Isu hot pagi ini adalah menguatnya kabar tentang perombakan kabinet pada Rabu (21/4) siang besok. . Isunya ada 5 (lima) menteri dan 1 (satu) kepala badan akan diganti. Yang menarik, Ustaz Yusuf Mansur melalui postingan di akun instagramnya mendoakan sejumlah nama masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju alias jadi menterinya Jokowi. Di antaranya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Witjaksono.
Yang tak kalah menarik adalah pengakuan Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna bahwa menjelang OTT KPK, dirinya sempat dimintai uang Rp1 miliar oleh pihak yang mengaku dari KPK dengan iming-iming tak dijerat operasi tangkap tangan (OTT). Pengakuan itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap pada proyek pembangunan RSU Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/4).
Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan, Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto bukan program dari TNI, kendati penyuntikan vaksinnya dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang berada di bawah komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat (AD).
Jozeph Paul Zhang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ke-26, ternyata bernama asli Shindy Paul Soerjomeoljono. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara mengatakan, berdasarkan data perlintasan, Shindy Paul terakhir kali tercatat meninggalkan Indonesia pada 2018. Berikut isu selengkapnya.
1. Menjelang Rabu (21/4), desas-desus soal reshuffle kabinet menghangat lagi. Kabar yang berhembus kencang pada Selasa (20/4) pagi hari ini menyebutkan, Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya. Isunya ada 5 (lima) menteri dan 1 (satu) kepala badan akan diganti.
Di antaranya, Mendikbud Nadiem Makarim akan diganti tokoh Muhammadiyah, Abdul Mukti. Menristek-BRIN Bambang Brodjonegoro juga diganti, Mentan Syahrul Yasin Limpo akan digantikan rekan separtainya, Muhammad Rapsel Ali yang kini duduk di Senayan.
Menhub Budi Karya Sumadi disebut-sebut akan diganti Sekjen PAN Eddy Soeparno atau Asman Abnur yang pernah jadi MenPAN-RB tetapi mengundurkan diri. Kemudian, Menkop dan UMKM Teten Masduki kabarnya juga akan diganti tokoh muda NU Witjaksono, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan naik kelas jadi Menteri Investasi.
2. Ustaz Yusuf Mansur melalui postingan di akun instagramnya mendoakan sejumlah nama masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju alias jadi menterinya Jokowi. Di antaranya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Witjaksono. “Bisa jadi Menteri Investasi, Mas Bahlil… Mas Witjaksono Menteri UKM… Bisa jadi… Met shalawat yaaa… Met doa2… Jelang maghrib. Qobul. Sisain doa terbaik buat bangsa dan negara… Alhamdulillaah…,” tulis Yusuf Mansur, Senin (19/4).
Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman sebelumnya memastikan, akan ada kocok ulang kabinet oleh Presiden Jokowi. Fadjroel mengatakan, selama Jokowi menjabat sebagai Presiden, dia selalu memilih putra putri terbaik Indonesia. Fadjroel juga mengatakan seluruh warga Indonesia yang berjumlah 270,2 juta punya hak yang sama menjadi pembantu presiden
3. Gile,Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay Muhammad Priatna mengaku sempat dimintai uang Rp1 miliar oleh pihak yang mengaku dari KPK dengan iming-iming tak dijerat operasi tangkap tangan (OTT). Pengakuan itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap pada proyek pembangunan RSU Kasih Bunda dengan terdakwa Ajay, di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (19/4).
Dalam dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa KPK pada persidangan, disebutkan bahwa uang itu dibutuhkan untuk meredam orang KPK agar tidak lakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sekda) Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan menyebut, Ajay memintanya agar uang itu dikumpulkan melalui patungan atau iuran dari para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi.
Pada persidangan kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan sebagai saksi. “Pak Wali Kota diminta sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK, beliau mengatakan Rp 1 Miliar. Saya bilang, aduh mahal banget, kita uang dari mana,” ungkap Dikdik. Seperti diketahui, Ajay ditangkap bersama sembilan orang lainnya, yang merupakan pejabat Kota Cimahi dan pihak swasta, pada Jumat (27/11/2020) pukul 10.40 WIB.
4. Kapuspen TNI Mayjen Achmad Riad menegaskan, Vaksin Nusantara yang digagas mantan Menkes Terawan Agus Putranto bukan program dari TNI, kendati penyuntikan vaksinnya dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang berada di bawah komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat (AD). “Program vaksin nusantara bukanlah program dari TNI,” kata Achmad Riad dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).
Namun demikian, Achmad mengatakan TNI terus mendukung setiap inovasi vaksin terkait Covid-19. Menurut Riad, TNI mendukung pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri yang memenuhi tiga kriteria dan persyaratan dari BPOM. “TNI selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyarataan yang ditetapkan BPOM, sehingga ada 3 kriteria penting yang harus dipenuhi yaitu keamanan, efikasi, dan kelayaakannya,” ujarnya.
5. Penelitian Vaksin Nusantara yang berubah menjadi penelitian sel dendritik tidak memerlukan izin edar dan tidak dikomersialisasikan. Berdasarkan keterangan dari TNI AD, penelitian sel dendritik ini bukan merupakan kelanjutan dari Uji Klinis Adaptif Fase 1 yang pernah dilakukan tim peneliti Vaksin Nusantara yang kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari BPOM.
“Penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar,” dikutip dari rilis resmi TNI AD, Senin (19/4).
6. Terpisah Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya menyebut pihaknya akan tetap melanjutkan penelitian sel dendritik. “Jadi begini, penelitian denditrik sel terapi ini tetap lanjut dan status penelitiannya adalah penelitian riset berbasis pelayanan,” kata Albertus saat dihubungi CNNIndonesia.com, kemarin.
Penelitian ini, kata dia, adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti sejauh mana sel denditrik yang biasa digunakan untuk penyembuhan kanker digunakan juga dalam penyembuhan Sars-CoV-2 alias Covid-19. “Menggunakan denditrik sel untuk meningkatkan imunitas terhadap virus Sars-Cov-2. Penelitiannya jadi itu,” kata dia. “Jadi kembali ke penelitian ilmiah, menjadi penelitian ilmiah berbasis pelayanan, gitu,” lanjutnya.
7. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengaku telah menjalin kesepahaman dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kesehatan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) soal nasib vaksin Nusantara yang saat ini tengah dalam proses pengambilan sampel darah relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
Vaksin yang digagas mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto itu diputuskan hanya untuk kepentingan penelitian dan pelayanan. Artinya, proses vaksin Nusantara ini bukan uji klinis vaksin untuk dimintakan izin edar oleh BPOM. “Namanya sekarang penelitian melalui pelayanan, itu istilahnya,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito, Senin (19/4).
Dengan kesepahaman itu, BPOM hanya ikut andil dalam memberikan pengarahan perihal proses penelitian yang sesuai dengan kaidah saintifik. Penny menegaskan dalam hal ini BPOM sudah memiliki panduan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembuatan vaksin. “Untuk panduan dan standar-standar tentunya dari Badan POM. Semua sudah tersedia,” jelasnya.
8. Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyo Astoro mengatakan, gejala-gejala yang muncul terkait vaksin Nusantara tak hanya terjadi pada penelitian vaksin tersebut. Karena pada dasarnya, semua vaksinasi memiliki gejala seperti demam hingga mual-mual. “Vaksin-vaksin yang lain pun ada pegel-pegel badannya, kadang-kadang sakit di tempat suntikan, jadi lemas dan sebagainya. Semua gejala tersebut barang kali juga muncul pada vaksin-vaksin yang lain,” kata Nyoto saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (19/4).
Menurut Nyoto, gejala yang muncul ini sebenarnya wajar lantaran secara ilmiah protein asing yang dimasukan ke tubuh seseorang tentu akan memunculkan gejala-gejala tertentu di tubuh.
9. Mantan Menkes Terawan Agus Putranto menjamin tim peneliti Vaksin Nusantara secara keseluruhan asli Warga Negara Indonesia (WNI). Klaim itu ia sampaikan sekaligus menepis pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tempo hari yang menyebut tim peneliti vaksin besutan Terawan didominasi warga negara Amerika Serikat (AS).
“Bule masuk lihat bagaimana orang Indonesia bekerja, ditonton orang bule. Berbeda dengan pendapat orang [BPOM], orang bule yang bekerja dan orang Indonesia menonton, tidak,” kata Terawan dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube RKN Media kemarin.
Terawan menyampaikan hal itu sembari berbincang dengan pasangan selebritas Anang Hermansyah dan Ashanty yang menjalani pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada hari yang sama. “Di sini semua 100 persen yang bekerja orang Indonesia,” imbuh Terawan.
10. Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya sempat membeberkan temuan hasil kajian dan inspeksi pada penelitian uji klinis fase I Vaksin Nusantara. Temuan itu menurutnya membuat BPOM akhirnya urung memberikan izin Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II.
BPOM menemukan, mulai dari komponen yang digunakan dalam penelitian tidak sesuai pharmaceutical grade, kebanyakan impor, hingga antigen virus yang digunakan bukan berasal dari virus corona di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan klaim vaksin karya anak bangsa.
Penny menyebut tim peneliti Vaksin Nusantara didominasi orang asing yang merupakan pihak sponsor yakni AIVITA Biomedical Inc dari AS. Dia juga mengungkap bahwa tim peneliti Universitas Diponegoro dan RSUP dr. Kariadi Semarang tak banyak ikut andil dalam proses uji klinis I vaksin nusantara ini.
11. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari kr drpan, terhitung sejak 20 April 2021 hingga 3 Mei 2021. “Berdasarkan hasil evaluasi, kami melanjutkan perpanjangan PPKM mikro yaitu yang tahap keenam tanggal 20 April sampai dengan 3 Mei 2021,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, seusai rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/4).
Menurut Airlangga, pemerintah juga memperluas cakupan wilayah. Terdapat lima provinsi baru yang akan menerapkan PPKM mikro jilid 6, yakni Sumbar, Jambi, Kepulauan Babel, Lampung, dan Kalbar. Dengan demikian, total akan ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro. Pemerintah berharap kebijakan ini ini dapat makin menekan laju penularan Covid-19.
Airlangga juga mengklaim, selama PPKM mikro diterapkan, pandemi Covid-19 di Tanah Air sudah menunjukkan perbaikan, yakni dengan penurunan kasus. “Perkembangan parameter penanganan Covid dan penerapan PPKM mikro tahap kelima antara tanggal 6-19 April itu terus mengalami perbaikan,” ujarnya. Menurut Airlangga, kasus aktif Covid-19 di Indonesia per 18 April sebesar 6,6 persen, menurun dibanding Februari lalu yang mencapai 16 persen.
12. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sudah dapat menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Program vaksinasi Covid-19 pun ikut mendukung perlambatan laju kasus konfirmasi positif baru.
“Kita sekarang Alhamdulillah PPKM mikro dan vaksinasi Covid-19 sudah bisa menurunkan laju penularan kasus positif, juga menurunkan keterisian rumah sakit,” ujar Budi dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan sejumlah menteri lain di Istana Negara, Senin (19/4).
Budi meminta semua pihak terus mendukung perkembangan yang baik tersebut. Utamanya,jaga protokol kesehatan berupa memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M). “Serta patuhi aturan PPKM mikro yang menurut kami sudah baik jalannya. Jika semua itu bisa tetap dijalankan, Insya Allah saat Ramadhan dan Idul Fitri, kita (Indonesia) tidak perlu mengalami kondisi (pandemi) seperti di India,” lanjutnya.
13. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mengalami penurunan. Dia berharap masyarakat dapat terus mematuhi protokol kesehatan sehingga penularan Covid-19 di Indonesia tidak kembali mengalami lonjakan. “Kepada teman-teman jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sebab sayang kita (kasus Covid-19) sudah turun, jangan sampai ini ada lonjakan ketiga seperti yang terjadi di negara-negara lain di Eropa, di Asia maupun di Amerika Selatan,” ujar Budi saat mengunjugi vaksinasi massal Covid-19 untuk seniman dan budayawan di Galeri Seni Indonesia, Senin (19/4).
14. Jozeph Paul Zhang yang mengaku-ngaku sebagai nabi ke-26, ternyata bernama asli Shindy Paul Soerjomeoljono. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Arya Pradhana Anggakara mengatakan, berdasarkan data perlintasan, Shindy Paul terakhir kali tercatat meninggalkan Indonesia pada 2018. “Berdasarkan informasi dari database perlintasan Imigrasi, WNI atas nama Shindy Paul Soerjomoeljono, atau yang dikenal masyarakat sebagai Jozeph Paul Zhang, terakhir kali meninggalkan Indonesia menuju Hong Kong pada 11 Januari 2018,” kata Angga, Senin (19/4).
Angga mengatakan Ditjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Dijelaskan, informasi tentang data perlintasan Shindy Paul telah diserahkan ke polisi. “Imigrasi telah menyampaikan informasi perlintasan yang bersangkutan kepada Bareskrim. Proses investigasi akan dilanjutkan oleh Bareskrim sebagai pihak yang berwenang dalam penanganan perkara ini,” ujarnya.
15. Penyidik Bareskrim Polri menyatakan, berdasarkan penelusuran, Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono yang berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama, tengah berada di Jerman. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono mengatakan Bareskrim Polri telah berkoordinasi dengan KBRI di Jerman. “Sudah ada komunikasi dengan atase kepolisian yang ada di Jerman. Tentunya atase kepolisian sedang melaksanakan tugas melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini,” kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/4).
Rusdi menegaskan, Polri berupaya keras menuntaskan kasus ini. Penyidik akan segera merilis Jozeph Paul dalam daftar pencarian orang (DPO) sehingga bisa menjadi dasar Interpol untuk menerbitkan red notice untuk Jozeph Paul. “Bareskrim Polri akan segera mengeluarkan DPO. DPO ini akan diserahkan ke Interpol dan DPO ini menjadi dasar bagi Interpol untuk menerbitkan red notice,” ujar Rusdi.
Menurutnya, Jozeph Paul memenuhi unsur pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 156 huruf a KUHP. “Unsur pasal yang bisa dikenakan, pertama ujaran kebencian dalam UU ITE, kedua juga penodaan agama yang ada di KUHP,” ucapnya.
16. Kemenlu RI mengaku belum mengetahui keberadaan Jozeph Paul Zhang yang diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya akan membantu Kepolisian untuk mencari Jozeph. “Belum ada informasi,” kata Faizasyah, Senin (19/4). “Kemenlu kan sifatnya membantu upaya hukum pihak Kepolisian,” ujarnya.
Ditegaskan, Kemenlu sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Hong Kong dan Jerman guna mencari Jozeph Paul Zhang yang kabarnya berada di Jerman. Namun, Faizasyah mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi apa pun terkait keberadaan Jozeph Paul, baik di Hong Kong ataupun di Jerman.
17. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta kepolisian menangkap Jozeph Paul Zhang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi ke-26. Menurut Azis, konten yang disampaikan Jozeph mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan menimbulkan keresahan di masyarakat serta berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. “Karena itu, Polri melalui Tim Satuan Tugas Cyber Crime berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan pengawasan dan memblokir akun-akun yang memposting konten negatif di media social. Langkah itu untuk mencegah terulang kembali beredarnya video yang meresahkan dan dapat memancing emosi masyarakat,” kata Azis Syamsuddin, kemarin.
Di bagian lain keterangannya, politikus Partai Golkar itu mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh adanya video tersebut. Azis meminta masyarakat agar mempercayakan penanganan kasus Jozeph ke aparat penegak hukum.
18. Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani meminta agar paspor milik Jozeph Paul Zhang dicabut setelah pria tersebut viral karena mengaku sebagai nabi ke-26 dan menyinggung soal puasa yang dilakukan umat Islam. Atas perbuatan itu, Arsul mendesak Polri segera lakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk menarik atau mencabut paspor Paul Zhang. “Tarik atau cabut paspor terduga pelaku penintaan agama yang diyakini berada di luar negeri sejak 2018 itu,” kata Arsul dalam keterangannya, Senin (19/4).
19. Tim Advokasi Partai Demokrat lakukan somasi secara terbuka kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan nama-nama lain yang menjadi peserta kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut beberapa waktu lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, somasi ini untuk menegur Moeldoko cs agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat. “Kami menegur Moeldokok Cs untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas, sejak somasi ini disampaikan,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (19/4).
20. Salah satu penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Darmizal menilai, somasi yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tindakan yang tidak masuk akal. Sebab, sikap tersebut diambil setelah SBY dan Partai Demokrat mengadukan ke pengadilan negeri. “Sungguh itu satu dagelan konyol. Kenapa? Bukankah kubu SBY, AHY dan kaum musketeers di sekitarnya sudah melakukan aduan ke PN dalam dugaan perbuatan melawan hukum,” kata Darmizal dalam keterangannya, Senin (19/4).
“Kalau sudah di pengadilan, kenapa sekarang disomasi? Layaknya, somasi dilakukan sebelum satu masalah dilaporkan. Tapi itulah SBY yang lagi dikejar KLB (Karma Luar Biasa),” imbuhnya seraya menyebut SBY dan Partai Demokrat senang memanipulasi opini sebagai pihak yang dizolimi agar rakyat bersimpati kepada mereka.
21. Terdakwa kasus suap dana bansos Kemensos, Harry Van Sidabukke dituntut hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan penjara Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Nur Azis menilai Harry terbukti bersalah melakukan suap kepada mantan Mensos Juliari Batubara sebanyak Rp 1,28 miliar. “Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur pasal 5 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP,” kata Nur Azis saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
22. Mantan Mensos Juliari Peter Batubara dkk segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus dugaan korupsi bansos Corona. Sidang perdana Juliari akan digelar Rabu (21/4) besok.
Berdasarkan data di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin (19/4), tercatat bahwa perkara Juliari bernomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Selain Juliari, KPA Bansos Corona Adi Wahyono dan PPK Bansos Corona Matheus Joko Santoso juga akan disidang bersama Juliari dengan berkas terpisah.
“Jadwal sidang (Juliari Peter Batubara) Rabu, 21 April 2021, pukul 10.00 WIB. Agenda sidang pertama di ruangan Hatta Ali,” bunyi keterangan di SIPP.
https://fbdc83a207bc798307fec6527ac70aa7.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html Dalam perkara ini, Juliari akan didakwa Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
23. Kemensos menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II sebesar Rp 6,53 triliun. “Pencairan bantuan ini untuk tahap II, kebetulan Bulan April, jadi bertepatan dengan puasa,” kata Mensos Tri Rismaharini, Senin (19/4) kemarin. Risma mengatakan, bansos tunai tersebut menyasar sebanyak 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia berharap pencairan bansos dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga di bulan Ramadhan yang cenderung meningkat.
24. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku diperintah Presiden Jokowi untuk membuat Rumah Tampung di empat perguruan tinggi, yakni UGM, UI, IPB, dan ITB Bandung. Menurut dia, rumah tersebut nantinya digunakan untuk mengatasi masalah intoleransi, terutama di sektor perguruan tinggi melalui pendidikan kebangsaan dan moderasi beragama. “Insya Allah pada tahun ajaran baru nanti Rumah Tampung tersebut sudah bisa dimanfaatkan dalam upaya meminimalisir upaya indoktrinasi di kalangan mahasiswa,” kata Yaqut dilansir dari laman resmi Kementerian Agama, kemarin.
25. Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau masyarakat idak mudik sebelum 6 Mei 2021. Imbauan itu merespon kebijakan pemerintah yang memperbolehkan mudik sebelum 6 Mei 2021. “Sebaiknya, tidak mudik, termasuk sebelum tanggal 6 Mei 2021,” ujarnya, kemarin. “Intinya menghindari bepergian yang memiliki potensi terjadinya kerumunan dan kendornya protokol kesehatan,” lanjutnya.
Wiku meminta masyarakat masyarakat mengkaji keinginan untuk mudik atau bepergian jarak jauh sebelum 6 Mei 2021. Ia menyarankan masyarakat untuk memikirkan lagi urgensi lakukan mudik tahun ini. Sebab kegiatan silaturahim sudah dapat dilaksanakan secara virtual. “Pemerintah selalu mengimbau agar tetap bijak sebelum melakukan perjalanan, harus dikaji terlebih dahulu urgensi untuk bepergian, termasuk mudik,” tutur Wiku.
26. Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman meminta Pemda menerapkan jaring pengaman di setiap titik jalur mudik. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi kasus Covid-19 yang dibawa oleh para pemudik lebih awal, sehingga tak terjadi lonjakan kasus. “Untuk meminimalisir risiko lonjakan (kasus Covid-19) walaupun itu akan terjadi ataupun tidak. Caranya bagaimana? Mengidentifikasi titik-titik rawan, dari mulai titik keberangkatan ini bisa dari rumah, stasiun,” kata Dicky, Senin (19/4).
Adapun yang perlu menjadi perhatian dari mulai titik keberangkatan, adalah apakah penduduk yang hendak melakukan perjalanan telah melakukan pemeriksaan antigen Covid-19 atau belum. Selanjutnya, setelah dari titik keberangkatan, Pemda perlu memperhatikan titik perjalanan para pemudik.
27. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak melarang warganya yang berada di luar DIY untuk mudik sebelum 6 Mei 2021. Sultan meyakini banyak warga DIY yang pulang kampung sebelum memasuki masa larangan mudik atau selama 6-17 Mei 2021. “Ya sudah, asal bisa memenuhi 5M ya enggak ada masalah. Yang orang Jogja (DIY) sendiri kan dibebaskan untuk bisa pergi (sebelum 6-17 Mei),” kata Sultan di Playen, Gunungkidul, DIY, Senin (19/4).
Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang terdiri dari 5M meliputi wajib mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sultan tetap meminta masyarakat Yogya saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Menurutnya, gerakan Jaga Warga yang dimotori warga di RT, RW, pedukuhan, maupun kelurahan bisa mengawasi kepatuhan 5M.
28. Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak di Papua. Informasi itu didapatkan dari hasil Satgas Nemangkawi yang sudah berada di Beoga.
Seperti diketahui, KKB telah membunuh dua guru di Beoga dan membunuh pengemudi ojek pekan lalu, serta membakar sekolah dan rumah. “Dari olah TKP awal, ada informasi dari masyarakat, rupanya (KKB) tidak hanya melakukan pembakaran, tetapi ada juga kekerasan seksual terhadap anak-anak,” ujar Fakhiri, di Jayapura, Senin (19/4).
29. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memanggil Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution untuk dimintai penjelasan perihal Kesawan City Walk yang abai terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah pandemi virus Covid-19. “Soal pelanggaran PPKM Medan hari ini dirapatkan dengan Kota Medan mengenai itu akan kita pertanyakan kenapa,” kata Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur, Senin (19/4).
Edy mengatakan Pemkot Medan sebagai penyelenggara akan diminta bertanggung jawab. Edy menegaskan aturan PPKM Mikro dibuat agar dipatuhi, termasuk Pemkot Medan yang mengelola Kesawan City Walk sebagai pusat kuliner. “Penyelenggaranya sebagai penanggungjawab karena aturan sudah kita buat, aturan itu untuk dipatuhi,” ujar Edy. Menurut Edy protokol kesehatan harus dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Edy berjanji akan terus mengingatkan Pemkab dan Pemkot bahwa Pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga protokol kesehatan harus terus dijalankan.
30. Sidang kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor dengan terdakwa mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab dilanjutkan Kamis (22/4) lusa. Agenda sidang selanjutnya masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). “Kalau masih ada saksi nanti lanjut hari Kamis tanggal 22 April. Mengenai perkara 221, 222 ini enggak kuat lagi kita, ini butuh istirahat soalnya bulan puasa ini gitu ya. Kita juga perlu ada ibadah ya yang lain juga,” kata Majelis Hakim Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4).
31. Eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengklaim mendapatkan rekomendasi dari eks Bupati Bogor Rahmat Yassin hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk membangun pondok pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, pada 2013. Diketahui, Aher, yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjabat sebagai Gubernur Jabar selama dua periode, yakni pada 2008-2013 dan 2013-2018.
“Kami tidak berani bangun pesantren tanpa izin dari Pak Camat, dan rekomendasi dari camat lama, kami bahkan dapat dari Pak Bupati yg dulu pak Rahmat Yassin sebelum ibu Ade Yassin, kami juga dapat rekomendasi dari Gubernur terdahulu Pak Ahmad Heryawan,” kata Rizieq dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (19/4).
32. Kejagung menyita Hotel Goodway di Batam, Kepulauan Riau milik tersangka kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero), Benny Tjokrosaputro .”Ini progresnya ada tambahan baru, penyidik melakukan penyitaan terhadap Hotel Goodway di Batam milik Benny Tjokro, nanti nilainya kita hitung,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Febrie Andriansyah, Senin (19/4) malam.
Selain di Batam itu, Febri menjelaskan penyidik juga bakal menyita hotel milik Benny Tjokro di Bandung, Jawa Barat. “Ada gedung di Bandung, baru kita mohonkan izin ya itu terkait juga Benny Tjokro. Itu hotel,” ujar dia. Dalam perkara ini, dugaan sementara kerugian keuangan negara ditaksir sebesar Rp23,7 triliun. Sementara nominal sementara yang terkumpul dari sejumlah aset sitaan milik tersangka baru terkumpul Rp10,5 triliun.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menyita Hotel Brothers Solo Baru milik tersangka Benny Tjokrosaputro yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asabri (Persero). “Penyitaan satu bidang tanah dan/atau bangunan tersebut telah mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Surat Penetapan Nomor 82/Pen.Pid/2021/PN.Skh tanggal 1 April 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (5/4).
33. Seorang anggota TNI AD dari Grup 1 Kopassus berinisial DB mengalami luka-luka dan anggota kepolisian berinisial YSB tewas setelah diduga menjadi korban pengeroyokan oleh orang tak dikenal. Pengeroyokan terjadi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (18/4) pagi. Insiden pengereyokan yang dialami DB dan YBS tersebut dibenarkan oleh Camat Kebayoran Baru, Tomy Fudihartono.
Namun, Tomy mengaku tak mengetahui lebih lanjut penyebab insiden tersebut.Menurut dia, kasus ini masih ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. “Ya benar. Belum tahu (penyebabnya). Sekarang ditangani oleh Polres Jaksel,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/4) malam.
34. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan aksi pengeroyokan terhadap anggota Brimob Polri dan TNI AD di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan akan didalami oleh masing-masing kesatuan. Yusri juga menegaskan bahwa soliditas TNI dan Polri tetap solid pasca peristiwa pengeroyokan tersebut. “Soliditas TNI-Polri itu masih solid, oknum-oknum yang terlibat akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing kesatuan,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (19/4).
Yusri tak menjelaskan lebih rinci ihwal peristiwa pengeroyokan tersebut. Ia hanya menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap kejadian itu. “Ini masih didalami karena itu ada korban dua orang, satu meninggal dunia, satu luka berat masih dirawat. Tim masih melakukan pendalaman tentang permasalahan ini,” tutur Yusri.
Sebagai informasi, aksi pengeroyokan terhadap anggota Brimob Polri dan TNI AD di Jalan Falatehan, Kebayoran Baru, Jaksel pada Minggu (18/4) pagi lalu. Kejadian itu dibenarkan oleh Camat Kebayoran Baru, Tomy Fudihartono.
35. Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menangkis tudingan ICW yang menyebut pernyataan Presiden Jokowi untuk memiskinkan koruptor hanya gimmick atau trik untuk menarik perhatian semata. Ia menegaskan komitmen Presiden dalam memberantas korupsi. Dijelaskan, upaya pemberantasan korupsi selama ini telah mengembalikan lebih dari Rp27 triliun rupiah ke kas negara.
Jumlah itu merupakan hasil kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. “Sejak 2014 hingga tahun 2020, KPK telah melakukan proses hukum inkrah terhadap 738 kasus korupsi dengan total penyelamatan uang negara yang dilakukan KPK hingga tahun 2018 sebesar Rp4,3 triliun,” kata Jaleswari, Senin (19/4).
Sementara itu, kata Jaleswari, Bareskrim Polri juga telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp3,6 triliun. Jumlah itu didapat dari upaya pemberantasan korupsi sejak 2018 hingga 2020. Sedangkan kejaksaan telah menyeret 4.333 terdakwa kasus korupsi ke persidangan pada kurun waktu 2018-2020. Total uang negara yang berhasil dikembalikan menembus Rp19,25 triliun. (HPS)
