Salah satu isu panas pagi ini adalah tudingan Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena yang menyebut BPOM sampaikan kebohongan publik. Tudingan itu setelah Kepala BPOM Penny Lukito mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD).
Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta perdebatan soal vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah dan tidak politis. Budi menekankan, pro-kontra terkait penelitian vaksin sudah sepatutnya terjadi di antara para peneliti dalam ranah keilmuan.
Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) melaporkan Jozeph Paul Zhang ke Bareskrim Polri karena mengaku sebagai nabi ke-26 melalui kanal YouTubenya berjudul “Puasa Lalim Islam”. Penyidik Bareskrim Polri gandeng Interpol mencari Jozeph Paul Zhang.
Presiden Jokowi ingin ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur menerapkan konsep smart city atau kota pintar. Jokowi berharap desain kota pintar di ibu kota negara yang baru nanti menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 merosot hingga titik terendah sejak tahun 2015. Menyusutnya jumlah perkara tersebut menimbulkan penghitungan jumlah kerugian negara pun merosot.
Prediksi Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin soal reshufle kabinet meleset alias tidak terbukti. Ngabalin bilang reshuffle akan dilakukan pekan lalu, tapi hingga Senin ini belum terjadi juga, sehingga pembicaraan soal reshuffle jadi agak redup. Namun banyak juga yang menduga-duga bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan Rabu (22/4) lusa, hal itu mengingat Jokowi suka membuat kebijakan penting pada hari Rabu.
Berikut isu selengkapnya.
1. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena yang akrab disapa Melky menuding BPOM telah sampaikan kebohongan publik setelah Kepala BPOM Penny Lukito mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD). Melki mengeklaim, pernyataan Penny tidak sesuai dengan temuan peneliti bahwa tidak ada masalah terkait vaksin Nusantara.
“Saya sampaikan di beberapa media, ini masuk kategori kebohongan publik lho. Kepala BPOM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian,” tegas Melki.
Anak buah Airlangga Hartarto ini menampik anggapan bahwa ada anggapan DPR yang menciptakan kisruh mengenai vaksin Nusantara. “Yang bikin kisruh bukan DPR tapi justru Kepala Badan POM, apalagi dia bikin dukungan-dukungan kayak model begitu, ini kan enggak benar,” ujar Melki lagi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Melki Laka Lena menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik terkait kontroversi vaksin Nusantara. Tudingan itu dilontarkan Melki karena ia mendapat informasi akan adanya penggalangan dukungan kepada BPOM dari sejumlah tokoh nasional.
“Kami tahu siapa-siapa yang sedang menggerakan sekarang memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, ini kan enggak benar ini,” kata Melki dalam acara diskusi pada Sabtu (17/4) kemarin.
Politisi Golkar ini menduga, penggalangan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri. “Kami tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya,” ujar Melki.
Melki Laka Lena menyatakan, uji klinis fase II vaksin Nusantara tidak memiliki urusan dengan nyawa manusia Indonesia secara keseluruhan. Ia menegaskan, uji klinis fase II vaksin Nusantara hanya diikuti oleh relawan yang bersedia menjadi objek dalam uji klinis vaksin tersebut.
“Uji klinik ini tidak ada urusan nyawa manusia Indonesia seluruhnya, urusannya sama para relawan yang sudah taruh badannya untuk mau ikut uji klinis, relawannya saja mau diuji klinis dengan sekian risikonya,” kata Melki.
Melki heran kenapa BPOM mempersoalkan uji klinis tersebut. Menurut dia, BPOM baru boleh mempersoalkan jika vaksin Nusantara digunakan untuk masyarakat umum melalui emergency use authorization (EUA). “Jadi maksud saya Badan POM aneh karena untuk diuji klinis tahap II ini kan bukan kita pakai untuk masyarakat publik gitu lho, kalau untuk EUA yang jutaan dosis sih mungkin kita begini okelah,” ujarnya.
2. Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta perdebatan soal vaksin Nusantara berjalan secara ilmiah dan tidak politis. Budi menekankan, pro-kontra terkait penelitian vaksin sudah sepatutnya terjadi di antara para peneliti dalam ranah keilmuan.
“Jangan dilakukan di tataran media atau tataran politik, atau di mana. Masa yang debat pemred (pemimpin redaksi) atau ahli media, politisi. Ini kan enggak cocok, ini sesuatu yang sifatnya sangat ilmiah, jadi biarkan para ilmuan berdebat di tataran ilmiah,” ujar Budi dalam Forum Diskusi Bersama Menkes, Minggu (18/4) malam.
Budi menyarankan perdebatan mengenai vaksin Nusantara berlangsung secara ilmiah. Misalnya, dalam seminar atau melalui jurnal ilmiah. “Vaksin ini setelah saya pelajari, saya bukan ahlinya, ini sesuatu yang sifatnya sangat saintifik, sangat ilmiah, jadi tolong dibicarakan di tatanan ilmiah, seminar-seminar, jurnal-jurnal ilmiah,” kata Budi.
Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, Indonesia harus berebut dengan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Perebutan vaksin semakin lama kian ketat, apalagi belakangan ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara. “Kita ketahui bahwa vaksin ini rebutan di seluruh dunia, makin lama makin keras rebutannya,” kata Budi dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4).
Budi mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 salah satunya terjadi di India. Akibatnya, Pemerintah India memutuskan untuk memberlakukan embargo vaksin. Artinya, vaksin yang mereka produksi diprioritaskan untuk mereka sendiri mengingat tingginya laju penularan virus. Pembatasan ekspor vaksin juga terjadi di beberapa negara lain seperti Amerika dan Inggris.
Menkes Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tetap waspada terhadap penularan Covid-19. Ia mengingatkan, saat ini sejumlah negara di dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19 gelombang ketiga. “Kita melihat ada kenaikan lonjakan ketiga atau third wave yang tinggi di negara-negara di Eropa, di negara negara Asia khususnya India, Filipina, juga di Papua Nugini juga, dan juga di negara Amerika Selatan seperti Chili dan Brazil,” katanya dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (18/4).
Budi mewanti-wanti semua pihak tidak lengah sekalipun sudah divaksinasi. Sebab, hingga saat ini penularan virus masih terus terjadi. Ia minta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah menerima 6 juta dosis bahan baku (bulk) vaksin Covid-19 dari Sinovac, Minggu (18/4). Bahan baku vaksin tersebut tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pukul 12.00 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia. “Hari ini kami menerima kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac China, yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini,” katanya, kemarin.
Budi mengatakan, hingga saat ini total bulk vaksin Sinovac yang telah diterima pemerintah berjumlah 59,5 juta dosis. Jika dikonversi, bahan baku vaksin itu akan menjadi 46-47 juta dosis vaksin jadi. Pemerintah juga telah menerima 22 juta dosis vaksin jadi yang diolah oleh PT Bio Farma. Jumlah itu sudah didistribusikan ke berbagai daerah di Tanah Air.
3. Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, DPR semestinya sebatas mengawasi kinerja BPOM sebagai lembaga pemerintah tanpa perlu mengambil alih kinerjanya. “Hemat saya, betul DPR kerjakan dalam rangka pengawasan kelembagaan memang kerjanya mengawasi pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya. Tetapi yang diawasi itu kinerjanya, jangan sampai kemudian seolah-olah DPR mengambil alih kinerja, itu harus dijaga,” katanya, kemarin.
Daeng berpendapat, intervensi yang dilakukan DPR membuat lembaga-lembaga profesional seperti BPOM rentan dimasuki unsur-unsur politis. Sebab, setiap keputusan yang dikeluarkan DPR adalah keputusan politis meskipun keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar.
Daeng menyatakan, pengembangan vaksin Nusantara tetap memperhatikan protokol dan prosedur yang berlaku, tidak boleh hanya bermodalkan semangat nasionalisme tetapi mengesampingkan protokol. “Prosedur protokolnya harus juga disesuaikan. Jangan hanya kita berpikir niat, niat nasionalisme ini sendiri, kemudian karena niatnya nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai enggak apa-apa, lah. Kan enggak bisa begitu,” ujar Daeng.
4. Lebih dari 100 tokoh di Tanah Air menyatakan dukungan untuk BPOM terkait polemik Vaksin Nusantara. Deklarasi dukungan untuk BPOM itu dibacakan Natalia Soebagjo, anggota Transparency International Indonesia (TII), dalam sebuah acara yang digelar secara daring, Sabtu (17/4). “Kami, yang nama-namanya tercantum di bawah ini, bersikap berpegang pada pendirian BPOM yang merupakan badan resmi di Indonesia dan bekerja berdasarkan prosedur-prosedur, disiplin, dan integritas ilmiah,” kata Natalia.
Dia mengatakan, integritas dan independesi BPOM tidak perlu diragukan lagi. Menurut Natalia, BPOM selama ini telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di NKRI. “Biarkan BPOM bekerja tenang bersama tim pakarnya,” ujarnya.
5. Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio menargetkan Vaksin Merah Putih yang saat ini mereka kembangkan sudah memasuki tahap uji klinik pada akhir tahun ini. Izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari BPOM bisa didapatkan pada pertengahan 2022. Soebandrio mengatakan, LBM Eijkman berharap, proses uji klinik bisa dipercepat tanpa ada tahapan yang dilewatkan. “Artinya semua langkah harus dijalani walaupun ada yang diperndek atau dilakukan secara pararel, tapi semua harus dilakukan,” ujarnya.
6. Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) melaporkan Jozeph Paul Zhang ke Bareskrim Polri karena mengaku sebagai nabi ke-26 melalui kanal YouTubenya berjudul “Puasa Lalim Islam”. “Sudah kita laporkan pemilik akun YouTube Jozeph Paul Zhang yang diduga menistakan agama dan menantang polisi minta ditangkap,” ujar Direktur KPMH, Husin Shahab, Minggu (18/4).
Husin mengatakan, laporan tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi pihak yang melakukan hal serupa. Selain itu, laporan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meredam gejolak masyarakat yang bisa meletup karena ulah Paul Zhang.
7. Kasus ini bermula setelah video Jozeph Paul Zhang viral di media sosial. Dalam video itu, Jozeph Paul Zhang menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26.
Tantangan tersebut disampaikan Jozeph Paul Zhang dalam sebuah forum diskusi via Zoom yang ditayangkan di akun YouTube pribadinya. Paul Zhang awalnya membuka forum Zoom bertajuk ‘Puasa Lalim Islam’ dengan menyapa peserta yang ada di beberapa belahan dunia.
“Shalom yang ada di Afrika, di Rusia, Amerika, Kanada, ya Amerika sudah masuk. Yang ada di New Zealand, Australia, shalom semua, rahayu. Yang ada di Kamboja. Juga di Thailand, Korea, luar biasa ya rombongan para nabi internasional. Tadi yang dari Kamboja mau daftar nomor 29. Saya suruh ambil no antrean dulu di Munchen,” ujar Jozeph Paul Zhang di akun YouTube Jozeph Paul Zhang, Sabtu (17/4).
8. Duta Besar RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno, menduga Jozeph Paul Zhang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 telah keluar dari Jerman. Sampai saat ini, pihak pemerintah Indonesia masih menyelidiki keberadaan yang bersangkutan. “Infonya sudah keluar dari Jerman. Kita lagi lacak,” ucap Arif saat dihubungi, Minggu (18/4).
Menurut info yang diterima Arif, Jozeph hanya beberapa bulan di Jerman. Namun, Arif masih mengecek mengenai info tersebut. “Dia di Bremen hanya 6 bulan infonya. Nah, sekarang lagi kita cek,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Berlin Devdy Risa sedang mencari konfirmasi terkait kasus Jozeph Paul Zhang. “Sejauh ini kami juga menerima info yang sama, dan sedang berkoordinasi dengan semua pihak untuk mendapatkan konfirmasi,”ungkap Devdy Risa.
9. Penyidik Bareskrim Polri gandeng Interpol untuk mencari Jozeph Paul Zhang, pria yang mengaku nabi ke-26. Bareskrim Polri bekerja sama dengan kepolisian luar negeri menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) agar Paul Zhang dideportasi dari negara tempatnya berada. “Mekanisme kerja sama kepolisian luar negeri bisa berjalan, mau enggak negara tempat yang bersangkutan tinggal mendeportasi yang bersangkutan. DPO nanti akan diterbitkan,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Minggu (18/4).
10. Prediksi Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin soal reshufle kabinet meleset alias tidak terbukti. Ngabalin bilang reshuffle akan dilakukan pecan lalu, tapi hingga Senin ini belum terjadi juga sehingga pembicaraan soal ini jadi agak redup. Namun banyak juga yang menduga-duga bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan Rabu (22/4) lusa, mengingat selama ini Jokowi suka membuat kebijakan penting pada hari Rabu.
Mensos Tri Rismaharini saat ditanya soal reshuffle mengaku tidak tahu. Risma mengatakan, kebijakan mengenai reshuffle kabinet merupakan keputusan mutlak Presiden Jokowi. “Aku enggak eroh (enggak tahu). Aku enggak tahu sama sekali, gimana ya, orang aku enggak ngerti apa-apa,” kata Risma di Royal Plaza Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/4).
11. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia harus memiliki kekhasan tersendiri dalam merancang wilayah atau kota. “Kita, Indonesia harus memiliki kekhasan sendiri ketika membuat perencanaan wilayah maupun perencanaan kota,” kata Jokowi saat memberi sambutan pada acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, kemarin.
Jokowi membenarkan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain dalam menata kota atau wilayah. Namun, tidak boleh lupa dan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu yang dia minta dalam pembangunan wilayah atau kota adalah membangun kota yang makin inklusif serta terbuka bagi seluruh warga.
12. Presiden Jokowi ingin ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur menerapkan konsep smart city atau kota pintar. Jokowi berharap desain kota pintar di ibu kota negara yang baru nanti menjadi rujukan bagi negara-negara di dunia. “Mari kita rancang ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi kota dan kawasan yang benar-benar smart desainnya, yang jadi pioneer (pelopor) kota yang jadi rujukan-rujukan dunia,” ujar Jokowi lagi.
Menurut Kepala Negara, konsep kota pintar tidak hanya sekadar dengan digitalisasi fasilitas atau layanan publik. Namun, juga terkait dengan perencanaan yang matang dalam aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. “Dasar dari smart city adalah smart design city yang memberikan kenyamanan sempurna untuk warganya yang kemudian dibantu perangkat digital untuk meningkatkan kenyamanan warganya,” kata Jokowi.
13. Ketua Departemen Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nabil Ahmad Fauzi menilai rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak relevan. Sebab, dana APBN sangat terbatas. Ia memaparkan berdasarkan catatan Kemenkeu, penerimaan APBN pada 2020 turun hampir 20 persen. Sementara anggaran belanja negara naik lebih dari Rp 500 T dan beban utang Negara makin membesar.
Menurut Nabil, pemindahan ibu kota seharusnya tidak menjadi prioritas negara. Terlebih lanjut dia, sejak pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air, rencana pemindahan itu semakin tidak relevan dan tidak memiliki urgensi.
14. Anggota Komisi VI DPRdari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan momentum pemindahan ibu kota negara ke Kalyim tidak tepat. Sebab, sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat kini sedang runtuh karena pandemi Covid-19. Selain itu, kata Herman, pemerintah harus bisa melihat prioritas pembangunan yang berkaitan dengan kemampuan negara.
Di sisi lain, masyarakat sedang membutuhkan bantuan dari negara untuk membangkitkan perekonomian mereka. “Ekonomi tumbuh minus dan rakyat sedang susah,” katanya seraya menambahkan, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran sekitar Rp460 triliun sementara pemerintah hanya menganggarkan Rp87 triliun dari APBN.
15. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menilai permintaan Presiden Jokowi untuk memiskinan koruptor demi penyelamatan kerugian negara dari pelaku korupsi hanya gimmick alias trik untuk menarik perhatian semata. Wana menilai, permintaan Jokowi yang disampaikan kepada para penegak hukum itu berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. “Fakta di lapangan, ternyata hanya sedikit kasus yang ditangani menggunakan pencucian uang,’ kata Wana dalam Launching Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2020 yang disiarkan secara live melalui kanal Youtube Sahabat ICW, Minggu (18/4).
16. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jumlah kasus yang ditangani KPK pada 2020 lalu merosot hingga titik terendah sejak tahun 2015. Menyusutnya jumlah perkara tersebut menimbulkan penghitungan jumlah kerugian negara pun merosot. “Ini merupakan titik terendah dari 2015 ketika KPK menyidik kasus korupsi,” kata Peneliti ICW Wana Alamsyah, kemarin.
Menurut Wana, persentase penindakan kasus oleh KPK pada 2020 hanya sebesar 13 persen atau 15 kasus dari target 120 kasus. ICW menilai kinerja KPK pada 2020 sangat buruk lantaran berada di bawah 20 persen. “Kami menilai kinerja KPK dalam kinerja 2020 masuk dalam kategori E atau sangat buruk karena tidak dapat mencapai angka yang lebih signifikan,” ungkap Wana.
17. Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menembak mati satu bandar narkotika di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan menyita barang bukti 7 karung yang berisikan sabu dengan berat 89 kilogram, Minggu (18/4). Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan membenarkan penangkapan terhadap terduga jaringan bandar narkoba di Kabupaten Bone, semalam. “Ada penangkapan narkoba di Bone dilakukan oleh BNN pusat. Barang bukti diamankan cukup banyak ada tujuh karung sabu,” kata Zulpan saat ditemui di Asrama Mahasiswa Kabupaten Biak, Papua, Jalan Rappocini, Kota Makassar. (HPS)
