JAKARTA,REPORTER.ID – Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, jika pemerintah pusat tak sanggup membiayai, maka seluruh Pemda di Kalimantan Timur siap membiayai sendiri. Sebab, konstribusi dari Kaltim sekitar Rp600 triliun untuk APBN disetop sementara, dan yang Rp500 triliun saja sudah cukup.
“Seluruh rakyat Kaltim menyambut positif pemindahan IKN ini. Karena itu, jika pusat tak sanggup akibat fokus pada penanganan covid-19, serahkan saja ke seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur, insyaAllah kami sanggup membangun imfrastruktur IKN,” tegas Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghofur Mas’ud.
Hal itu disampaikan Abdul Ghofur pada forum legislasi “Pembahasan RUU IKN Masuk Prioritas 2021′ bersama anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun dan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (23/3).
Menurut Abdul Gofur, secara kultur, sosiologis politis, keragaman, infrastruktur, pluralisme Kaltim sangat siap. Bahkan suku terbesar adalah 60 persen Jawa. “Kaltim tak pernah gempa, tak pernah ada konflik sosial politik meski konstribusi terbesar tapi timbal baliknya ke Kaltim kurang dari 20 persen,” ujarnya.
Misbakhun mengakui jika saat ini pemerintah fokus penanganan covid-19, namun Presiden Jokowi berkomitmen akan menggelar upacara Kemerdekaan RI di Istana Negara yang baru pada 17 Agustus 2024 mendatang.
“Kaltim ini salah satu wilayah yang hampir sama dengan Jawa. Masyarakat beragam, terbuka, luas, tak pernah gempa, lingkungannya bagus. Hanya saja Jawa sudah padat, baik penduduk maupun industrinya,” jelasnya.
Keseriusan Jokowi memindahkan IKN ke Kaltim ini kata Misbakhun, sebagai komitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Buktinya bangunan di setiap perbatasan sekarang bagus dan membanggakan. Seperti di Entikong Kalimantan, Papua dan lain-lain. “Kini tinggal UU nya saja dan Jokowi orang yang taat pada konstitusi,” tambah Misbakhun.
Karena itu kata Misbakhun, meski nantinya ganti Presiden di pemilu 2024, UU IKN itu harus dijalankan. “Kalau presiden baru akan kembalikan IKN ke Jakarta lagi, juga dengan UU. Tapi perpindahan IKN ini kuat dan didukung fraksi-fraksi DPR RI.
Irwan menegaskan jika IKN ini merupakan kado istimewa untuk masyarakat Kaltim. Hal itu, karena sejak Orba meski pengelolaan SDA banyak masalah, namun masyarakat Kaltim tak pernah protes dan taat konstitusi. Berbeda dengan Aceh, Papua, dan daerah lain. “IKN ini ibarat makanan sudah sampai tenggorokan, tinggal sedikit lagi diwujudkan,” ungkapnya.
Masyarakat Kaltim bersyukur, Kaltim dipilih sebagai IKN, sehingga ketimpangan ekonomi selama ini kata Irwan, seolah terhapus dengan IKN ini. Sehingga makin dekat dengan keadilan dan kesejahteraan.
“IKN ini simbol bahwa NKRI itu ada untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tapi jangan hanya memindahkan ibu kota, namun daerah sekitar, dan daerah lain yang tertinggal juga harus diantisipasi. Baik dari Aceh hingga Papua,” tambahnya.
