‘komandan’ China di Indonesia. Luhut tidak membantah soal kedekatan dengan China.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbitkan surat telegram yang berisi instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Instruksi tersebut terkait dengan kasus penembakan oleh Bripka CS di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyebabkan tiga orang tewas dan satu luka. Tiga korban tewas yakni anggota TNI berinisial S dan dua pegawai kafe berinisial FSS dan M. Lewat surat telegram, Kapolri meminta peristiwa itu tidak terulang lagi.
IPW menyesalkan insiden penembakan yang dilakukan oknum anggota Polri di Cengkareng itu. IPW mendesak agar oknum polisi tersebut dihukum mati, dan mendesak agar Kapolres Jakarta Barat dicopot. “Aksi brutal yang diduga dilakukan polisi koboi di Cengkareng menunjukkan Jakarta semakin tidak aman. IPW mendesak oknum polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat segera dicopot dari jabatannya,” tegas Ketua Presidium IPE Neta S Pane.
Isu kudeta Partai Demokrat yang digaungkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) makin memanas jadi SBY versus Moeldoko. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan di partainya. Namun, upaya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Menurut SBY, Jokowi merupakan sosok yang memiliki integritas.
Moeldoko bereaksi keras atas tudingan itu. Mantan Panglima TNI itu menyatakan, selama ini ia sudah berupaya untuk diam. “Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini,” kata Moeldoko. Berikut isu selengkapnya.
1. Dua orang anggota keluarga Presiden Jokowi, yakni putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobby Nasution akan dilantik menjadi Wali Kota hari ini, Jumat (26/2). Gibran dilantik sebagai Wali Kota Solo dan Bobby sebagai Wali Kota Medan. Pelantikan pasangan Gibran dan Teguh Prakosa dijadwalkan pukul 08.00 WIB di Gedung DPRD Solo Kecamatan Laweyan, Solo, dan dilangsungkan secara daring. Acara pelantikan juga hanya menghadirkan 25 tamu undangan termasuk pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih beserta istri masing-masing.
Sedangkan Bobby dilantik sebagai Wali Kota Medan bersama Aulia Rachman selaku Wakil Wali Kota Medan pada pukul 08.00 WIB. Pelantikan Bobby dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Sumut bersama 10 kepala daerah lainnya yang terpilih di Pilkada 2020. Pelantikan Bobby juga dilangsungkan secara daring dan hanya boleh dihadiri kepala daerah beserta istri.
2. Presiden Jokowi memberi pesan antikorupsi bagi menantunya Bobby Afif Nasution terkait jabatannya sebagai Wali Kota Medan. Bobby mengatakan Jokowi mengingatkan dirinya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi serta menjaga amanah dari masyarakat Medan. “Pesannya [dari Jokowi, red] bukan hanya pas pelantikan, tapi juga menjabat. Amanahnya bukan dari siapa-siapa, tapi dari masyarakat Medan harus dipegang betul, hindari paling utama korupsi dan harus dijaga betul jangan korupsi,” kata Bobby, Kamis (25/2).
Seperti diketahui, pasangan Bobby-Aulia Rachman dilantik secara resmi sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (26/2). Setelah resmi dilantik, Bobby dan Aulia akan langsung bekerja. Ia berharap selama menjabat nanti sebisa mungkin protokoler tidak terlalu kaku sehingga tidak menganggu pekerjaan mereka di pemerintahan.
3. Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution akan mengutamakan penyelesaian masalah kebersihan dan banjir pada 100 hari pertama sebagai Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Janji itu disampaikan Bobby usai ditetapkan KPU sebagai wali kota Medan terpilih hasil Pilkada 2020 pada Kamis (18/2). “Sangat banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Sebenarnya 100 hari kerja secara ini tidak tidak terlalu ada, karena kita dipilih untuk sampai 2024 nanti. Tapi fokus kerja yang kita percepat adalah yang benar-benar dirasakan masyarakat, yang menjadi keluhan masyarakat seperti permasalahan kebersihan,” tegas Bobby Nasution.
4. Kemendagri akan melantik 178 kepala daerah terpilih tahap pertama pada Jumat (26/2) hari ini. Pelantikan ini berdasarkan hasil Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020. “178 kabupaten/kota ini berasal dari kepala daerah yang memang masa akhir jabatannya habis di 17 Februari. Kemudian kepala daerah yang berdasarkan hasil keputusan sela MK itu sidangnya tidak dilanjutkan, gugatannya tidak dilanjutkan,” kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan di Kantor Kemendagri, Kamis (25/2).
Sebanyak 17 Bupati/Wali Kota hasil Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur akan dilantik Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, hari ini, Jumat (26/2). Pelantikan dilakukan dalam tiga sesi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Para pimpinan Forkopimda Kabupaten/Kota mengikuti pelantikan secara virtual di daerahnya masing-masing.
“Kami akan memastikan bahwa pelaksanaan pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Khofifah, Kamis (25/2) malam.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan melantik lima kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada Serentak 2020 lalu di Gedung Merdeka, Bandung, pada hari ini, Jumat (26/2). “Rencana 5 kepala daerah di Gedung Merdeka,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Jabar Setiaji, Kamis (25/2). Setiaji mengatakan bahwa kelima pasangan kepala daerah yang bakal dilantik itu yakni untuk Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kota Depok, dan Kabupaten Indramayu.
5. Menko Marves Luhut B Pandjaitan buka-bukaan soal tuduhan bahwa pemerintah saat ini terkesan mengutamakan China dalam pembangunan dan investasinya, termasuk vaksin corona. Luhut juga bicara soal tuduhan yang menyebut dirinya sebagai ‘komandan’ China di Indonesia.
Luhut tidak membantah soal kedekatan dengan China. “Kalau dibilang dekat China, iya. Kenapa dengan China? karena mungkin mereka ingin cari teman juga. Dia lihat kita enak,” kata Luhut saat diwawancara Pendiri CT Corp Chairul Tanjung dalam CNBC Indonesia Outlook 2021, Kamis (25/2). Luhut mengatakan, meski dekat dengan China, pemerintah juga tidak asal kerja sama dengan mereka. Pemerintah tetap menerapkan kriteria dan syarat ketat bagi China dan investor asing lainnya jika mau masuk ke Indonesia.
6. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi covid-19 pada Desember 2021 hingga Februari 2022. Vaksinasi diberikan sebagai upaya mempercepat pembentukan kekebalan komunitas terhadap virus (herd immunity). “170 juta orang (divaksin) sehingga pada Desember atau Februari bisa 70 persen tuntas,” ujar Erick saat menghadiri CNBC Economic Outlook 2021, Kamis (25/2).
Erick memastikan vaksin diberikan pemerintah secara gratis atau bebas biaya. Hingga kini, sebanyak 340 juta dosis vaksin gratis telah diamankan. Menurut Erick, kecepatan vaksinasi membutuhkan dukungan berbagai pihak, salah satunya swasta. Oleh karenanya pemerintah membuka jalur mandiri. Dalam hal ini, swasta membeli vaksin dari pemerintah dan BUMN untuk nantinya diberikan gratis kepada pekerjanya. Rencana tersebut telah berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). “Ada 6.644 perusahaan yang daftar (vaksin) mandiri di Kadin. Kebutuhannya kurang lebih 7,5 juta,” ujarnya.
7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbitkan surat telegram yang berisi instruksi pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi. Instruksi tersebut terkait dengan kasus penembakan oleh Bripka CS di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyebabkan tiga orang tewas dan satu luka. Tiga korban tewas yakni anggota TNI berinisial S dan dua pegawai kafe berinisial FSS dan M. Lewat surat telegram, Kapolri meminta peristiwa itu tidak terulang lagi. Surat telegram nomor ST/396/II/HUK.7.1./2021 itu ditandatangani Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri, tanggal 25 Februari 2021. Surat ditujukan kepada seluruh Kapolda. Ada lima instruksi Kapolri dalam surat telegram itu.
Kapolri meminta Kapolda menindak tegas anggota Polri yang terlibat dalam kejadian tersebut dengan sanksi pemberhentikan tidak hormat dan proses pidana. Selanjutnya, Sigit meminta Kapolda memperketat proses pinjam pakai senjata api dinas yang hanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi syarat dan tidak bermasalah. Kapolda juga diminta memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya. Sigit juga meminta peningkatan sinergitas antara Polri dan TNI melalui kegiatan operasional terpadu, keagamaan, olahraga bersama, kolaborasi giat sosial atau kemasyarakatan.
8. Polda Metro Jaya menangkap seorang anggotanya, Bripka CS yang menembak tiga orang hingga tewas di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2) pagi. Tiga korban tewas itu yakni seorang anggota TNI berinisial S serta dua pegawai kafe berinisial FSS dan M. Satu pegawai kafe lainnya, H, mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit.
“Tindakan kekerasan dan penembakan dilakukan oleh Saudara Bripka CS, tadi pagi sekitar jam 04.00 WIB di Cengkareng, Jakarta Barat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Kamis siang. Fadil menjelaskan, tersangka pelaku sudah diperiksa secara maraton oleh penyidik. Penyidik mendapatkan dua alat bukti setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). “Kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan ditemukan dua alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP,” ujar Fadil.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyatakan akan menindak tersangka dengan tegas sesuai hukum yang adil. “Pelaku ditindak dengan tegas. Kami akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya. Fadil mengatakan, jajarannya telah mengambil langkah-langkah cepat untuk memproses tersangka secara pidana.
“Seiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota polri,” kata Fadil seraya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, keluarga korban dan kesatuan TNI AD atas terjadinya kasus yang dilakukan oleh anak buahnya. “Sebagai Kapolda Metro, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban dan kepada TNI AD. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini,” tegasnya lagi. Seperti diketahui, peristiwa penembakan di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, terjadi pada pukul 04.00 WIB. Ada tiga korban yang tewas yakni anggota TNI, S dan dua pegawai kafe FSS dan M. Satu pegawai lain, H mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran akan memecat Bripka CS, anggota Polri yang terlibat penembakan di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Fadil mengatakan, pihaknya akan menyelidiki kasus tersebut sesuai peraturan yang berlaku. “Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka (Bripka CS) bisa diproses pidana. Tersangka juga akan diproses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri,” kata Fadil dalam jumpa pers, Kamis (25/2).
Fadil menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman serta Pangkostrad terkait penyidikan peristiwa penembakan tersebut. “Kami sudah melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan garnisun Ibu Kota. Kedua juga berkoordinasi dengan Pangkostrad sebagai atasan korban,” kata Fadil.
9. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengungkap kronologi penembakan yang dilakukan Bripka CS di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat, hingga menewaskan tiga orang. IPW menyesalkan aksi koboi Bripka CS. “Aksi penembakan yang diduga dilakukan anggota polisi yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 luka itu terjadi Kamis 25 Februari 2021, sekira pukul 04.30 WIB. TKP-nya di RM Cafe RT 012/004 Cengkareng Barat, Jakarta Barat,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/2).
IPW menyesalkan insiden penembakan yang dilakukan oknum anggota Polri di Cengkareng itu. IPW mendesak agar oknum polisi tersebut dihukum mati, dan mendesak agar Kapolres Jakarta Barat dicopot. “Aksi brutal yang diduga dilakukan polisi koboi di Cengkareng menunjukkan Jakarta semakin tidak aman. IPW mendesak oknum polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan dijatuhi hukuman mati dan Kapolres Jakarta Barat segera dicopot dari jabatannya,” tegas Neta.
10. Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman mengungkapkan dua permintaan kepada anggotanya berkait insiden penembakan yang menewaskan satu prajurit TNI di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Kamis (25/2). Pertama, memerintahkan Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya) untuk mengawal kasus tersebut. “Pangdam Jaya selaku komandan garnisun tetap Ibu Kota, sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan,” kata Kapendam Jaya Letkol Arh Herwin BS, kemarin.
Pesan kedua yang disampaikan Pangdam Jaya adalah akan memperketat lagi patroli bersama antara TNI dan Polri. “Mungkin akan lebih diperketat, untuk pelaksanaan patroli bersama antar-Garnisun dengan Polda Metro untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi,” ujar Herwin.
Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman meminta anggota TNI tidak terprovokasi atas insiden penembakan yang menewaskan salah satu anggota TNI di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (25/2). “(Permintaan Pangdam Jaya) sudah disampaikan melalui saya tadi. Pernyataan sudah lengkap di Polda Metro Jaya. Kita menjaga, tidak lagi ada upaya-upaya gejolak di bawah, penegakan hukum secara berkeadilan,” kata Kapendam Jaya, Letkol Arh Herwin BS, Kamis. Kodam Jaya terus mendampingi proses hukum yang ditempuh Polda Metro Jaya. “Kita mendampingi penyidikan dan penegakan hukum melalui Polda Metro. Kita ikuti terus nanti. Kapolda juga sudah menyampaikan tadi kan,” imbuh Herwin.
11. Pemprov DKI Jakarta melakukan penelusuran terkait pelanggaran jam operasional yang dilakukan RM Cafe, yang merupakan lokasi penembakan di Cengkareng. Diketahui, kafe ini menyamarkan bagian depan tokonya demi mengelabui aparat. “Cafe RM buka hingga larut malam dengan cara melakukan kamuflase pada bagian depan kafe sehingga tidak terlihat secara jelas bahwa kafe tersebut beroperasi,” kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta Bambang Ismadi melalui keterangan tertulis, Kamis (25/2). Bambang menyatakan kafe itu telah melanggar aturan protokol kesehatan selama PSBB DKI Jakarta. Selanjutnya, penutupan RM Cafe menjadi kewenangan Satpol PP DKI Jakarta. Hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 4 Pergub Nomor 3 Tahun 2021.
12. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) mengubah vonis mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo, dari semula penjara seumur hidup menjadi penjara 20 tahun. Majelis hakim banding menilai, Hary telah terbukti secara sah dan menurut hukum secara bersama-sama melakukan korupsi atas pengelolaan keuangan dan dana investasi di perusahaan pelat merah tersebut.
“Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan,” demikian dilansir dari situs PT DKI Jakarta, Kamis (25/2).
Perkara nomor: 3/PID.TPK/2021/PT DKI ini diadili oleh Hakim Ketua Haryono dengan anggota masing-masing Brlafat Akbar dan Reny Halida Ilham Malik. Majelis hakim banding menilai pidana penjara seumur hidup yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, PT DKI tidak sependapat dengan vonis di pengadilan tingkat pertama.
13. Kejaksaan Agung kembali menyita 18 unit kamar di apartemen mewah South Hills terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana investasi keuangan PT ASABRI (Persero). Apartemen itu merupakan milik tersangka Benny Tjokrosaputro yang memiliki hubungan kerja sama dengan Ketua KSO Duta Regency Karunia Metropolitan Properti, Tan Kian. “Itu yang South Hill tambahan ada kita geledah lagi, kita sita 18 lagi, 18 unit tambahannya,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta, Kamis (25/2). Febrie mengatakan, pihaknya sedang mendalami hubungan dan keterlibatan pengusaha Tan Kian di kasus ASABRI, terutama dalam kerja sama dengan tersangka Benny dalam memuluskan upaya dugaan pencucian uang.
Kejaksaan Agung menyita sejumlah lokasi tambang milik tersangka Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi dan keuangan PT ASABRI (Persero). Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah, mengatakan, tambang yang disita itu berada di wilayah Sukabumi, Sulawesi, dan Kalimantan. Penyidik juga tengah menyisir lokasi tambang lain yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi ini untuk segera disita.
“Sudah kami sita, ya. Tambang nikel punya Heru Hidayat. Tiga tambang Heru, satu tambang Bentjok (BennyTjokrosaputro),” kataFebrie kepada wartawan di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (25/2). Febrie mengatakan, saat ini penyidik tengah berkonsentrasi melacak aset-aset milik tersangka yang memiliki nilai besar. Salah satu contohnya perusahaan tambang tersebut.
Kejaksaan Agung mendeteksi sejumlah aset milik tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) di beberapa wilayah di Indonesia. Jampidsus Kejagung Ali Mukartono mengatakan, saat ini tim penyidik telah disebar ke beberapa wilayah untuk lakukan pengecekan terhadap aset-aset yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi itu. Salah satunya, aset milik tersangka Letjen (Purn) Sonny Widjaja yang mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) di wilayah Boyolali dan Solo. Keberadaan aset ini pun sempat diendus oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Tim Kejagung juga tengah diterjunkan untuk menelusuri aset tersangka yang berada di wilayah Sulawesi hingga Kalimantan. Hanya saja, Ali masih belum dapat menuturkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti ataupun pemilik aset yang tengah dibidik oleh Kejaksaan tersebut. “Yang di Sulawesi sudah, yang di Kalimantan belum tahu. Baru lihat-lihat lokasi,” tandas Ali Mukartono.
14. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah menargetkan 1 juta orang disuntik vaksin virus corona (Covid-19) per hari. Target itu dicanangkan guna mencapai target utama, yakni 182 juta penduduk Indonesia disuntik vaksin dalam kurun waktu 15 bulan. “Nah karena itu makin hari makin naik, makin hari makin naik, dan target kita adalah 1 juta per hari. Ini harus dicapai dan ini juga permintaan Presiden supaya itu diperoleh,” kata Ma’ruf dalam sebuah rekaman wawancara yang diterbitkan Setwapres, Kamis (25/2).
Ma’ruf berharap target tersebut bisa dicapai agar tercipta kekebalan komunitas (herd immunity) bagi penduduk Indonesia kurang dari satu tahun. Dia mengungkapkan pemerintah terus berupaya untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Di diantaranya dengan menyederhanakan prosedur teknis seperti registrasi, distribusi, dan data penerima vaksin.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Ia menargetkan aturan vaksinasi mandiri tersebut nantinya bisa rampung pada pekan depan. “Jadi memang pikiran ini [vaksinasi mandiri] sudah ditampung dan jadi perhatian pemerintah dan sedang digodok. Mudah-mudahan minggu depan bisa keluar,”kata Ma’ruf dalam sebuah rekaman wawancara yang diterbitkan Setwapres, Kamis (25/2).
15. Seorang Dokter Spesialis Emergensi yang berjaga di UGD di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 DKI Jakarta, Aisyah (bukan nama sebenarnya) mengaku belum mendapatkan insentifnya pada Januari-Februari 2021 ini. Padahal insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) terkait penanggulangan Covid-19 semestinya dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan besaran yang sudah diputuskan pemerintah.
Aisyah mengaku terakhir kali mendapat insentif pada akhir 2020 lalu. Nilainya pun , tak sesuai dengan besaran yang ditetapkan. Sebagai seorang dokter spesialis, ia mestinya mendapatkan insentif Rp15 juta/bulan, namun ia hanya mendapatkan kurang dari setengahnya yakni Rp6,5 juta. “Saya dapat Rp6,5 juta, itu juga tahun kemarin, kalau yang tidak diberi [insentif] ya banyak,” kata Aisyah, Kamis (25/2).
16. Ketua Satgas Covid-19 DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Jajat Sudrajat mengaku menerima banyak keluhan dari tenaga kesehatan (nakes) terkait pemotongan insentif penanganan pasien Covid-19 oleh manajemen rumah sakit. Pernyataan itu diungkapkan menanggapi informasi yang diterima KPK soal pemotongan insentif nakes sebesar 50 hingga 70 persen oleh manajemen RS. “Terkait pemotongan insentif memang banyak dikeluhkan oleh Nakes,” kata Jajat.
17. Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Djoko Soegiarto Tjandra mengaku sempat berniat menemui Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin di Kuala Lumpur, Malaysia pada saat dirinya masih jadi buronan. Djoktjan mengatakan, rencana perjumpaan digagas oleh temannya yang pengusaha, bernama Rahmat. Ia jelaskan, Rahmat pernah menghubunginya dan mengajak untuk bertemu dengan Ma’ruf Amin bertepatan dengan rencana kunjungan kerjanya ke Kuala Lumpur, Malaysia.
“Beliau [Rahmat] meminta saya menemui Kyai, mereka mau datang ke Kuala Lumpur. Dia menelepon saya: ‘Pak Djoko, kita mau ke Malaysia, ada kunjungan kerja’. Beliau panggilnya Abah, mau ke Kuala Lumpur. Itu yang sekarang jadi Wapres kita,” kata Djoko dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2).
Direktur PT Era Giat Prima ini menjelaskan, pengubahan nama itu untuk memudahkan interaksi sehari-hari di Papua Nugini yang biasanya menggunakan bahasa Inggris. Ia merasa ‘Joe Chan’ merupakan nama yang cocok. “Semua orang pakai bahasa Inggris itu. Joe itu stands for Joko. Chan itu nama Chinese saya. Jadi, saya pakai Joe Chan,” tuturnya seraya menambahkan, keberadaannya di Papua Nugini tak lama setelah ia divonis bersalah dalam kasus cessie Bank Bali.
18. Jubir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi membantah pernyataan Djoko S Tjandra. “Enggak ada itu, jadi itu Wapres tidak ada urusan hal-hal seperti itu dan tidak pernah ada hal yang cerita seperti itu. Itu saya enggak ngerti ada cerita seperti itu. Saya kira enggak ada hubungan,” kata Masduki kepada wartawan Istana Wakil Presiden, Kamis (25/2) kemarin. Masduki menyebut pengakuan Djoko Tjandra mengada-ada. Ia menilai Djoko mencatut nama Wapres dalam pusaran kasus yang membelitnya tersebut. “Iya bisa jadi begitu [mencatut]. Kita nggak ada urusan begitu,” kata Masduki.
Terdakwa kasus dugaan suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Djoko Soegiarto Tjandra, mengaku pernah mengubah namanya menjadi Joe Chan saat berada di Papua Nugini. “Saya mengganti nama dari Joko Soegiarto Tjandra menjadi Joe Chan di Papua Nugini,” ujarnya saat menjalani pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2).
19. Pemerintah tengah mempertimbangkan kesepakatan baru terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam webinar bertajuk Menyikapi Perubahan UU ITE, yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kamis (25/2). “Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat resultante atau kesepakatan baru terkait kontroversi di dalam UU ITE,” ujar Mahfud.
Mahfud mengatakan, kesepakatan baru itu bisa diwujudkan apabila dalam kajian, pemerintah menemukan substansi aturan bersifat karet (haatzai artikelen). Saat ini pemerintah sudah membentuk Tim Kajian UU ITE untuk mengkaji pasal-pasal yang dianggat karet, baik dari sisi implementasi maupun substansinya.
Mahfud MD menyampaikan, kemungkinan kesepakatan baru dalam UU ITE tersebut mencakup dua aspek. Pertama, kriteria implementasi. Misalnya, kriteria sebuah pasal agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara adil. Kedua, menelaah kemungkinan dilakukannya revisi UU ITE. “Jika memang di dalam undang-undang itu ada substansi-substansi yang berwatak haatzai artikelen, berwatak pasal karet maka bisa diubah dan bisa direvisi. Revisi itu dengan mencabut atau menambahkan kalimat, atau menambah penjelasan di dalam undang-undang itu,” tuturnya.
20. Ketua Subdit I Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) Henri Subiakto mengatakan, pihaknya akan mengundang berbagai elemen kelompok masyarakat untuk memberi masukan dalam proses revisi UU ITE. Henri menjelaskan, Tim Kajian UU ITE akan mengundang berbagai pihak untuk memberi masukan pada bulan Maret nanti. “Sudah dijadwalkan dan dilist narasumber dari berbagai elemen. (Rencana akan dimulai) Maret,” kata Henri, Kamis (25/2).
21. Isu kudeta Partai Demokrat yang digaungkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) makin memanas jadi SBY versus Moeldoko. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menuding Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan di partainya. Namun, upaya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi. Menurut SBY, Jokowi merupakan sosok yang memiliki integritas.
“Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu,” kata SBY, dalam video yang dirilis, Rabu (24/2).
SBY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta di Demokrat justru menggangu dan merugikan nama baik Jokowi. Di samping itu, SBY juga meyakini pencatutan nama sejumlah pejabat negara dalam polemik tersebut, di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala BIN Budi Gunawan. “Partai Demokrat tetap percaya bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu-menahu dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat,” kata SBY.
22. Kepala KSP Moeldoko bereaksi keras atas tudingan SBY bahwa dirinya terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Moeldoko mengaku pada beberapa pekan terakhir ini ia sibuk bekerja dan mengurus pernikahan putrinya. Sehingga tidak mengikuti perkembangan dinamika Partai Demokrat. “Saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai,” lanjutnya. Moeldoko meminta semua pihak tidak menekan dirinya. Mantan Panglima TNI itu menyatakan, selama ini ia sudah berupaya untuk diam. “Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini,” ancam Moeldoko.
23. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Kader Muda Demokrat (KMD) Aswin Ali Nasution mengatakan telah terjadi krisis kepemimpinan di Demokrat. Ia pun meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat. “Dengan rasa hormat lagi kami minta kepada ketua umum AHY untuk mundur sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat,” kata Aswin di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2). Menurut Aswin, pemimpin partai mestinya lebih egaliter, humanis, dan bisa menyatukan semua faksi dalam internal partai. Aswin mengatakan solusi dari krisis kepemimpinan dalam tubuh partai demokrat berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) adalah kongres luar biasa atau KLB.
Ketum DPP Kader Muda Demokrat (KMD) Aswin Ali Nasution mengaku pihaknya meminta beberapa tokoh untuk memimpin Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024. Salah satu tokoh yang dinilai pantas menjadi ketua umum adalah Moeldoko. Selain Moeldoko, Aswin menyatakan pihaknya juga meminta Edhy Baskoro Yudhoyono alias Ibas untuk menjadi sekretaris jenderal. “Itu yang telah kita sampaikan langsung kepada beliau,” ujarnya. Aswin mengklaim keputusan ini resmi hasil rapat internal DPP KMD Demokrat. Dalam jumpa pers ini hadir eks politikus senior Demokrat Darmizal dan Tri Yuliyanto. “Hasil kelutusan rapat internal kita, rapat internal SPP KMD dengan melibatkan beberapa daerah,” katanya.
24. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta Kader Muda Demokrat (KMD) agar tidak mengadu domba Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Hal itu disampaikannya menanggapi usulan KMD untuk mengusung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat dan Ibas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat jika kongres luar biasa (KLB) digelar. “Jangan mengadu domba antara Mas AHY dan Mas Ibas. Hubungan mereka sangat-sangat baik selama ini, dan sangat solid dalam membangun Partai Demokrat. Sangat jahat sekali mencoba memfitnah dan membuat hoaks,” kata Herzaky seraya menambahkan, usulan KMD itu tidak relevan. Sebab, organisasi sayap seperti KMD tidak memiliki hak untuk mengusulkan dan meminta pelaksanaan KLB.
25. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut partainya selalu mendapat serangan saat menyatakan sikap yang berbeda dengan pemerintahan Presiden Jokowi. SBY mengklaim Demokrat selalu tampil menyampaikan aspirasi dan harapan rakyat. Namun, jalan yang ditempuh Demokrat saat ini tidak mudah. “Setiap Demokrat tampil dan menyampaikan sikapnya yang memang tidak selalu sama dengan sikap pemerintah dan juga sikap koalisi pemerintahan, kita segera mendapatkan serangan yang keras, masif, dan sistematis dari mereka-mereka yang tidak jelas jati dirinya,” kata SBY dalam tayangan video, Rabu (24/2) kemarin.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan sumpah setia ke partainya. SBY menyatakan akan selalu setia kepada partai yang ia dirikan dan akan melawan orang-orang yang coba merusak partai berlambang bintang mercy itu. “Insya Allah, sepanjang hayat di kandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat, dan akan menjadi benteng dan Bhayangkara partai ini, menghadapi siapa pun yang akan mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita,” tegas SBY.
SBY tegaskan, Demokrat bukan partai politik yang diperjualbelikan. Demokrat tidak bisa dibeli sekalipun oleh orang yang kaya raya. “Pada kesempatan ini, bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale (tidak untuk dijual). Partai kami bukan untuk diperjualbelikan, meskipun Partai Demokrat bukan partai yang kaya raya dari segi materi. Kami tidak tergiur dengan uang Anda berapa pun besarnya,” tandasnya.
Politisi Demokrat Tri Yulianto menilai tindakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menyampaikan, sejumlah keterangan DBY terkait dinamika Demokrat merupakan bentuk kepanikan. Menurutnya, SBY panik karena desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam tubuh partai Demokrat kian menguat. “Kepanikan SBY dalam menghadapi gelaran KLB yang sudah tidak bisa dibendung lagi,” kata Tri dalam konferensi pers yang digelar di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/2).
Menurut Tri, kepanikan SBY tak lepas dari kepemimpinan putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. ‘’Dengan statemen SBY itu adalah bentuk kepanikan dan bentuk leadership kepemimpinan AHY ini sangat lemah dan diragukan,” ujar Tri Yulianto.
26. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, partainya berkomitmen untuk mendampingi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Nasdem mendukung keputusan Pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. “Partai Nasdem menegaskan kembali, komitmen untuk mendampingi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi secara riil dan konkret politik untuk menjaga bangsa dan negara,” kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2).
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, konvensi calon presiden yang akan digelar partainya tahun depan berbeda dengan konvensi yang digelar sejumlah partai sebelumnya, termasuk konvensi capres Partai Demokrat pada 2014. Pada 2014, Demokrat menggelar konvensi calon presiden tetapi pemenang konvensi saat itu gagal melaju ke pemilihan presiden karena jumlah suara Demokrat tidak melewati ambang batas pencalonan presiden. “Konvensi capres Partai Nasdem tentu berbeda dengan kovensi-konvensi sebelumnya. Nasdem mempunyai pengalaman melalui personil-personil Partai Nasdem, termasuk pengalaman ketua umum Partai Nasdem yang menggagas konvensi capres di partai sebelumnya,” kata Johnny.
Johnny mengakui, perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk mencalonkan presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Oleh karena itu, sebelum menggelar konvensi, Nasdem akan membangun koalisi dengan partai lain hingga jumlah suara koalisi tersebut memenuhi ambang batas pencalonan presiden. “Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024,” ujarnya. (HPS)
