Salah satu isu panas yang melintas siang ini adalah terungkapnya pejabat Ditjen Pajak yang diduga menerima suap dari wajib pajak. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menetapkan pihak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap miliaran rupiah di Dirjen Pajak Kemenkeu. Penetapan tersangka dilakukan menyusul dikirimkannya surat KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.
Berita menarik lainnya adalah statemen Presiden Jokowiyang kembali mengajak masyarakat untuk menggaungkan benci produk buatan asing atau luar negeri. Menurutnya, tak ada yang salah dengan ajakannya untuk mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing. Jokowi justru heran pernyataan yang dia lontarkan itu justru ramai diperbincangkan publik.
Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai penggunaan diksi “benci produk luar negeri” yang digaungkan Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan persoalan. Menurut dia, ucapan tersebut bisa menuai respons dari mitra dagang asing yang bekerja sama dengan Indonesia.
Penyidik Kejagung memblokir 1.223 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Benny Tjokrosaputro, tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan pemblokiran asset itu dilakukan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp23,7 triliun. Berikut simak isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menyebut pihaknya telah menetapkan pihak yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap miliaran rupiah di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan menyusul dikirimkannya surat KPK ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji.
“Umumnya sejak tersangka ditetapkan, ya kita cegah ke luar negeri,” ucap Alex di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Seperti diketahui, permohonan pencekalan terhadap Angin telah diajukan KPK sejak 8 Februari lalu. Angin dicekal ke luar negeri bersama DR, RAR, AIM, VL, dan AS.
2. Plt Jubir Penindakan KPK Ali Fikri menyebut, KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk lakukan cegah terhadap mantan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Angin Prayitno Aji terkait kasus dugaan korupsi. “KPK benar telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap beberapa pihak terkait perkara ini,” ujar Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri saat ditanya soal kabar pengenaan status cekal bagi pejabat Ditjen Pajak, Kamis (4/3) kemarin.
Menurut Ali, pencegahan ke luar negeri itu dilakukan untuk kelancaran penanganan kasus pajak yang sudah masuk tahap penyidikan tersebut. Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan mereka sedang berada di dalam negeri,” tutur Ali.
3. Presiden Jokowi kembali mengajak masyarakat untuk menggaungkan benci produk buatan asing atau luar negeri. Menurutnya, tak ada yang salah dengan ajakannya untuk mencintai produk Indonesia dan membenci produk asing. Jokowi justru heran pernyataan yang dia lontarkan itu justru ramai diperbincangkan publik.
“Kemarin saya sampaikan untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia, dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing. Masa enggak boleh kita enggak suka (produk asing)? Kan boleh saja tidak suka pada produk asing, gitu aja rame. Saya ngomong benci produk asing, gitu aja rame. Boleh kan kita tidak suka pada produk asing,’’ kata Jokowi saat membuka Rakernas XVII HIPMI Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3).
4. Presiden Jokowi mempersilakan bila ada yang mau mendatangkan teknologi dari perusahaan luar negeri. Namun syaratnya, produksi teknologi tersebut harus dilakukan di Indonesia. “Saya paham, teknologi dalam negeri kita masih belum kuat, silakan teknologinya diambil dari perusahaan luar, nggak papa kok. Tapi produksinya harus di dalam negeri, produksinya di Indonesia,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, ajakan benci produk luar negeri ia sampaikan agar masyarakat Indonesia loyal terhadap produk-produk dalam negeri. Sebab, dengan jumlah penduduk mencapai 270 juta jiwa, potensi daya beli masyarakat sangat besar.
Jokowi mengatakan, produksi teknologi harus mampu meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri. Oleh karenanya, meskipun didatangkan dari perusahaan luar, tetapi produksinya wajib dilakukan di dalam negeri sehingga terjadi transfer kemampuan pada SDM di Tanah Air.
5. Presiden Jokowi menceritakan usahanya dalam memantau perkembangan masuknya investasi ke Indonesia. Menurut Jokowi, dirinya sampai harus setiap hari menelpon Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memantau proses investasi tersebut. Hal itu karena investasi merupakan kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021.
“Kuncinya ada di investasi. Ini Pak Bahlil setiap hari saya telepon. Saya tanya berapa persen bisa masuk tahun ini? Berapa triliun bisa naik? Siapa (investor) yang masuk? Sampai mana target tercapai dalam hari itu?” ujarnya. “Untung (Bahlil) orangnya tenang dan semangat. Kalau tidak, mungkin drop sudah. Karena setiap hari dikejar terus. Ya memang kita harus kejar-kejaran dalam situasi seperti ini,” tutur Jokowi.
6. Presiden Jokowi mengingatkan soal adanya praktik-praktik perdagangan yang tidak adil. Ia meminta jajarannya untuk berhati-hati karena praktik tersebut dapat membahayakan bahkan membunuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Sekarang ini banyak praktik-praktik predatory pricing, hati-hati dengan ini bisa membunuh yang kecil-kecil. Saya tidak mau ada praktik-praktik perdagangan yang tidak fair apalagi membahayakan UMKM. Itu tidak boleh ada,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku, dirinya telah berulang kali mengingatkan Menteri Perdagangan untuk mengantisipasi hal ini. Antisipasi dilakukan di antaranya dengan menghubungkan kerja sama Antara swasta, pengusaha daerah, hingga BUMN. Kemendag harus mampu memagari praktik ketidakadilan perdagangan. “Saya tidak mau negara kita Indonesia hanya dijadikan pasar, hanya dijadikan pasar saja,” ujar Jokowi.
7. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menilai penggunaan diksi “benci produk luar negeri” yang digaungkan Presiden Jokowi berpotensi menimbulkan persoalan. Menurut dia, ucapan tersebut bisa menuai respons dari mitra dagang asing yang bekerja sama dengan Indonesia. “Penggunaan diksinya, ada pihak-pihak yang mungkin akan mempersoalkannya karena beliau mengundang anak-anak bangsa, untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).
Anwar mengatakan, tidak menutup kemungkinan mitra dagang Indonesia akan merespons negatif ucapan Jokowi. Tidak mustahil mereka juga akan bereaksi dan membalas pernyataan Jokowi dengan sikap dan tindakan serupa. “Kita bisa memahami apa maksud dari Presiden tetapi kita juga tidak bisa mengingkari, ada hal-hal dan produk-produk tertentu yang kita belum mampu memproduksinya sehingga kita memang sangat tergantung kepada produk-produk dari luar negeri tersebut,” uja Anwar Abbas.
8. Menko Polhukam Mahfud MD meminta gubernur hingga menteri tak ragu menegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. “Jangan ragu penegakkan hukum itu. (Sanksi) adminsitrasi, gubernur, menteri, dirjen, jatuhkan kalau dia (pelaku) sudah berpotensi menimbulkan kebakaran,” ujar Mahfud saat memberi sambutan dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB di Jakarta, Jumat (5/3).
Mahfud mengatakan, para pemangku kebijakan bisa memberikan sanksi administrasi terhadap pelaku karhutla. Misalnya, sanksi pencabutan izin maupun penutupan operasi perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya peristiwa karhutla. Jika tak terima dengan sanksi tersebut, perusahaan yang bersangkutan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.
9. Penyidik Kejagung memblokir 1.223 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Benny Tjokrosaputro, tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan pemblokiran asset itu dilakukan untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp23,7 triliun. “Beberapa aset tanah persil sudah diajukan permohonan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten,” kata Leonard dalam keterangan tertulis, Jumat (5/3).
Dalam keterangannya, Leonard merincikan sebanyak 220 sertifikat HGB yang diblokir terdapat di Kabupaten Bogor. Kemudian, 779 sertifikat yang berada di Kabupaten Lebak. Sisanya, sebanyak 244 sertifikat terdapat di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain itu, Kejagung juga memblokir aset tanah milik beberapa tersangka lain.
Misalnya, dua persil aset tanah di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat milik Bachtiar Effendi. Kemudian, satu persil aset tanah di wilayah Depok, Jawa Barat milik tersangka Hari Setiono yang turut diblokir oleh penyidik. “Aset tanah persil yang sudah diajukan permohonan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Depok sebanyak 1 bidang/persil berupa Sertifikat Hak Milik (SHM),” kata Leonard.
10. Tim Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa sebelas orang saksi terkait dugaan korupsi di PT Asabri, pada Kamis (4/3). Mereka adalah JPRS selaku Direktur PT Glorious Mitra Abadi, YH selaku Ketua Koperasi Aliansi Sejahtera, DA selaku Staf Pengelola Saham PT Asabri, JI selaku sekretaris tersangka Benny Tjokrosaputro, RM selaku admin dan staf finance/keuangan PT Bumi Nusa Jaya Abadi milik Benny Tjokro, dan J selaku karyawan PT Bumi Nusa Jaya/karyawan Benny Tjokro.
Kemudian, AS selaku Direktur PT Putra Asih Laksana, SRJ selaku Direktur PT Mitra Pratiwi Pratama, GK selaku Direktur PT Mitra Pertiwi Pratama, HH selaku Direktur PT Mulia Manunggal Karsa, dan AK selaku Direktur PT Sinergi Megah Internusa, Tbk. “Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT Asabri,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Jumat (5/3).
11. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, apabila mutasi virus corona B 1.1.7 menyebar, maka penanganan Covid-19 akan menjadi lebih sulit. Pasalnya, varian mutasi virus ini lebih cepat menular. “Mutasi virus corona B 1.1.7 kalau sampai menyebar luas pasti akan membuat lebih sulit penanganannya. Sebab menyebarnya lebih cepat,” ujar Wiku di Graha BNPB, Jumat (5/3). Wiku mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan virus ini. Terlebih, saat ini sudah ditemukan dua kasus penularan Covid-19 yang terpapar mutasi B 1.1.7 di Indonesia.
12. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginginkan partainya bisa memimpin koalisi besar di 2024. Menurut dia, Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di negeri ini, Golkar menjadi magnet bagi banyak pihak dan keputusan Golkar akan memengaruhi konstelasi politik nasional. “Dengan kekuatan besar ini, Golkar tentu dilirik dari kiri dan kanan. Golkar bagaikan gula yang mengundang semut. Sebaliknya tentu kita perlu membaca situasi, memilih dan memilah agar pada ujungnya kekuatan beringin akan memimpin koalisi besar yang tangguh,” kata Airlangga saat membuka Rapimnas Partai Golkar, Jumat (5/3).
Airlangga mengatakan, lewat Rapimnas ini, Golkari harus merumuskan langkah-langkah strategis demi meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Ia menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan harus taktis, sehingga tidak menciptakan kegaduhan politik nasional. “Semua ini mesti disesuaikan secara taktis, agar angin politik yang tercipta, bukan angin rebut yang menyulitkan kita, tetapi justru angin buritan yang mendorong agar perjalanan kapal besar Golkar makin laju, cepat, dan lancer. Saya yakin, dengan kerja keras dan kesolidan kader, Golkar akan keluar sebagai pemenang Pemilu 2024,’’ tegasnya.
13. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penanganan Covid-19 di Indonesia semakin baik. Hal itu, kata Airlangga, terlihat dari kasus aktif Covid-19 di Tanah Air yang turun drastis. “Kasus-kasus aktif menurun drastis dan bila dibandingkan dengan global, kita lebih baik,” katanya di DPP Golkar, Slipi, Jakbar, Jumat (5/3). Ketum Golkar ini meminta semua kader beringin menjadi pelopor dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman, red) dan menyukseskan PPKM skala mikro. “Kita punya semua pimpinan-pimpinan desa dan sekarang lah waktunya kita berpihak kepada rakyat. Mari kita perangi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 5 persen. “Ini semua jadi semangat bagi kita, apalagi pada masa pandemi ini pemerintah tidak berdiam diri, tetapi mengambil langkah-langkah yang transformatif dalam rangka meningkatkan ekonomi,” katanya.
14. Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan mantan Mensos Juliari Batubara 30 hari ke depan, sejak Sabtu (6/3). “Tim Penyidik KPK kembali memperpanjang penahanan Rutan selama 30 hari berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Pusat yang kedua dimulai tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan 4 April 2021,” kata Plt Jubir Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Selain Juliari, KPK juga memperpanjang penahanan mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, Adi Wahyono. Ali menyebut, Juliari ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan Adi Wahyono di Rutan Polres Jakarta Selatan. “Perpanjangan masa penahanan dilakukan karena tim penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara para tersangka tersebut,” kata Ali Fikri.
15. Penyidik KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021, pada Jumat (5/3).
Seperti diberitakan, Nurdin diduga menerima Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung. Kemudian, Nurdin diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta. Pada Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.
16. Menko Polhukam Mahfud MD mengeklaim kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air tak lagi menjadi isu internasional lantaran peristiwanya perlahan mulai menurun. Hal itu disampaikan Mahfud ketika memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 yang digelar BNPB di Jakarta, Jumat (5/3/2021). “Sejak 2016 sampai hari ini tidak ada lagi isu internasional dan kita mencatat di tahun 2020 hanya ada 296.000 hektar yang terkena dampak karhutla. Ini yang harus kita jaga,” ujar Mahfud di Youtube BNPB, Jumat (5/3). (HPS)
