JAKARTA,REPORTER.ID – Munculnya wacana Presiden Joko Widodo akan menjabat selama tiga periode, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menegaskan kalau jabatan presiden di negara mana pun itu tetap harus dibatasi. Hanya idealnya berapa lama, itu yang perlu diatur.
“Tiga periode itu kalau kehendak rakyat, tak masalah dan itulah demokrasi. Kalau rakyat menghendaki ya silakan. Hanya saja tak boleh tak terbatas,” tegas Wakil Ketua MPR RI itu, Jumat (19/3).
Menurut Gus Jazil, kepala desa saja memahami proses demokrasi tersebut. Sehingga jabatan yang semula 8 tahun dikurangi menjadi 6 tahun, dan bisa dipilih kembali. “Jadi, yang perlu diatur idealnya. Yang tak boleh adalah tak tetbatas,” ungkapnya.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengatakan kalau Jokowi terus terang mengatakan menolak tiga periode. “Kalaupun beliau akan mendukung capres 2024, kemungkinan menteri-menteri yang terbaik yang akan didukung,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.
Pakar hukum tata negara Juanda juga mengatakan tak masalah tiga periode tersebut. Itu tak bertentangan dengan negara hukum dan demokrasi. “Hanya saja kalau tak dibatasi kekuasaan itu akan cenderung korup. Yang tak terbatas inilah yang bertentangan dengan demokrasi dan negara hukum,” jelasnya.
Sebagai negara demokrasi kata Juanda, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. “Tanyakan ke rakyat dengan ikuti prosedur demokrasi. Kalau rakyat menghendaki tiga periode tak masalah. Tapi, jangan manipulasi suara rakyat. Yang tak boleh adalah yang tak terbatas,” pungkasnya.
