Berita yang menarik perhatian publik pagi ini adalah kesigapan Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap peran Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (AZ) dalam pusaran kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) ke penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). Firli menyebut, Azis yang memperkenalkan M Syahrial ke Stepanus. Peran Aziz terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Wali Kota Tangjungbalai. Pada Oktober 2020, Azis mempertemukan kedua tersangka di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan.
Menpan-RB, Tjahjo Kumolo mengaku pusing jika ada perselisihan antara kepala daerah dengan sekretaris daerah (Sekda). Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan di acara Penganugrahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2020, Kamis (22/4).
Menhan Prabowo Subianto menyebut, upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala -402 yang hilang di Perairan Bali telah dilakukan secara intensif. Dalam konferensi pers di Bali, Kamis (23/4) sore, Prabowo yakin upaya pencarian KRI Nanggala segera membuahkan hasil.
Presiden Jokowi mengaku amat memahami perasaan keluarga awak kapal KRI Nanggala-402. Ia berjanji, upaya pencarian dan penyelamatan dilakukan semaksimal mungkin. “Pada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan bapak ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut,” kata Jokowi. Berikut isu selengkapnya.
1.Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap peran Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin (AZ) dalam pusaran kasus dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP). Disebutkan, Azis yang memperkenalkan M Syahrial kepada Stepanus. Peran Aziz terungkap dalam konstruksi perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara perkara Wali Kota Tangjungbalai. Pada Oktober 2020, Azis Syamsuddin mempertemukan kedua tersangka di rumah dinasnya, Kuningan, Jakarta Selatan.
“Pada Oktober 2020 SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021). Azis kala itu memperkenalkan Stepanus dengan M Syahrial. Azis juga meminta agar Stapanus membantu M Syahrial.
“Dalam pertemuan tersebut AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK,” tutur Firli.
2. KPK menetapkan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. “KPK meningkatkan perkara dan menetapkan tiga orang tersangka, pertama saudara SRP (Stepanus Robin Pattuju), kedua MH (Maskur Husain), ketiga MS (M Syahrial),” kata Ketua KPK Firli Bahuri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4) malam.
Selain Stepanus, KPK menetapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan seorang pengacara bernama Maskur Husain sebagai tersangka. Stepanus dan Maskur diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari Syahrial agar penyidikan perkara di Pemkot Tanjungbalai yang dilakukan KPK dihentikan. Terkait perkara di Pemkot Tanjungbalai tersebut, KPK belum mengumumkan tersangka. Penyidikannya masih berlanjut. Sementara itu, mengenai dugaan pemberian hadiah atau janji oleh Syahrial, Firli mengatakan bahwa KPK telah memeriksa delapan orang saksi dalam kasus dugaan suap ini.
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta maaf kepada masyarakat atas ulah penyidiknya yang diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari Wali Kota Tanjungbalai. Suap yang diberikan kepada penyidik KPK itu agar KPK menghentikan penyidikan dugaan korupsi di pemerintah kota Tanjungbalai. “KPK memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas terjadinya dugaan penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh oknum Penyidik KPK. Perilaku ini sangat tidak mencerminkan sikap Pegawai KPK yang harus menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,” tegas Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (22/4) malam.
Firli meminta semua pihak segera lapor ke KPK apabila ada oknum yang menjanjikan penghentian penyidikan dengan sejumlah iming-iming. “Masyarakat yang ingin mengkonfirmasi atau melaporkan perihal tersebut dapat menghubungi KPK melalui Call Center 198 atau email informasi@kpk.go.id,” kata dia.
4. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, selama kepemimpinannya, setidaknya sudah dua penyidik KPK dari Polri yang ditindak tegas. “Yang pertama adalah saudara YAN terkait dengan kasus Bakamla beberapa waktu lalu yang sekarang sudah memasuki persidangan. Dan ini adalah yang kedua. Jadi Kami tegaskan kembali jangan pernah ada keraguan kepada KPK, KPK tetap berkomitmen zero tolerance atas penyimpangan,” tegasnya, kemarin. Firli mengatakan pihaknya menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai KPK.
5. Penyidik KPK asal Polri, AKP SR dapat dijerat dengan dua Pasal yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal seumur hidup. Hal itu diungkapkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam siaran persnya, kemarin. Seperti diketahui, AKP SR merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap terkait lelang atau mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2019.
Ia diduga meminta uang sebesar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai H M Syahrial dengan janji akan menghentikan kasusnya. Kurnia menyatakan, jika dugaan pemerasan itu benar, maka AKP SR mesti dijerat dengan dua Pasal dalam UU Tipikor, yakni kombinasi Pasal 12 huruf e tentang tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum. “Tentu ketika dua kombinasi pasal itu disematkan kepada pelaku, ICW berharap Penyidik asal Polri yang melakukan kejahatan itu dihukum maksimal seumur hidup,” kata dia.
Disebutkan, SRP (Stepanus Robin Patujju) bersama MH (Maskur Husain) sepakat untuk membuat komitmen dengan MS (M Syahrial) terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 Miliar. M Syahrial, kata Firli, setuju dan mentransfer uang sebanyak 59 kali melalui rekening Riefka Amalia yang merupakan teman penyidik KPK Stepanus Robin Patujju. Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial juga memberikan uang secara tunai kepada penyidik KPK Stepanus Robin Patujju hingga total Rp 1,3 Miliar.
6. KPK menahan dua tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021 pada Kamis (22/4) malam. Mereka yang ditahan yakni penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara, Maskur Husain. “Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap pada tersangka yaitu SRP (Stepanus Robin Pattuju) dan MH ( Maskur Husein) masing-masing untuk 20 hari ke depan, terhitung dimulai tanggal 22 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021,” tegas Ketua KPK Firli Bahuri.
7. Menpan-RB, Tjahjo Kumolo mengaku pusing jika ada perselisihan antara kepala daerah dengan sekretaris daerah (Sekda). Hal itu ia sampaikan saat memberi sambutan di acara Penganugrahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2020, Kamis (22/4). “Mohon hal seperti itu mulai dihilangkan, kami di KemenPAN RB, BKN dan KSN paling pusing kalau ada perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda,” kata Tjahjo.
Tjahjo meminta Sekda beserta jajarannya agar bekerja profesional dan tidak melihat asal partai kepala daerah terpilih. “Sekda dan jajarannya harus professional. Jangan kalau Gubernurnya dari PDI Perjuangan, semua ASN-nya cari kartu anggota PDI Perjuangan. Kalau partainya Golkar pindah lagi, ini harus kita hilangkan,” ujarnya.
8. Mendikbud Nadiem Makarim berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat (22/4) menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU KH Helmy Faishal Zaini, dan Yenny Wahid. Ia tiba di lokasi pukul 14.37 WIB. Nadiem mengatakan, kunjungannya ke PBNU untuk meluruskan polemik terkait tidak adanya nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun kementeriannya.
Nadiem menyampaikan, Kamus Sejarah Indonesia yang tidak memuat nama KH Hasyim Asy’ari itu disusun tahun 2017, saat dirinya belum menjadi menteri. Kendati demikian, Nadiem meminta maaf kepada PBNU, ia berjanji bertanggung jawab dan akan mengoreksi Kamus Sejarah Indonesia tersebut.
9. Menhan Prabowo Subianto menyebut, upaya pencarian kapal selam KRI Nanggala -402 yang hilang di Perairan Bali telah dilakukan secara intensif. Dalam konferensi pers di Bali, Kamis (23/4) sore, Prabowo yakin upaya pencarian KRI Nanggala segera membuahkan hasil. “Saya yakin seluruh bangsa pikirannya agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin,” ucap Prabowo.
Seperti diketahui, KRI Nanggala 402 berisi 53 awak yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan satuan atas nama Letkol Laut (P) Heri Octavian, dan 3 personel arsenal. Hingga kini, pemerintah terus berupaya untuk menyelamatkan KRI Nanggala beserta awak di dalamnya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, seluruh personel TNI AL dilibatkan dalam proses pencarian. Bantuan juga datang dari instansi lain seperti Polri, KNKT, dan Basarnas. TNI AL mengerahkan tiga kapal dalam pencarian itu yakni KRI Raden Eddy martadinata-313, KRI I Gusti Ngurah Rai-332, dan KRI Diponegoro-365, KRI REM-331.
10. Presiden Jokowi mengaku amat memahami perasaan keluarga awak kapal KRI Nanggala-402. Ia berjanji, upaya pencarian dan penyelamatan dilakukan semaksimal mungkin. “Pada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan bapak ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut,” kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/4).
Jokowi mengatakan, saat ini Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) tengah memimpin langsung upaya pencarian di lapangan. Ia mengaku telah memerintahkan Panglima TNI, KSAL, Basarnas, bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan melakukan pencarian dan penyelamatan. “Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal,” ujar Kepala Negara. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendoakan agar pencarian KRI Nanggala-402 berjalan lancar dan berhasil.
11. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menjelaskan, KRI Nanggala-402 berada di utara Pulai Bali untuk ikut latihan penembakan rudal torpedo. Yudo menjelaskan, KRI Nanggala mendapatkan izin menyelam untuk melaksanakan latihan pada pukul 03.00, Rabu (21/4).
Saat itu, ada tim sea rider yang mendampingi untuk persiapan peluncuran torpedo. Hingga pukul 03.30, sea rider masih melihat keberadaan KRI Nanggala. Namun, pada 03.46, KRI Nanggala mulai tak terlihat. Selanjutnya, KRI Nanggala hilang kontak. Kapal tidak merespons saat diberikan izin peluncuran torpedo.
Menurut Yudo, KRI Nanggala semestinya kembali ke permukaan pukul 05.15. Namun, setelah ditunggu-tunggu, kapal tidak muncul. Status kapal dinyatakan sublook atau hilang kontak. “Pada pukul 05.15 kita adakan prosedur sublook yang mana akan dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan mengalami permasalahan,” paparnya. Berikutnya, pada pukul 06.46, status dinaikan menjadi submiss yang menandakan dimulainya upaya pencairan.
12. Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4) pagi masih terus dilakukan. Tim pencari berpacu dengan waktu, karena cadangan oksigen di kapal tersebut hanya untuk kebutuhan selama 72 jam. Sejumlah alutsista dan 400an prajurit TNI disiagakan. Bantuan dari beberapa negara sahabat pun tak luput demi mempercepat proses pencarian.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan waktu yang tersisa hingga cadangan oksigen habis di kapal yang berisi 53 awak itu hanya 72 jam sejak kapal dinyatakan hilang. Itu berarti kapal harus ditemukan pada Sabtu (24/4) sebelum pukul 03.00 WIB. KRI Nanggala 402 telah hilang kontak lebih dari 48 jam. Sejak kapal dinyatakan hilang, Yudo telah menghentikan semua latihan di TNI AL dan meminta semua armada dan prajurit fokus dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala yang hilang kontak di perairan Bali.
13. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menduga ada dua kemungkinan terkait tumpahan minyak di Perairan Bali di dekat lokasi kapal selam KRI Nanggala-402 hilang kontak, Rabu (21/4). Pertama, diduga ABK KRI kapal selam KRI Nanggala-402 sengaja membuang bahan cair di dalam kapal selam untuk mengurangi berat kapal selam sehingga kapal tersebut bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100 meter.
Kemungkinan kedua, tangki bahan bakar kapal selam retak dan bocor. Hal tersebut kemudian membuat kapal selam tersebut menjadi black out dan tenggelam hingga kedalaman 500 sampai 700 meter. “Kemungkinan tersebut adalah, pertama, tankinya memang mengalami keretakan sehingga bocor karena dia masuk ke dalam, terus kemudian kondisi blackout, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700, ini bisa retak,” kata Yudo, Kamis (22/4).
14. Jubir Wapres Mar’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Menkes dan Menag untuk melobi Pemerintah Arab Saudi dan China terkait jemaah umrah dari Indonesia yang sudah divaksin Sinovac.
Dikatakan, Wapres meminta Menkes untuk melobi pemerintah China agar sertifikasi WHO ke Sinovac bisa didapatkan secepat mungkin. Sementara Menag diminta untuk melobi pemerintah Arab Saudi secara intensif agar masyarakat Indonesia yang sudah divaksin Sinovac diperbolehkan beribadah umrah.
15. Politisi PKS mengkritisi soal ratusan warga negara India yang masuk ke Indonesia dengan pesawat carter di tengah adanya larangan bagi warga masyarakat yang mudik di Tanah Air. “Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui larangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia,” kata Ketua DPP PKS, Sukamta kepada wartawan, Kamis (22/4).
Menurut Sukamta, masuknya WN India ramai-ramai bisa berdampak buruk ke kebijakan pelarangan mudik. Sebab, kata Sukamta, bisa saja muncul kesan pengawasan WNA longgar sementara warga di dalam negeri diketatkan.
16. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan hilangnya nama politisi PDIP dalam surat dakwaan terhadap mantan Mensos Juliari Batubara yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut, ada dua nama yang diduga hilang dalam dakwaan Juliari, yakni Herman Herry dan Ikhsan Yunus. “ICW mempertanyakan kenapa dalam dakwaan Juliari kembali dihilangkan nama-nama politisi yang diduga memperoleh paket besar dalam pengadaan bansos sembako di Kemensos, seperti Herman Herry dan Ikhsan Yunus,” kata Kurnia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/4).
17. Tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama, Jozeph Paul Zhang terus diburu Bareskrim Polri. Bahkan polisi telah mengajukan penerbitan red notice ke Interpol untuk membantu menangkap pria asal Tegal, Jateng ini. “Yang pasti untuk permohonan penerbitan red notice Sekretariat NCB Interpol Indonesia telah mengirim surat ke markas besar Interpol di Lyon, Prancis,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/4).
Polri berharap red notice dapat terbit secepatnya, meski keputusan menerbitkan red notice harus melalui serangkaian proses. Polri yakin ruang gerak Jozeph Paul Zhang akan semakin sempit dengan status red notice. Selain fokus memburu pria bernama asli Shindy Paul Soerjomoelyono, polisi juga akan memeriksa orang-orang yang dianggap dekat dengan Paul, yang berada di Indonesia.
18. Penyidik Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset milik tersangka kasus investasi ilegal, E-Dinar Coin (EDC) Cash sebagai barang bukti. Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita miliaran uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, logam mulia, dan barang-barang mewah lain. “Ada berupa uang cash terdiri dari rupiah sekitar 3,3 miliar, kemudian pecahan euro ini total 6,20 juta euro,” kata Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Helmy Santika dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/4).
Selain itu, polisi menyita 21 kendaraan roda empat, lima kendaraan roda dua, surat sertifikat hak milik (SHM) tanah, akta jual beli, dan surat pemesanan kavling. Dokumen perjanjian kesepakatan bersama EDCCash, brosur EDCCash, dokumen penawaran EDCCash, serta buku cek, kwitansi, dan slip setoran bank juga disita polisi.
19. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyoroti adanya dugaan tiga tersangka kasus korupsi PT Asabri melakukan pencucian uang dengan menggunakan bitcoin atau transaksi mata uang kripto. Kepala PPATK Dian Ediana Rae menilai, pencucian uang melalui bitcoin memang merupakan modus baru dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia.
Meski terhitung baru, rupanya Indonesia sudah mengidentifikasi sejumlah kasus dengan modus tersebut sejak enam tahun yang lalu, atau sekitar 2015. “Berdasarkan hasil penilaian risiko terjadinya TPPU di Indonesia, sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini teridentifikasi penyalahgunaan aset virtual atau aset kripto menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia,” kata Dian sembari menjelaskan soal tren modus pencucian uang menggunakan bitcoin atau aset kripto. (HPS)
